BATAM, HalloPost.com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-14 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut.
Opini WTP diterima Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini.
Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian akhir dari proses audit pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Penilaian opini BPK didasarkan pada empat aspek utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Sementara itu, Plh Wali Kota Batam Li Claudia Chandra mengatakan opini WTP yang kembali diraih menjadi bukti konsistensi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar capaian administratif, tetapi menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, melainkan cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi,” kata Li Claudia.
Ia menegaskan, capaian WTP ke-14 berturut-turut akan menjadi motivasi bagi jajaran Pemko Batam untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK, lanjutnya, akan dijadikan bahan evaluasi dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus dijaga dengan kerja nyata. Pemerintah Kota Batam akan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik yang semakin optimal,” ujarnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut dinilai menjadi indikator konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Sumber: Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.














