BATAM, HalloPost.com – Sejumlah organisasi profesi jurnalis, organisasi pengusaha media, dan jaringan masyarakat sipil membentuk Komite Keselamatan Jurnalis Kepulauan Riau (KKJ Kepri) pada Minggu, 8 Maret 2026.
Organisasi profesi jurnalis yang menjadi inisiator pembentukan komite ini antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Batam, AJI Tanjungpinang, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri, PWI Batam, Persatuan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kepri, serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kepri.
Selain itu, organisasi pengusaha media yang terlibat yakni Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kepri dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kepri, serta jaringan masyarakat sipil Lembaga Studi Bantuan Hukum Masyarakat Kepulauan (LsBH) MK.
KKJ Kepri diharapkan menjadi wadah perlindungan bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik, khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
Pembentukan KKJ Kepri juga merupakan hasil kerja sama Yayasan Tifa dan AJI Indonesia. Dengan terbentuknya komite ini, Kepulauan Riau menjadi provinsi ke-12 di Indonesia yang memiliki KKJ.
Sebelum deklarasi, para peserta mengikuti pelatihan keamanan holistik dan advokasi yang berlangsung selama dua hari, Sabtu hingga Minggu (7-8 Maret 2026), di Ruang VIP Volla Cafe, Kompleks Raffles City, Batam Kota.
Pelatihan tersebut diikuti jurnalis dari berbagai media di Kepulauan Riau. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas jurnalis dalam aspek keamanan fisik, digital, dan psikososial, sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan terhadap jurnalis di daerah.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nani Afrida, mengatakan pembentukan KKJ Kepri merupakan langkah penting dalam memperluas jaringan perlindungan bagi jurnalis di Indonesia.
Menurutnya, kehadiran KKJ di Kepulauan Riau diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi jurnalis yang menghadapi intimidasi maupun kekerasan saat menjalankan tugas.
“Teman-teman jurnalis yang bergabung di KKJ ini untuk memproteksi ketika terjadi kekerasan di lapangan. Ini nilai yang sangat positif, karena selama ini kekerasan terhadap jurnalis, terutama di wilayah kepulauan atau daerah terpencil, sering tidak terdeteksi,” ujar Nani.
Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, AJI menerima cukup banyak laporan terkait tindakan kekerasan, serangan digital, maupun teror terhadap jurnalis dan perusahaan media di Kepulauan Riau.
“Kami berharap ke depan KKJ dapat menunjukkan perannya dalam melindungi kerja-kerja jurnalis di wilayah Kepri,” katanya.
Nani menegaskan setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dibawa ke ruang publik dan diproses secara hukum agar tidak terjadi impunitas.
“Kita berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis di Kepri. Namun jika itu terjadi, kasusnya harus diselesaikan secara hukum. Dengan adanya KKJ, diharapkan tidak ada lagi pihak yang sewenang-wenang terhadap jurnalis,” ujarnya.
Koordinator KKJ Kepri terpilih, Muhamad Ishlahuddin, mengatakan pembentukan komite ini diharapkan menjadi wadah perjuangan bagi jurnalis yang menghadapi intimidasi, pelarangan liputan, maupun kekerasan di lapangan.
“KKJ diharapkan menjadi tameng terdepan ketika teman-teman jurnalis mendapat intimidasi atau kekerasan saat bekerja. Melalui komite ini, kita bisa melakukan mitigasi dan advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi jurnalis,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan KKJ di Kepulauan Riau juga menjadi ruang kolaborasi untuk memperjuangkan hak-hak jurnalis sekaligus memastikan kebebasan pers tetap terjaga.
Sementara itu, Project Officer Program Jurnalisme Aman Yayasan Tifa, Arie Mega, mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelatihan dan pembentukan KKJ Kepri.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari Program Jurnalisme Aman yang diinisiasi Yayasan Tifa bersama konsorsium organisasi masyarakat sipil, yakni Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan Human Rights Working Group (HRWG), dengan dukungan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda.
Program tersebut bertujuan memperkuat ekosistem perlindungan jurnalis di Indonesia melalui pendekatan keamanan yang komprehensif.
“Kami memahami bahwa keselamatan jurnalis tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi dan hak publik atas informasi,” ujar Arie.
Ia menilai ancaman terhadap kerja jurnalistik saat ini semakin kompleks, mulai dari kekerasan fisik, intimidasi, serangan digital, hingga pelarangan liputan.
Menurutnya, jurnalis kerap berhadapan dengan isu-isu sensitif seperti lingkungan, investasi, ketenagakerjaan, hingga praktik korupsi. Karena itu, kebutuhan akan mekanisme perlindungan jurnalis di tingkat daerah menjadi semakin penting.
“Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman keamanan bagi jurnalis, tetapi juga menjadi momentum penting untuk membangun mekanisme perlindungan melalui pembentukan KKJ Kepulauan Riau,” katanya.














