‎Limbah Elektronik AS di Batu Ampar Resmi Masuk Kategori Barang yang Dilarang untuk Diimpor

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 Tentang Barang yang Dilarang Untuk Diimpor.

BATAM, HalloPost.com – Kementerian Perdagangan Republik Indonesia secara resmi mengategorikan 914 kontainer limbah elektronik asal Amerika Serikat yang ditahan di Terminal Petikemas (TPK) Batu Ampar, Batam, sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Kategorisasi ini merujuk langsung pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang Yang Dilarang untuk Diimpor yang telah berlaku sejak 1 Januari 2026.

‎Aturan yang diundangkan Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 29 Desember 2025 itu secara eksplisit melarang impor limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah non-B3 terdaftar. Limbah elektronik dari Amerika Serikat tersebut masuk dalam cakupan larangan tersebut dengan kode Pos Tarif/HS 85.49 untuk “Sisa dan Skrap Elektrik dan Elektronik”.

‎“Dampak daripada itu [pemberitaan], keluarlah Permendag No. 47/2025 terkait bahwa limbah yang masuk itu merupakan limbah B3,” ujar Osman Hasyim, ketua FMPBM, kepada wartawan di Tiban, Batam, pada 5 Januari 2025. Ia mengapresiasi peran media yang vokal dalam mengawal isu ini.

BACA JUGA  Balada Janda Tua Tinggal di Gubuk Reot Tak Tersentuh Bantuan Rutilahu

‎Dasar Hukum dan Sangsi

‎Permendag 47/2025 menjadi dasar hukum utama untuk menindak impor limbah elektronik tersebut. Pasal 3 aturan tersebut menyatakan bahwa importir dilarang melakukan impor barang dari Luar Daerah Pabean atas barang yang ditetapkan sebagai Barang Yang Dilarang untuk Diimpor.

‎Pelanggaran terhadap ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, sejak 1 Januari 2026, tidak boleh ada lagi impor barang serupa masuk ke TPK Batu Ampar atau wilayah Indonesia lainnya.

‎Larangan Impor Lebih Luas

‎Permendag 47/2025 tidak hanya melarang limbah, tetapi juga memperketat impor berbagai komoditas lain dengan tujuan strategis. Larangan mencakup:

BACA JUGA  Perseteruan Andi Morena vs Netizen Memanas, Saling Lapor dan Bongkar Dugaan di Medsos

‎1. Gula dan Beras: Untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi petani serta industri dalam negeri.

‎2. Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO): Sesuai komitmen internasional Indonesia.

‎3. Barang Bekas (kantong, karung, pakaian): Demi kesehatan masyarakat dan perlindungan industri tekstil nasional.

‎4. Barang dengan Sistem Pendingin (termasuk elektronik): Karena berpotensi mengandung refrigeran berbahaya.

‎5. Bahan Obat dan Makanan Tertentu, B3, serta Alat Kesehatan Bermerkuri: Untuk keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen serta lingkungan.

‎Langkah ini ditempah pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, keamanan negara, dan kelestarian lingkungan hidup.

‎Implikasi Langsung di Batu Ampar

‎Dengan berlakunya Permendag 47/2025, status 914 kontainer limbah elektronik yang diimpor oleh PT Esun Internasional Utama Indonesia, PT Logam Internasional Jaya, dan PT Batam Batery Recycle Industries menjadi semakin kuat sebagai barang ilegal. Aturan ini memberikan landasan hukum yang solid bagi aparat untuk menindak lanjuti penyelesaian kasus tersebut, termasuk kemungkinan proses re-ekspor atau pemusnahan, sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia menutup pintu bagi praktik impor limbah dari negara lain.