BATAM, HalloPost.com – Terungkapnya perjanjian sewa pemanfaatan aset daerah untuk pemasangan reklame di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan SP Plaza Batu Aji memunculkan babak baru dalam polemik penataan baliho di Kota Batam.
Dokumen perjanjian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyewakan sebagian aset JPO kepada PT LNB selama lima tahun, terhitung sejak 23 Desember 2024 hingga 22 Desember 2029.
Di sisi lain, Fendy dari PT Sunli, selaku mitra PT LNB, yang dihubungi HalloPost menegaskan bahwa keberadaan baliho tersebut telah memiliki dasar perizinan dan kontrak resmi dengan Pemerintah Kota Batam.
Menurut Fendy, baliho-baliho yang dibongkar Pemko Batam sebelumnya sebagian besar tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), meskipun memiliki izin lainnya.
“Yang dirobohkan itu karena tidak ada PBG. Kalau yang di JPO ini tentu tidak mungkin dipasang sembarangan. Prosesnya panjang, melibatkan Dishub dan BPKAD. Kontraknya juga sudah ada dari 2024 sampai 2029,” ujarnya.
Namun, muncul pertanyaan baru. Apakah keberadaan kontrak sewa aset otomatis membuat baliho tersebut dikecualikan dari kebijakan penataan kota yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Batam?
Publik tentu masih mengingat kebijakan penertiban besar-besaran yang dilakukan Pemko Batam sejak 2024. Saat itu, pemerintah merobohkan lebih dari seribu baliho dengan alasan penataan kota, estetika, keselamatan konstruksi, serta penyesuaian terhadap regulasi baru.
Kini, hampir seluruh baliho konvensional di Batam telah hilang. Akan tetapi, hanya tersisa dua baliho yang berdiri di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), termasuk yang berada di depan SP Plaza Batu Aji.
Kondisi tersebut menimbulkan persepsi adanya perlakuan berbeda. Apabila tujuan utama pemerintah adalah mewujudkan wajah Kota Batam yang lebih tertata dan seragam, maka kebijakan tersebut semestinya diterapkan secara konsisten terhadap seluruh media reklame tanpa pengecualian yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Apabila kedua baliho tersebut memang tetap dipertahankan karena adanya kontrak sewa aset yang masih berlaku hingga 2029, Pemerintah Kota Batam perlu memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai dasar hukumnya. Transparansi penting agar publik memahami alasan mengapa dua baliho tersebut tidak ikut ditertibkan ketika ribuan baliho lain telah dibongkar.
Sebaliknya, apabila kebijakan penataan kota menghendaki penghapusan seluruh baliho konvensional, maka Pemerintah Kota Batam juga perlu mengevaluasi kontrak yang telah dibuat sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan keberadaan kontrak, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan umum, asas keadilan, dan konsistensi kebijakan pemerintah.
Pemerintah dituntut menunjukkan bahwa penegakan aturan dilakukan tanpa pandang bulu. Sebab, prinsip equality before the law mengharuskan setiap penyelenggara reklame diperlakukan sama di hadapan regulasi. Dengan demikian, kebijakan penataan Kota Batam tidak hanya terlihat tegas, tetapi juga adil dan bebas dari persepsi adanya perlakuan istimewa terhadap pihak tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kota Batam, khususnya DPMPTSP, belum memberikan penjelasan resmi mengenai status perizinan penyelenggaraan reklame tersebut serta alasan dua baliho di JPO masih tetap berdiri di tengah kebijakan penertiban yang telah berlangsung sejak 2024.














