BATAM, HalloPost.com – Pilok dengan berbagai warna tak beraturan merusak fasilitas umum Halte Trans Batam. Vandalisme ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan merusak estetika kota hingga fasilitas layanan publik yang tampak kumuh.
Sedikitnya, data dari Dinas Perhubungan mencatat terdapat 20 dari 94 Halte Trans Batam di penjuru kota telah mengalami vandalisme. Angka itu setara dengan 21 persen fasilitas umum yang dirusak dengan cat berwarna.
Kepala UPTD Pelayanan Jasa Transportasi Dishub Kota Batam, Bambang Sucipto, menjelaskan terdapat banyak coretan yang ditemukan di rute Batam Center menuju Batu Aji.
“Kami akan cat ulang secara bertahap. Beberapa halte juga kami tutup sementara coretannya dengan spanduk rute bus,” ujarnya, Selasa (2/11) Sore.
Menurut Bambang, merusak fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum yang masuk kategori tindak pidana ringan. Dalam Pasal 275 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap orang yang merusak atau mengganggu rambu dan fasilitas jalan dapat dikenakan pidana kurungan satu bulan atau denda Rp250 ribu.
“Ini termasuk pelanggaran ringan. Memang belum kami tangkap tangan, tapi kalau sudah sangat meresahkan, kami bisa bentuk tim bersama Satpol PP dan kepolisian untuk mengambil tindakan,” tegasnya.
Bambang meyakini ini bukan kejadian baru, namun ia memastikan Dishub akan terus melakukan perbaikan halte agar tampilan kota tetap rapi dan nyaman bagi masyarakat maupun pendatang.
“Ini sudah lama terjadi. Ini jelas vandalisme. Kami tetap cat ulang supaya tidak mengganggu estetika,” katanya.
Selain di halte, vandalisme juga dilakukan di pagar fasilitas umum lain, seperti rambu lalu lintas dan jembatan penyeberangan. Pihaknya mengimbau masyarakat ikut menjaga fasilitas kota yang dibangun menggunakan anggaran negara.

“Ini fasilitas kita semua. Malu kalau kota kita penuh coretan dilihat tamu dari luar daerah atau luar negeri. Sama-sama kita jaga,” tuturnya.
Bambang berharap warga yang memiliki hobi menggambar tidak menyalurkannya dengan merusak fasilitas umum.
“Untuk kawan-kawan yang mungkin tergoda mencoret-coret, Masih banyak tempat lain yang bisa menyalurkan kreativitas. Mari kita sama-sama jaga fasilitas kota in. Kurang elok rasanya kota yang sering didatangi turis penuh coretan,” imbuhnya.
Sementara itu, Yustinus Farid Setyobudi, Akademisi Universitas Riau Kepulauan, mengatakan terdapat inkonsistensi antara pemerintah dan komunitas jalanan. Ketidaksinkronan antara masalah dengan kebutuhan komunitas jalanan menyebabkan terjadinya inkonsistensi program pemerintah kota dengan keinginan dan kebutuhan komunitas.
Ia berpendapat program-program yang dilaksanakan pemerintah kota bertujuan memberikan pola pandang bahwa coretan di jalanan bersifat buruk, sedangkan komunitas menginginkan ruang atau area guna penyaluran minat dan bakat.
Menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, komunitas jalanan kerap distigmatisasi berkaitan dengan kriminalitas seperti pengrusakan, pencopetan, perampasan, dan kejahatan lainnya.
Ia menilai masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku vandalisme dan berdampak pada stigma ataupun kehidupan bermasyarakat, membawa pada persoalan yang perlu dikaji mengenai kebutuhan dan keinginan pelaku seni.
Menurut alumnus Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada itu, pelaku vandalisme membutuhkan media untuk menyalurkan hobi dan kemampuannya.
“Vandalisme itu butuh media untuk menyalurkan. Itu kan bakat seni. Bukan dimatikan, tapi kalau salah tempat itu akan merusak keindahan kota.” ujarnya Selasa (2/12), malam.
Ia mencontohkan Kota Bandung dan Jogja yang telah menyediakan media untuk menyalurkan hobi tersebut. Ia juga mengenang bahwa Kota Batam dulunya terdapat media untuk menyalurkan vandalisme, seperti di Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota.
“Tempat lainnya, dimanapun itu, harus dikasih ruang. Dulu pernah dikasih ruang nyaman, tapi sekarang ruang ekspresi seni itu hilang,” tutupnya.
Reporter: Jamaludin Lobang
Editor: Afri














