BATAM, HalloPost.com – Sejumlah pembiayaan diduga ilegal yang berkedok gadai BPKB, kredit motor bekas dan rental motor diduga masih berlangsung di Kota Batam. Modus yang digunakan menyerupai perusahaan pembiayaan, namun diduga tidak memiliki izin sebagai lembaga jasa keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dalam industri pembiayaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun HalloPost, skema pembiayaan tersebut menawarkan pinjaman tunai dengan menjadikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai agunan. Meski BPKB diserahkan kepada pemberi pinjaman, kendaraan tetap berada dalam penguasaan dan digunakan oleh pemiliknya selama masa angsuran.
Namun, praktik tersebut diduga tidak disertai pengikatan jaminan melalui akta maupun pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana lazim diterapkan oleh perusahaan pembiayaan yang berizin. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur maupun kreditur apabila terjadi sengketa.
Selain itu, pembayaran angsuran disebut tidak dilakukan melalui rekening perusahaan, melainkan ditransfer ke rekening pribadi tertentu. Dalam praktik lainnya, dealer atau pembiayaan lokal juga disebut menerima pembayaran angsuran secara langsung atas nama usahanya sendiri.
Yang menjadi sorotan, proses pemberian pinjaman diduga dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan riwayat kredit calon debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Padahal, pemeriksaan SLIK merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam penilaian kelayakan pembiayaan oleh lembaga jasa keuangan yang berizin.
“Ya Pak, kalau BI cheking nanti bisa kita bantu, bisa itu Pak,” ucap salah satu marketing motor bekas pada saat ditemui HalloPost di kantor Pembiayaan nya.
Tidak hanya itu, debitur disebut dikenakan kebijakan penarikan kendaraan apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama dua minggu atau 14 hari sejak jatuh tempo. Kebijakan tersebut diterapkan meskipun status jaminan fidusia diduga tidak pernah didaftarkan.
Di sisi lain, perjanjian pembiayaan juga disebut tidak memberikan perlindungan berupa asuransi kendaraan terhadap risiko kehilangan maupun kerusakan selama masa kredit. Akibatnya, seluruh risiko kerugian dibebankan kepada debitur. Praktik tersebut patut menjadi perhatian aparat penegak hukum dan OJK.
Berdasarkan POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (Satgas PASTI), kegiatan penghimpunan maupun penyaluran dana yang dilakukan tanpa izin di sektor jasa keuangan dapat menjadi objek penanganan Satgas PASTI melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Selain aspek perizinan, penggunaan rekening pribadi untuk menerima angsuran, tidak dilakukannya pengecekan SLIK, ketiadaan pengikatan jaminan fidusia, hingga tidak adanya perlindungan asuransi dapat menjadi indikator yang perlu didalami oleh regulator guna memastikan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Hingga berita ini diunggah, Redaksi HalloPost terus menelusuri dan mencari informasi resmi dari pihak OJK maupun pelaku usaha yang menjalankan skema pembiayaan tersebut, dan berupaya memperoleh konfirmasi dari OJK, Satgas PASTI, serta pihak-pihak terkait guna memastikan legalitas usaha, mekanisme pembiayaan, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.














