BATAM  

Warga Minta Solusi yang Adil, Ditpam Malah Kirim Surat Pembongkran

Sahat Binsar L. toruan bersama Hotman Girsang Warga RT 006 RW 005 Warga Baloi indah. Foto: HalloPost

BATAM, HalloPost.com– Warga resah akan digusur paksa dampak dari proyek pelebaran jalan gajah mada yang dikerjakan oleh PT Waskita. Tepatnya di depan rumah sakit awal Bros Baloi menuai kontra antara warga yang tinggal di ROW jalan Gajahmada laluan Madani dengan Ditpam BP Batam.

Keresahan tersebut muncul pada saat Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan (Ditpam) yang merupakan instansi internal di bawah Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melayangkan surat peringatan l (pertama) kepada pemilik rumah yang berada di lokasi ROW jalan gajah mada laluan madani yang sudah lebih 20 tahun tinggal ditempat tersebut pada tanggal 26 Juli 2026.

Dimana, surat peringatan pertama yang ditujukan kepada pemilik rumah/bangunan/bangunan tempat usaha di lokasi ROW jalan gajah mada simpang laluan Madani tersebut pada poin ke tiga perintah untuk segera membongkar bangunan/mengosongkan lokasi dimaksud terhitung mulai tanggal 26 juni 2026 sampai dengan 2 Juli 2026.

Selanjutnya pada poin keempat menegaskan kembali jika tidak dilakukan pembongkaran maka pihak tim terpadu akan membongkar tanpa himbauan dan akibat yang timbul merupakan bukan tanggung jawab tim terpadu.

“Apabila saudara/i tidak mengindahkan poin (3) di atas, maka tim terpadu Kota Batam akan melakukan pembongkaran/pengosongan dimaksud tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta segala yang timbul akibat penertiban tersebut tidak menjadi tanggung jawab tim,” tulis dalam surat pemberitahuan pertama tersebut yang ditandatangani I Gede Putu Dedy Ujiana selaku Plh wakil ketua 2 tim terpadu pengawasan dan penertiban bangunan liar kota Batam.

BACA JUGA  PLN Batam Ungkap Modus Baru Pelanggaran Listrik

Saat ditemui HalloPost, warga yang tinggal di lokasi pembangunan di kawasan ROW jalan gajah mada menyampaikan kekecewaannya karena hingga proyek dimulai dirinya bersama warga lainnya belum mendapatkan kepastian mengenai relokasi maupun penyelesaian hak-hak mereka.

Menurut Sahat, sejak awal dirinya memahami bahwa pembangunan jalan dilakukan untuk kepentingan umum. Karena itu, ia menegaskan warga tidak pernah menolak pembangunan tersebut.

“Kami paham kalau pembangunan ini untuk kepentingan umum. Kami tidak melawan. Yang kami minta hanya pemerintah memikirkan nasib kami, karena tempat itu adalah rumah sekaligus sumber mata pencaharian untuk menghidupi anak dan istri kami,” kata Sahat.

Selain itu, kata Sahat, Pertemuan warga dengan petinggi ditpam pada bulan November 2025 bersama warga yang diundang di kantor Ditpam mengatakan dirinya mewakili aspirasi warga dengan mengajukan permohonan agar masyarakat yang terdampak direlokasi ke tempat yang layak sehingga tetap memiliki tempat tinggal dan dapat melanjutkan kehidupan mereka. Ia juga berharap proses pembayaran hak-hak warga dapat dilakukan secara jelas dan tepat waktu.

Menurut Sahat, pimpinan rapat saat itu menyampaikan bahwa seluruh aspirasi warga akan ditampung. Namun, jawaban belum dapat diberikan karena masih harus dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Saat meminta kepastian waktu, Sahat mengaku mendapat penjelasan bahwa apabila belum ada keputusan pada Desember 2025, maka paling lambat jawaban akan diberikan pada April 2026. Selain itu, warga juga dijanjikan akan ada pertemuan kembali sebelum pekerjaan pembangunan jalan dimulai.

BACA JUGA  36 Unit Motor Curian Disita, Empat Residivis Dibekuk

Namun, menurut pengakuannya, janji tersebut tidak pernah terealisasi. Pada Januari 2026, pekerjaan pembangunan jalan disebut telah dimulai tanpa adanya pemberitahuan ataupun pertemuan lanjutan dengan warga.

“Kami percaya dengan penyampaian itu. Tetapi ternyata pada Januari pekerjaan sudah berjalan. Kami tidak pernah lagi diberi informasi ataupun dipanggil untuk membahas kelanjutannya,” kata Sahat.

Ia juga mengungkapkan bahwa hanya dua warga yang lahannya terdampak langsung oleh trase jalan yang telah menerima pembayaran sejumlah Rp2 juta satu rumah. Sementara warga lainnya, termasuk dirinya, masih menunggu kepastian penyelesaian hak-hak mereka.

“Kami bukan tidak mau pergi dari sini, hanya ini tempat usaha dan tempat cari makan kami, jika kami dipindahkan dengan layak kami juga bersedia. Kami juga tidak tahu tiba-tiba langsung saja datang surat peringatan pertama diberi waktu hingga besok tanggal 2 sudah harus kosong lokasi ini,” ujar Sahat.

Selain itu, Hotman Girsang yang juga warga yang sempat bercocok tanam ikut menanggung kerugian dari pelebaran jalan tersebut dan harus menelan pil pahit, kebun yang sudah berpuluh tahun dipeliharanya nyaris habis tanpa sagu hati sedikitpun. Terlebih pohon aren yang ditanamnya sejak kecil yang dianggapnya memiliki nilai yang tak terhingga untuk menghasilkan uang.

BACA JUGA  Ansar Pimpin langsung Pelaksanaan Rakorgub se-Sumatera Tahun 2022

“Kalau dihitung kerugian saya mencapai Rp150 juta nilainya tanaman saya sudah tinggal panen habis semua. Bermacam tumbuhan saya tanam,” ucap girsang.

Sahat juga menyampaikan permohonan kepada pemerintah kota Batam maupun BP Batam dampak pelebaran jalan tersebut belum sampai kepada bangunan rumah warga, maka dari itu dia meminta agar masih diberikan kesempatan menempati.

“Saya sebagai warga memohon kepada pemerintah Kota Batam, yang mana pelebaran jalan ini belum sampai ke bangunan yang kami tepati, jadi kami bermohon dengan pihak pemerintah daerah supaya kami masih diberikan untuk menempati tempat ini apabila memang tempat ini memang harus dibangun segera sampai bangunan kami di gusur dari sini tapi kami tolong direlokasikan ke tempat tinggal dan bisa untuk mencari makan. Kami memohon kepedulian dan perlindungan pemerintah dan memohon waktu untuk mencari tempat yang bisa mencari makan dan untuk tempat tinggal kami,” tutupnya.