BATAM, HalloPost.com – Respons Walikota dan Wakil Walikota ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra (ASLI), terhadap unjuk rasa warga Tanjung Sengkuang terkait krisis air bersih, menjadi sorotan publik. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri turut memberikan catatan.
Kepala Ombudsman Kepri, Dr. Lagat Siadari, mengaku terkejut menyaksikan viralnya video kedua pimpinan itu yang terpancing emosi saat menanggapi tuntutan warga. Padahal, menurutnya, tuntutan akses air bersih merupakan hal yang wajar dan konstitusional.
“Jadi, kita kaget juga. Biasanya Pak Walikota dikenal penyabar dan responsif. Mungkin saat itu sedang ada kondisi tertentu,” ujar Lagat kepada wartawan usai jumpa pers di Graha Pena, Batam, Selasa (27/1).
Secara pribadi, Lagat menilai Amsakar bukanlah pribadi yang antipati atau anti-kritik. Ia menduga ada faktor tertentu yang memicu reaksi tersebut. “Saya kira sifat dan karakter Pak Walikota tidak demikian. Selama ini tidak pernah begitu,” jelasnya.
Menyangkut respons Wakil Walikota Li Claudia Chandra yang juga meluapkan emosi, Lagat mengingatkan bahwa ujian bagi pejabat publik memang kerap datang dari situasi seperti ini.
“Pesan saya: banyaklah mendengar, iritlah berbicara. Perluas telinga, persempit mulut,” tegasnya.
Lagat menekankan bahwa keluhan warga Tanjung Sengkuang adalah fakta yang harus diakui. Mereka mengalami kesulitan air bersih dalam waktu panjang, lalu mendatangi pimpinan pemerintah kota yang juga bertanggung jawab atas penyediaan air.
“Tidak perlu disikapi secara emosional. Mudah-mudahan, setelah rapat terbatas dengan ABH dan ABHi Jumat lalu yang menjamin pasokan air 24 jam, situasi membaik. Memang sorenya air sudah mengalir di Tanjung Sengkuang walau belum optimal. Kami akan terus memantau perkembangannya,” paparnya.
Lagat juga menyoroti kinerja Deputi IV Pelayanan Publik BP Batam yang dianggap tidak konsisten dalam memenuhi janjinya mengirimkan tangki air.
“Kalau pengiriman tangki air itu kontinu, mungkin masyarakat tidak akan berteriak seperti itu. Ini kebutuhan dasar sekaligus hak konstitusional yang wajib dipenuhi,” tegas Lagat.
Klarifikasi Amsakar Achmad
Di kesempatan terpisah, Walikota Batam Amsakar Achmad memberikan klarifikasi mengenai insiden tersebut.
“Selama 27 tahun ini, pernahkah saya seperti itu? Jawabannya tidak. Alhamdulillah. Cukup itu saja,” kata Amsakar kepada wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Rabu (28/1).
Ia meminta pemberitaan tentang insiden itu ditutup, sambil menyatakan telah melakukan evaluasi diri. Menurutnya, format demonstrasi kali ini terasa berbeda.
“Saya biasa menerima aspirasi, termasuk dari mahasiswa. Forum yang tepat biasanya dialog atau audiensi di satu tempat. Jika sedang demo, biasanya setelah penyampaian pendapat dan petisi, kami beri respons. Jika terjadi adu argumen, itu lebih cocok disebut forum audiensi,” jelas Amsakar.
Ia menambahkan bahwa timnya telah diturunkan ke berbagai titik untuk mengomunikasikan kebijakan penyediaan air bersih.
“Semalam saya minta Bu Tutik dan Pak Yus untuk turun ke Tanjung Uma Jumat lalu. Tim BP Batam juga sudah turun ke Tiban dan Taman Sari Hijau untuk memetakan kebutuhan. Jika perlu tujuh truk, ya kirim tujuh truk. Begitu kira-kira,” pungkasnya.














