HALLOPOST.COM, MERANTI — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan penanganan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat, menyusul banjir yang melanda Desa Teluk Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, akibat meluapnya kanal milik PT Nasional Sago Prima (NSP).
Banjir yang telah berlangsung lebih dari satu pekan tersebut mengakibatkan sejumlah wilayah permukiman warga dan akses jalan desa terendam air. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga berdampak pada kelancaran roda pemerintahan di tingkat desa.
Ketua Pemuda Teluk Buntal, Indra, menyampaikan bahwa banjir telah menimbulkan kerugian materiel yang signifikan bagi warga. Ia mengungkapkan, genangan air merendam rumah penduduk, memutus akses jalan, serta merusak tanaman produktif milik masyarakat.
“Kami sangat dirugikan. Rumah kami tenggelam, jalan desa terendam, aktivitas masyarakat terganggu, dan banyak tanaman warga yang rusak akibat banjir ini,” ujar Indra.
Menurut Indra, banjir diduga kuat dipicu oleh tidak optimalnya sistem pembuangan akhir kanal milik perusahaan. Ketika curah hujan tinggi terjadi dalam beberapa waktu terakhir, air kanal meluap dan menggenangi wilayah desa. Hingga kini, genangan air belum surut, sementara pembersihan kanal yang disebut-sebut seharusnya rampung pada Desember belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Hingga saat ini, masyarakat mengaku belum menerima bantuan dari pihak perusahaan, sehingga memunculkan keresahan dan kegelisahan. Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir.
Ia juga menyoroti dampak lanjutan dari terputusnya akses jalan desa, yang menyebabkan warga kesulitan menjangkau pusat pemerintahan kecamatan maupun kabupaten. Situasi tersebut, kata Indra, berimplikasi langsung terhadap pelayanan publik dan aktivitas administrasi pemerintahan desa.
“Kami praktis tidak bisa ke mana-mana. Bukan hanya masyarakat yang terdampak, tetapi juga jalannya roda pemerintahan di desa,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri Camat Tebing Tinggi Timur, Kepala Desa Teluk Buntal, serta sekitar 80 warga, masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT NSP. Tuntutan tersebut meliputi bantuan sembako untuk 150 kepala keluarga terdampak, bantuan papan sebanyak lima ton guna perbaikan jalan, pembangunan kanal pembuangan air, serta penggantian bibit tanaman masyarakat seperti kelapa, karet, pinang, dan tanaman produktif lainnya.
Indra menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, masyarakat akan menempuh jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melaporkan dugaan kelalaian perusahaan dalam pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, Khardafi, menyatakan bahwa persoalan banjir di Desa Teluk Buntal menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia memastikan bahwa BPBD tidak hanya menerima laporan, tetapi juga akan mengambil langkah konkret di lapangan.
“Tim BPBD akan segera turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan langsung, guna memastikan kondisi riil di lapangan serta mengidentifikasi penyebab utama banjir,” ujar Khardafi kepada Hallopost.com, Selasa (23/12/2025).
Ia menjelaskan, apabila dari hasil pemantauan terbukti bahwa luapan air bersumber dari kanal milik perusahaan sebagaimana informasi yang diterima dari masyarakat, maka BPBD akan mendorong keterlibatan aktif pihak perusahaan dalam penanganan banjir.
“Jika memang penyebab utama luapan air tersebut berasal dari kanal perusahaan, sebagaimana informasi awal dari masyarakat, maka kami akan meminta pihak perusahaan untuk bersama-sama menangani persoalan ini. Tujuannya agar dampak dan kerugian yang timbul dapat diminimalisir,” tegasnya.
Khardafi menambahkan, seluruh hasil pemantauan lapangan akan dilaporkan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah, sebagai dasar penentuan langkah lanjutan dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah.
“Persoalan ini kami laporkan terlebih dahulu ke pimpinan untuk menentukan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan,” pungkasnya.
Khardafi menegaskan bahwa keselamatan dan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama BPBD. Ia meminta waktu untuk melakukan koordinasi lintas sektor guna merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan atas persoalan tersebut.
Sementara itu, hingga Selasa (23/12/2025), pihak PT Nasional Sago Prima belum memberikan keterangan resmi. Manajer PT NSP, Budi, belum merespons upaya konfirmasi yang dilakukan Hallopost.com terkait penyebab banjir maupun tuntutan masyarakat.














