Deforestasi Ancam Krisis Air di Batam

Foto Udara Keruhnya Air Bendungan Tembesi Akibat Aktivitas Pematangan Lahan Yang Akan Dibangun Kawasan Wisata, Minggu (7/12/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

“Krisis air bersih yang terus menghantui Kota Batam kian mengkhawatirkan. Di tengah ketergantungan pada enam waduk utama sebagai sumber air baku, laju deforestasi dan kerusakan hutan dinilai memperparah berkurangnya volume air, hingga mendorong organisasi independen bersuara”

BATAM, HalloPost.com – Gedung BP Batam, Kamis (22/1) siang, mendadak memanas saat ratusan warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, menggelar aksi demonstrasi. Aksi ini merupakan luapan kekecewaan warga akibat krisis air bersih yang berkepanjangan dan belum juga terselesaikan sejak tahun 2024.

Krisis air bersih di Batam sendiri disinyalir telah berlangsung lama, bahkan sejak 2012, salah satunya dipicu oleh penutupan permanen DAM Baloi akibat pencemaran. Pencemaran tersebut terjadi karena maraknya permukiman liar di sekitar kawasan waduk, sehingga kualitas air baku tidak lagi layak digunakan.

Waduk kota Batam

Hingga saat ini, Kota Batam mengandalkan enam waduk utama sebagai sumber air baku. Seluruh waduk tersebut memanfaatkan curah hujan sebagai sumber utama air.

Waduk Nongsa dibangun pada tahun 1975 dan mulai dioperasikan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) menyusul pada tahun 1980–1981. Waduk yang terletak di Sambau, Nongsa ini memiliki luas genangan 33,53 hektare dengan kapasitas produksi mencapai 110 liter per detik.

Dam Sei Harapan merupakan waduk tertua di Kota Batam. Pembangunannya dimulai pada tahun 1969 oleh kontraktor Robin Loh dan resmi beroperasi pada 1979. Waduk ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan air bersih wilayah Sekupang, Marina, dan sekitarnya.

Sementara itu, Dam Sei Ladi mulai dibangun pada tahun 1985 oleh Otorita Batam (kini BP Batam) dan dioperasikan sejak 1986. Waduk yang berlokasi di kawasan Sekupang ini menjadi salah satu sumber air baku utama bagi wilayah Nagoya, Jodoh, dan Baloi.

Waduk (Danau) Muka Kuning yang terletak di Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, mulai dibangun pada tahun 1990 oleh Otorita Batam. Waduk ini dibangun seiring pesatnya pertumbuhan industri dan penduduk di Batam.

Sekitar 80 persen kebutuhan air bersih Batam dipasok dari waduk ini, menjadikannya sebagai sumber air baku terbesar di kota tersebut. Waduk Muka Kuning melayani wilayah Batuaji, Sagulung, dan Tanjunguncang, dengan panjang bendungan sekitar 300 meter dan luas genangan kurang lebih 242,1 hektare.

Dam Duriangkang merupakan waduk terbesar di Pulau Batam dengan luas genangan air diperkirakan mencapai 23,4 kilometer persegi. Waduk ini mulai dioperasikan pada tahun 2001 dan hingga kini menjadi penopang utama penyediaan air bersih bagi sebagian besar wilayah Batam.

Waduk Tembesi menjadi waduk termuda yang dimiliki Kota Batam. Pembangunannya dimulai oleh BP Batam pada tahun 2014. Pada Maret 2015, waduk ini memasuki tahap desalinasi atau penghilangan kadar garam karena dibangun dengan membendung area laut.

BACA JUGA  PT Jebat Mitra Perkasa Gugat Wanprestasi Sejumlah Pihak Terkait Keagenan Kapal MT Arman 114 di PN Batam

Bendungan Tembesi menggunakan konstruksi jenis earthfill dam (timbunan tanah) dengan panjang sekitar 2.016 meter dan tinggi 10 meter. Waduk ini memiliki luas genangan mencapai 842 hektare dan mampu menyuplai air baku hingga 600 liter per detik ke kawasan Muka Kuning.

Keberadaan Waduk Tembesi dinilai sangat strategis dalam mengantisipasi kekeringan serta memenuhi kebutuhan air bersih seiring pertumbuhan penduduk dan industri di Kota Batam.

