Debu di Atas Kampung, Laut Berlupur: Empat Kali Penyegelan Tak Mampu Menghentikan

Reklamasi PT BSI yang dilakukan tanpa tembok pembatas mengakibatkan kekeruhan air laut karena pencemaran material reklamasi, Kamis, (5/2/26) (Foto: Akar Bhumi Indonesia)

“Debu beterbangan sejak pagi, menempel di piring dan jendela warga Kampung Tua Panau, Batam. Di laut, air yang dulu jernih kini keruh kecokelatan. Di tengah keluhan itu, aktivitas industri di sebelah kampung disebut tetap berjalan, meski sudah empat kali disegel aparat.”

BATAM, HalloPost.com – Pagi di Kampung Tua Panau, Nongsa, Batam, tak lagi diawali dengan bau asin laut. Yang datang justru debu. Halus, menempel di daun, jendela, piring, bahkan mungkin paru-paru warga.

Sur Suzawana, 35 tahun, tak lagi berani membuka pintu rumah terlalu lama. Rumahnya tanpa plafon. Debu dari luar mudah jatuh ke dalam.

“Kalau pintu dibuka, debunya pasti masuk. Piring dan gelas harus dicuci ulang sebelum dipakai,” Ucapnya, Kamis (5/2/26)

Dalam beberapa pekan terakhir, kondisi disebut warga makin buruk. Angin musim utara membawa partikel debu langsung ke permukiman. Anak-anak dibatasi bermain di luar. Sejumlah lansia mulai sering batuk dan berobat.

Debu itu disinyalir berasal dari aktivitas sandblasting, pengecatan, grinding, hingga penimbunan lahan di kawasan PT Blue Steel Industries (BSI), yang lokasinya berdampingan langsung dengan permukiman warga RT 1 RW 4, Kelurahan Kabil.

Kampung Panau dihuni sekitar 177 kepala keluarga atau sekitar 600 jiwa. Di kawasan seluas sekitar 22 hektare itu berdiri SD Negeri 007 Nongsa dan SMK Negeri 6 Batam, dengan total lebih dari 2.000 siswa. Jarak SD ke lokasi industri hanya sekitar 300 meter.

BACA JUGA  Ketua Umum Pertina Siantar, Pangeran Harahap Minta Walikota Siantar Tinjau Kembali Lokasi Pertandingan Tinju PON XXI

Kedekatan itu membuat warga khawatir. Mereka menilai paparan debu jangka panjang bisa berdampak pada kesehatan anak-anak yang masih dalam masa tumbuh kembang.

Menurut verifikasi lapangan Akar Bhumi Indonesia (ABI), kampung tua ini berada di “ring satu” aktivitas industri dan dikelilingi sedikitnya 21 perusahaan.

Pendiri ABI, Hendrik Hermawan, menyebut ruang hidup warga kini terhimpit dari berbagai arah polusi udara industri, debu aktivitas produksi, hingga lumpur yang mencemari laut.

Masalah tak berhenti di darat. Warga menyoroti ketiadaan tanggul pembatas reklamasi yang membuat material timbunan hanyut ke laut. Air menjadi keruh, terumbu karang rusak, dan pasir pantai tercemar.

Padahal pantai Panau dulu dikenal jernih dan menjadi tujuan wisata lokal. Kini pantai berlumpur. Pengunjung menghilang. Usaha warga ikut mati.

Kampung ini juga dikenal sebagai wilayah tangkap ikan belanak. Namun pembangunan industri di sekitar, termasuk proyek besar di kawasan Pulau Tanjung Sauh, mempersempit ruang tangkap nelayan.

“Kondisi ini berpotensi menjadi pemiskinan struktural terhadap masyarakat pesisir, mengingat sebagian besar penduduk asli Batam menggantungkan hidup pada sektor perikanan.” Kata Hendrik melalui siaran pers.

Empat Kali Disegel, Aktivitas Tetap Berjalan

Temuan paling krusial muncul dari catatan pengawasan pemerintah. ABI mencatat aktivitas PT BSI telah empat kali disegel oleh berbagai instansi: Direktorat Jenderal PSDKP KKP, DLHK Provinsi Kepri, dan BP Batam. Namun kegiatan di lapangan disebut tetap berlangsung.

BACA JUGA  Polda Sumut Berhasil Bekuk Pelaku Pembakaran Rumah Wartawan di Karo

Dalam tiga tahun terakhir, ABI mengaku telah melakukan lima kali verifikasi lapangan dan tidak menemukan perubahan signifikan setelah penyegelan. Bahkan, kondisi disebut semakin parah.

Situasi ini, Menurut organisasi pecinta lingkungan itu memunculkan kesan kuat di tingkat masyarakat bahwa negara seolah kalah menghadapi kepentingan industri.

“Penyegelan, yang seharusnya menjadi instrumen penghentian aktivitas, dinilai hanya menjadi simbol tanpa pengawasan lanjutan,” tulis pendiri NGO itu.

Pembangunan PT BSI dimulai pada Juni 2022, ditandai peletakan batu pertama oleh pejabat nasional dan daerah. Sebagai industri besar dengan luasan sekitar 50 hektare di Kawasan Industri Taiwan Kabil, perusahaan semestinya memiliki dokumen Amdal dan menjalankannya secara ketat.

Namun berdasarkan temuan lapangan, tidak adanya tanggul pembatas reklamasi, minimnya pengendalian debu, serta kurangnya perlindungan permukiman dan sekolah memunculkan dugaan kewajiban Amdal tidak dijalankan optimal.

Organisasi Nirlaba Independen itu menilai kondisi ini berpotensi masuk kategori pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kasus Panau juga menyentuh isu hak asasi manusia. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara.

Hendrik mengingatkan, capaian investasi Batam yang mencapai puluhan triliun rupiah tidak boleh menjadi legitimasi atas kerusakan lingkungan dan pengorbanan ruang hidup masyarakat.

Jika investasi tumbuh melalui perusakan ekosistem dan pemiskinan masyarakat pesisir, maka pembangunan dinilai berjalan di atas ketidakadilan ekologis.

BACA JUGA  Bea Cukai Batam berhasil Tangani 141 Pelanggaran 2021, Nilainya Pantastis

Gelombang protes warga sebenarnya sudah berlangsung sejak lama.

Ratusan warga pernah berdemo di depan perusahaan pada November 2023. Aliansi Nelayan Batam juga melakukan aksi laut pada Desember 2025.

Namun hingga awal 2026, warga menilai belum ada langkah tegas yang menjawab tuntutan mereka. Kasus Panau kini menjadi ujian klasik negara berkembang: antara menjaga iklim investasi dan melindungi warganya sendiri.

Jika penyegelan berulang tak diikuti penegakan hukum nyata, preseden yang muncul bukan hanya soal lingkungan. Ia menjadi pesan bahwa hukum bisa ditawar, dan keselamatan warga bisa dinegosiasikan.

Bagi warga Kampung Panau, persoalannya sederhana: mereka tidak menolak investasi. Mereka hanya ingin hidup tanpa debu di paru-paru dan tanpa lumpur di laut tempat mereka mencari makan.

Berita ini masih dalam pengembangan, upaya konfirmasi masih akan terus dilakukan sebagai berita lanjutan.

Penulis: Jamaludin Lobang Editor: Ali