BATAM  

Persoalan Legalitas Masjid, PD DMI: Masjid Adalah Peradaban Umat Islam

Narasumber memberikan pemahaman mengenai tata cara pengurusan legalitas masjid, Rabu (24/12/2025) (Foto: Jamaludin/HalloPost)

BATAM, HalloPost.com – Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD DMI) Kota Batam menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terkait persoalan legalitas lahan masjid di Kota Batam, Rabu (24/12/2025). Kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta yang merupakan pengurus DMI dari 12 kecamatan se-Kota Batam.

Diklat tersebut membahas persoalan status dan legalitas lahan masjid yang dilaksanakan di Hotel PIH Batam Center, Teluk. Tering, Kota Batam dengan membahas aset fasum dan fasos yang sebelumnya berada di bawah kewenangan BP Batam dan telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam.

Ketua DMI Kota Batam, Anasrudin Albatamy, mengatakan masih banyak masjid yang belum memiliki kepastian legalitas lahan, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Sebagai organisasi, DMI Kota Batam fokus membahas legalitas masjid yang sampai hari ini masih banyak yang belum selesai. Kami ingin membantu pengurus masjid memahami proses, tata cara, dan alur pengurusan legalitas rumah ibadah mereka,” ujarnya.

Menurut Anasrudin, DMI berupaya menjembatani komunikasi antara pengurus masjid, Pemerintah Kota Batam, dan BP Batam agar permasalahan legalitas dapat segera diselesaikan.

BACA JUGA  Forkopimda Kota Batam Imbau Warga Terapkan Protokol Kesehatan

“Legalitas ini sangat menentukan kenyamanan jamaah dalam beribadah. Banyak persoalan muncul karena kurangnya informasi, terutama terkait aset yang berada di BPKAD dan BP Batam. Antusias peserta sangat tinggi, tapi tentu tidak bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Akan ada komunikasi lanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan, jumlah masjid di Kota Batam hampir mencapai seribu unit yang tersebar di 12 kecamatan, dan sebagian besar masih dalam proses pengurusan legalitas.

Kasubdit Pengukuran dan Pengalokasian Lahan BP Batam, Fyka Fahala menjelaskan bahwa mayoritas persoalan muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengurusan lahan rumah ibadah.

“Sebagian besar pertanyaan masyarakat karena tidak mengetahui tata cara pengurusan legalitas. Untuk fasum dan fasos perumahan, pengurusannya bisa melalui Pemerintah Kota Batam karena sudah menjadi kewenangan pemko sesuai regulasi,” jelasnya.

Ia menerangkan, lahan masjid yang berasal dari sarana dan prasarana umum pengembang wajib diserahkan ke Pemerintah Kota Batam, dan BP Batam hanya menerbitkan legalitas atas nama pemerintah daerah, bukan atas nama pengurus masjid atau yayasan.

BACA JUGA  Polda Kepri Wujudkan Program Prioritas baru, Ini Jenisnya

Sementara itu Pemerintah Kota Batam melalui BPKAD Kota Batam, Al Husni menjelaskan masjid yang telah bersertifikat atas nama Pemko Batam akan ditertibkan secara administrasi melalui skema perjanjian pemakaian.

“Sesuai Permendagri, mekanismenya disebut pengoperasian oleh pihak lain, dalam hal ini pengurus masjid. Status lahan tetap aset Pemko Batam, tetapi dapat digunakan masyarakat melalui perjanjian pemakaian,” ujarnya.

Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) diminta mengajukan permohonan pemakaian lahan ke Pemko Batam dengan melampirkan persyaratan, salah satunya rekomendasi dari Kementerian Agama. Setelah diproses dan disetujui, akan diterbitkan dokumen Perjanjian Pemakaian Operasi Pihak Lain sebagai dasar legalitas.

“Pengukuran dan penetapan batas lahan dilakukan oleh bagian aset Pemko. Saat ini sudah cukup banyak masjid yang mengajukan dan sedang dalam proses,” tambahnya.

Ketua Panitia Diklat, Sabrun Jamil menyampaikan bahwa diklat ini bertujuan memberikan pencerahan kepada pengurus masjid terkait pentingnya legalitas lahan sebagai dasar kenyamanan dan keberlanjutan fungsi masjid.

BACA JUGA  Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto Ikut Groundbreaking Pembangunan Terminal II Bandara Hang Nadim

“Kami menghadirkan Pemko Batam, BP Batam, kepolisian, dan ormas. Kegiatan berlangsung dari pukul 08.00 hingga 12.00 WIB, dengan dialog interaktif setelah seremoni. Harapannya DMI terus berkontribusi dan memberikan pendampingan kepada DKM di Kota Batam,” ujarnya.

Sebagai informasi, Dewan Masjid Indonesia (DMI) merupakan organisasi nasional yang bertujuan memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan umat Islam di Indonesia.

Reporter: Jamaludin Lobang