Kerusakan hutan dan volume air yang berkurang

Dari enam waduk yang ada, berdasarkan data BPS Kota Batam yang terakhir diperbarui pada 26 April 2021, Waduk Sei Harapan memiliki volume sebesar 3.600.000 m³, Waduk Nongsa 720.000 m³, Waduk Sei Ladi 9.490.000 m³, Waduk Muka Kuning 12.207.006 m³, Waduk Duriangkang 78.180.000 m³, dan Waduk Tembesi 41.876.080 m³. Dari total volume tersebut, waduk-waduk ini harus menyalurkan air bersih kepada 1.365.266 penduduk yang tinggal di Kota Batam.

Namun menurut Akar Bhumi Indonesia (ABI), persoalan ini tidak mudah diselesaikan. Organisasi lingkungan tersebut menilai kerusakan hutan di Kota Batam telah mencapai “titik akhir menuju krisis air.”

ABI menilai tingkat kerusakan hutan di Kota Batam telah mencapai angka 70 persen. Salah satu contohnya adalah kerusakan hutan lindung di Tanjung Kasam, yang telah mereka laporkan secara resmi kepada Kementerian Kehutanan.

“Luas gugusan hutan lindung Tanjung Kasam sekitar 139 hektare. Setelah diverifikasi, ditemukan dua titik kerusakan dengan total sekitar 30 hektare. Selain itu, aktivitas pertanian juga telah merusak kurang lebih 40 hektare kawasan hutan lindung,” ujar Hendrik, NGO Akar Bhumi Indonesia, di Shelter Akar Bhumi, pekan lalu.

Ia menjelaskan, gugusan hutan lindung Tanjung Kasam merupakan bagian dari Daerah Tangkapan Air (DTA) Duriangkang. Kerusakan kawasan tersebut juga diperparah oleh keberadaan permukiman liar yang menggerus sekitar 10 hektare hutan lindung. Menurutnya, persentase kerusakan di kawasan ini tergolong tinggi.

“Ini belum termasuk di tempat lain, di kecamatan lain, di laut yang lain, dan di hutan yang lain,” tuturnya menyebut Tanjung Kasam sebagai cermin kerusakan lingkungan yang terjadi di Kota Batam secara keseluruhan.

Terkait catchment area, Hendrik menjelaskan bahwa bendungan umumnya dikelilingi kawasan hutan dengan berbagai jenis vegetasi yang berfungsi menyerap karbon dioksida sekaligus menyimpan air. Namun, justru kawasan-kawasan ini dinilainya menghadapi ancaman paling serius.

BACA JUGA  Satu Bulan Laporan Mengendap Tanpa Kejelasan, Mahasiswa Demo Kantor DPRD Batam

“Banyak alih fungsi hutan menjadi sesuatu yang diperjualbelikan, seperti pembangunan kawasan industri,” ujarnya.

Di DTA Tembesi, misalnya, organisasi nirlaba independen itu menemukan adanya pembabatan hutan, reklamasi, hingga berbagai bentuk kerusakan lain yang berpotensi mengancam daerah resapan air. Hendrik menilai pembangunan kawasan industri di sekitar daerah resapan air, khususnya di Kelurahan Tembesi, dapat mengancam ketersediaan air bersih Batam dalam jangka panjang.

“Dam Baloi itu rusak karena pemukiman liar, dan pemerintah tidak berkutik karena kawasan tersebut menjadi lumbung suara saat pemilu. Lagi-lagi politik digunakan, sementara kerusakan hutan terjadi di depan mata,” kata Hendrik mencontohkan kerusakan yang pernah terjadi.

Ia menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas persoalan ini adalah BP Batam, mengingat regulasi berada di bawah kewenangan lembaga tersebut. Menurutnya, seluruh waduk di Batam sangat bergantung pada curah hujan karena tidak memiliki mata air alami.

“Artinya, ketika musim kemarau berkepanjangan, Batam pasti mengalami krisis air dan penurunan volume waduk,” ujarnya.

Hendrik menilai krisis air di Batam sejatinya sudah terjadi. “Itulah mengapa muncul istilah rationing, seolah-olah air dijadwalkan. Jam sekian di sini hidup, jam sekian di sana mati. Padahal, rationing itu hanyalah rekayasa dari krisis air yang nyata,” pungkasnya.

