BATAM, HalloPost.com – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Ombudsman Kepri) mencatat capaian kinerja signifikan sepanjang tahun 2025. Dari total 710 aduan yang diterima, sebanyak 213 laporan berhasil diselesaikan. Nilai materiil yang berhasil dikembalikan kepada masyarakat mencapai Rp808.798.261.
Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr. Lagat Siadari, dalam pemaparan kinerja tahunan yang digelar pada Selasa (27/1/2026).
”Data ini membuktikan bahwa kehadiran Ombudsman benar-benar dirasakan manfaatnya secara nyata oleh warga Kepri,” ujarnya.
Profil Laporan: Sektor dan Wilayah
Sepanjang 2025, Kota Batam menjadi wilayah dengan laporan terbanyak (108 laporan), disusul oleh Tanjungpinang, Karimun, dan Bintan. Sementara itu, tingkat pengaduan dari Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas relatif lebih rendah.
Lima sektor dengan laporan tertinggi adalah:
1. Kepegawaian: 34 laporan;
2. Agraria/Pertanahan: 20 laporan (terbanyak di BP Batam, BPN Bintan, dan BPN Tanjungpinang);
3. Kepolisian: 13 laporan;
4. Perhubungan: 12 laporan;
5. Pendidikan: 11 laporan.
Secara umum, masyarakat paling banyak melaporkan empat jenis masalah:
1. Penyimpangan Prosedur;
2. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban;
3. Penolakan memberikan pelayanan;
4. Penundaan berlarut-larut.
Pemulihan Hak Senilai Rp808 Juta
Nilai hak masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai Rp808.798.261 berasal dari berbagai sektor, antara lain:
· Ketenagakerjaan: Penyelesaian pembayaran gaji dan hak buruh yang tertahan di sejumlah perusahaan di Batam.
· Pertanahan: Pemberian ganti rugi lahan untuk Yayasan Asy-Syura’a senilai Rp354 juta.
· Perbankan & Asuransi: Pencairan sisa gaji di Bank Mandiri bagi ahli waris dan klaim kecelakaan di Taspen.
· Pendidikan: Pengembalian pungutan liar uang perpisahan di sebuah SMP Negeri di Karimun.
Inisiatif Proaktif dan Pencegahan
Tidak hanya reaktif menangani laporan, Ombudsman Kepri juga melakukan berbagai inisiatif proaktif.
1. Layanan ‘Jemput Bola’: Melalui program “Ombudsman Menyapa”, tim turun langsung membuka layanan pengaduan di kecamatan dan kelurahan di Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang.
2. Investigasi Mandiri (IAPS): Terhadap SLB Negeri Kota Batam, investigasi menemukan kekurangan guru dan ruang kelas. Ombudsman telah merekomendasikan Gubernur Kepri untuk mengusulkan kuota 32 guru khusus ke pemerintah pusat dan mempercepat pembangunan ruang kelas baru.
3. Kajian Kebijakan: Melalui rapid assessment di sektor pertanahan Bintan pasca berlakunya Perbup No. 24 Tahun 2024, Ombudsman mendorong Pemkab Bintan memperbaiki aturan administrasi tanah untuk mencegah sengketa di masa depan.
4. Penguatan Masyarakat: Ombudsman Kepri mengukuhkan 1 Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi (KMPM) yang melibatkan mahasiswa, penyandang disabilitas, dan lembaga konsumen, serta melakukan penilaian Opini Pengawasan terhadap 6 Pemerintah Daerah se-Kepri.
Rekomendasi Bersifat Mengikat dan Layanan Gratis
Lagat menegaskan bahwa rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat berdasarkan undang-undang. “Tingkat kepatuhan instansi di Kepri mencapai 90% pada 2025. Untuk 10% yang belum menjalankan, kami akan terus mendorong secara persuasif sebelum menerbitkan Rekomendasi yang lebih tegas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa semua layanan pengaduan dan konsultasi Ombudsman gratis. Masyarakat dapat melapor melalui WhatsApp, Facebook, email, atau datang langsung ke kantor perwakilan.
”Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh masyarakat untuk berani melapor jika menemukan pelayanan publik yang tidak beres. Bersama-sama, kita ciptakan Kepri yang lebih baik,” pungkas Lagat.














