Operasional Disperindag Tersendat, Baru Terima UP Rp105 Juta

Kepala Disperindag Kabupaten Kepulauan Meranti, Marwan

SELATPANJANG, HalloPost.com – Seretnya kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mulai berdampak terhadap operasional sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menjadi salah satu OPD yang merasakan langsung keterbatasan tersebut.

Hingga pertengahan Tahun Anggaran 2026, Disperindag baru menerima pencairan Uang Persediaan (UP) sebesar Rp105 juta. Nilai itu dinilai masih jauh dari kebutuhan operasional untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan yang telah disusun sepanjang tahun.

Kepala Disperindag Kepulauan Meranti, Marwan, mengungkapkan bahwa pencairan UP yang diterima baru dilakukan satu kali.

“Hingga saat ini baru sekali UP yang cair sebesar Rp105 juta,” ujar Marwan saat dikonfirmasi Hallopost, Senin (20/7).

BACA JUGA  Internet Gratis Desa, Langkah Nyata Asmar-Muzamil untuk Kemajuan

Menurutnya, terbatasnya dana operasional tersebut dipicu oleh kondisi kas daerah yang belum membaik.

“Hal ini disebabkan kondisi keuangan daerah. Kas daerah kosong,” katanya.

Marwan mengakui, minimnya anggaran membuat sejumlah program belum dapat direalisasikan secara maksimal. Saat ini, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada tugas-tugas rutin, terutama pengawasan harga kebutuhan pokok di pasar.

“Kalau kegiatan tidak banyak. Yang rutin kami lakukan lebih kepada pengawasan harga,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengawasan harga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus mengantisipasi lonjakan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat.

Marwan juga menjelaskan mekanisme penggunaan anggaran, khususnya terkait Ganti Uang (GU). Menurutnya, besaran GU tidak dapat melebihi nilai Uang Persediaan yang telah diterima OPD.

BACA JUGA  Dinas PUPR Meranti Gelar Aneka Lomba Semarak HUT RI

“Kalau UP Rp105 juta, GU maksimal bolehnya juga Rp105 juta. Boleh kurang dari itu, tetapi tidak bisa lebih,” tegasnya.

Disperindag memiliki cakupan tugas yang cukup luas, mulai dari pembinaan sektor perdagangan dan industri, pemberdayaan UMKM, perlindungan konsumen, pengawasan barang beredar hingga mendukung pengendalian inflasi daerah.

Dengan keterbatasan anggaran operasional saat ini, sejumlah program yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 terpaksa belum dapat dijalankan sesuai target. Disperindag berharap kondisi keuangan daerah segera membaik agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dapat kembali berjalan optimal.