BATAM, HalloPost.com – Suaranya meninggi, matanya menyala. Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), tak menyembunyikan amarahnya. Di sela-sela Rakernas XVII APKASI di Aston Hotel, Batam, Kamis (19/1), dia mengumumkan perintah pemberantasan.
“Harus ditindak tegas! Tidak boleh kompromi!” serunya kepada para wartawan. “Itu adalah penghianat bangsa. Kita setengah mati berjuang untuk berdaulat pangan, mereka mengkhianati perjuangan kita. Ndak ada kompromi!”
Sasaran kemarahannya adalah sindikat penyelundup pangan yang disebutnya masih merajalela di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Perintah sudah diberikan kepada aparat penegak hukum. “Bongkar sampai ke akar-akarnya,” tegas Amran.
Inspeksi Mendadak dan Ironi di Tanjung Pinang
Amran membawa data dari inspeksi mendadak (sidak) pagi itu di Karimun. Dia mengklaim telah menyaksikan langsung beras ilegal yang dicegat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepri. Perkiraannya, jumlahnya fantastis: sekitar 1.000 ton.
“Kita sudah swasembada. Stok kita melimpah. Jangan mempermainkan nasib rakyat,” ujarnya. “Itu ada petani padi 115 juta orang. Masak tega menzolimi orang kecil?,” sesalnya.
Namun, yang lebih menarik perhatian Amran adalah sebuah pola yang ia sebut “aneh”. Dia heran dengan aktivitas di Tanjung Pinang, kota yang tak memiliki sawah, tetapi justru menjadi titik kirim beras ke daerah surplus seperti Palembang, Sumatera Selatan.
“Ini menariknya Kepri ni, ya…” ujarnya, retorika. “Yang tidak punya beras mengirim beras ke yang banyak beras. Menurut Anda bagaimana?” tanyanya, mengajak para wartawan menerka-nerka logika di balik sindikat tersebut.
Paradoks Stok Melimpah dan Harga Naik
Ketika ditanya wartawan tentang paradoks stok beras yang disebut melimpah namun harga di Batam justru naik, Amran buru-buru menyangkal krisis ketersediaan.
“Ada yang naik, memang iya. Tapi sekarang stok kita banyak… Itu karena distribusi,” bebernya. Dengan tegas dia menepis tudingan bahwa beras penyumbang inflasi. “Anda cek. Saya ulangi: bukan beras penyumbang inflasi. Jadi, kita gunakan data, jangan gunakan perasaan.”
Di tengah emosi memberantas penyelundup, Amran menyelipkan optimisme. Dia menyebut target swasembada beras pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang seharusnya dicapai dalam empat tahun, bisa terwujud hanya dalam setahun berkat dukungan kepala daerah.
Bantuan untuk Sumatra dan Peringatan Terakhir
Di awal jumpa pers, Amran membahas bencana banjir rob di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Atas perintah presiden, Kementerian Pertanian akan mengambil alih perbaikan sawah-sawah yang terdampak. Bantuan pangan, katanya, disiapkan tiga kali lipat kebutuhan. Sebagai Kepala Bapanas, dia juga mengklaim telah menyalurkan bantuan dana Rp 1,3 triliun atas perintah Presiden.
Pesan penutupnya kembali keras, mengingatkan pentingnya sektor pertanian. “Kalau ingin menjadi negara yang super power, menuju Indonesia emas, kita harus kawal sektor pertanian.”
Perintah untuk membongkar sindikat sudah diberikan. Kini, tinggal menunggu hasil operasi aparat di lapangan, untuk membuktikan bahwa komitmen di ruang rapat bisa menjadi kenyataan di pelabuhan dan perairan Kepri yang rawan penyelundupan.














