BATAM, HalloPost.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui pembangunan desa berbasis potensi lokal.
Hal tersebut disampaikan Yandri kepada wartawan di acara Kongres XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Hotel Aston, Kota Batam, Selasa (20/1/2025).
Dalam wawancaranya, Yandri menyebut desa kini tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan telah menjadi subjek utama dalam penggerak ekonomi nasional.
“Kalau dulu desa sebagai objek, sekarang desa menjadi subjek. Banyak program Kementerian Desa yang langsung ke desa,” ujar Yandri.
Yandri memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Desa yang saat ini tengah diperkuat, di antaranya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan desa wisata, hingga desa ekspor dan desa tematik.
“Kami punya program BUMDes. Sekarang banyak pelaku ekonomi yang tumbuh dari desa. Ada desa wisata, desa ekspor, dan desa tematik,” katanya.
Menurutnya, desa tematik akan dikembangkan sesuai potensi masing-masing wilayah, seperti desa nila, desa lele, desa ayam petelur, desa jagung, desa melon, dan komoditas lainnya.
“Setiap daerah punya potensi yang berbeda-beda. Karena itu perlu koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian Desa dan para bupati,” ujarnya.
Untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal, ia menjelaskan Kemendes memiliki program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu yang saat ini telah menjangkau sekitar 1.110 desa di Indonesia.
“Bantuannya beragam, ada desa yang kami bantu Rp400 juta, ada yang Rp300 juta, bahkan ada yang lebih,” jelas Yandri.
Ia mencontohkan keberhasilan desa binaan Kemendes di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang pada Desember 2024 lalu berhasil melakukan ekspor perdana ke Australia.
“Ada desa yang mengekspor kopi, panili, dan kemiri. Ini bukti bahwa desa bisa menjelma menjadi desa ekspor,” katanya.
Menjawab pertanyaan terkait dana desa, Yandri menegaskan bahwa tidak ada pemotongan dana desa, melainkan perubahan pada pola pemanfaatan dan pengelolaannya agar lebih produktif.
“Dana desa itu tidak dikurangi. Tapi diubah pemanfaatan dan cara pengelolaannya,” tegasnya.
Salah satu inovasi yang didorong pemerintah adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang akan hadir di setiap desa.
“Sekarang hampir 30 ribu koperasi desa sudah dibangun. Di situ ada semacam mal kecil yang menjalankan aktivitas ekonomi desa,” ujar Yandri.
Ia menambahkan, koperasi tersebut akan menjadi aset desa, dengan minimal 20 persen keuntungan kembali ke desa.
Menurut Yandri, jika seluruh program dikawal dengan baik, maka cita-cita membangun Indonesia dari desa benar-benar dapat terwujud.
“Kalau kolaborasi ini kita wujudkan, maka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bisa kita tuntaskan,” tutupnya.