Krisis air di Batam tidak hanya dipicu oleh deforestasi, tetapi juga diperparah oleh kondisi cuaca panas yang mulai terjadi sejak Februari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat, dalam beberapa hari terakhir cuaca di Kota Batam cenderung kering dengan curah hujan yang rendah.

Forecaster BMKG untuk wilayah Kepulauan Riau, Rizky F. W menjelaskan bahwa secara klimatologis Batam memang mengalami penurunan curah hujan pada Februari. Hal itu berdasarkan data rata-rata klimatologi selama 30 tahun terakhir.

“Pola hujan di Batam sebenarnya terjadi sepanjang tahun. Namun jika dilihat dari data klimatologi, bulan Februari merupakan titik terendah curah hujan,” ujar Rizky melalui keterangan tertulis saat diwawancarai pada Selasa, 3 Februari 2026.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak serta-merta menandakan Batam dan Kepulauan Riau telah sepenuhnya memasuki musim kemarau. Menurutnya, hujan masih berpotensi terjadi meski dengan intensitas ringan dan bersifat lokal.

“Untuk beberapa hari ke depan, cuaca di Kota Batam dan sekitarnya secara umum berawan hingga cerah berawan, dan masih berpotensi akan terjadi hujan ringan berskala lokal di beberapa titik,” jelasnya.

BMKG juga mencatat kondisi angin di wilayah Kepulauan Riau rata-rata bertiup dari arah Utara hingga Timur dengan kecepatan berkisar 5 hingga 20 knot. Sementara itu, suhu udara diprakirakan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celsius.

BACA JUGA  Tidak Disangka, Redaksi Durasi.co.id Laporkan Aktivitas di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau ke Dirjen Bea Cukai

Seiring dengan kondisi cuaca yang relatif kering, Forecaster BMKG mengeluarkan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat. “Waspada potensi angin kencang dan kondisi udara kering, sehingga masyarakat diimbau berhati-hati dalam melakukan aktivitas pembakaran,” kata Rizky.

Kebakaran acap terjadi, data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam saja di awal februari 2026 telah tercatat mencapai 47 kasus. Kebakaran itu, didominasi kebakaran semak belukar, hutan, dan lahan. Yang terbaru, pada Minggu 9 Februari 2026 kebakaran hutan lindung juga terjadi di batu aji.

Kebakaran hutan ini, dinilai berdampak pada debit air di Batam, karena kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan maupun kebakaran yang mengakibatkan ratusan pohon penyangga yang hilang.

Ariastuty Sirait, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, membenarkan bahwa persoalan air bersih di Batam masih menjadi masalah.

Ia menuturkan, jumlah pelanggan ABH saat ini mencapai 342.253 orang per 31 Januari 2026. Untuk itu, pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap sejumlah lokasi yang berpotensi membutuhkan layanan distribusi air menggunakan tangki.

“Ada wilayah yang membutuhkan hingga 200 trip per hari, dan ini belum termasuk layanan permintaan air melalui call center ABH,” tuturnya di ruang Pemko Batam saat rapat Forkopimda, Senin (9/2/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa saat ini volume air di waduk terus berkurang setiap harinya. Dalam satu hari, volume air di sejumlah waduk bahkan bisa berkurang hingga 3 cm.

“Rata-rata penurunan air di waduk mencapai 2 hingga 3 cm,” ujarnya.

Dari kondisi tersebut, menurutnya, Batam saat ini berada dalam situasi “emergency”. Untuk mengatasinya, diperlukan upaya pembuatan hujan buatan di Batam, namun dengan biaya yang sangat mahal.

“Saya tidak tahu apakah BMKG akan merekomendasikan itu atau tidak,” katanya saat memaparkan kondisi tersebut di hadapan Wali Kota Batam.

Menurutnya, krisis air di Batam tidak hanya disebabkan oleh faktor kemarau, tetapi juga akibat alih fungsi lahan dan deforestasi.

“Tentunya, hal-hal eksternal seperti itu menjadi pengurangan,” tutupnya saat menjawab pertanyaan apakah deforestasi menyebabkan krisis air di Batam.

Penulis: Jamaludin Lobang Editor: Ali