BATAM, HalloPost.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna, Jumat (11/7/2025) siang. Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto.
Pengesahan ini menjadi agenda kedua dari empat agenda yang ditetapkan dalam forum paripurna. Sebelum penetapan, Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan hasil pembahasan Ranperda Perubahan APBD yang dibacakan oleh anggota Banggar, Setia Putra Tarigan.
Landasan Hukum dan Konteks Kebijakan
Dalam laporannya, Setia menegaskan bahwa perubahan APBD merupakan konsekuensi regulatif dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diturunkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, penyesuaian anggaran daerah tidak sekadar teknis fiskal, melainkan respons atas dinamika ekonomi, sosial, dan politik yang tidak seluruhnya dapat diprediksi pada saat penetapan APBD murni.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa arah kebijakan ini juga merujuk pada Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025, yang mengangkat tema nasional “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
“Pemko Batam mengajukan perubahan APBD ini untuk mengakomodasi prioritas pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan menyesuaikan arah kebijakan nasional,” ujar Setia dalam laporannya.
Banggar menekankan pentingnya kesinambungan perencanaan dari dokumen RKPD, KUA-PPAS, hingga APBD, sebagai wujud akuntabilitas fiskal. Selain itu, ditekankan pula urgensi sinergitas antar-perangkat daerah, serta fokus pada layanan publik strategis seperti parkir, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur hinterlend.
Postur Anggaran Berimbang
Struktur fiskal hasil perubahan menunjukkan postur anggaran tetap berimbang sesuai amanat perundang-undangan. Pendapatan daerah meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun (naik Rp314,72 miliar). Belanja daerah naik dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun (naik Rp334,2 miliar), sementara pembiayaan daerah meningkat menjadi Rp134,5 miliar. Defisit yang muncul ditutup oleh pembiayaan sehingga APBD Perubahan 2025 tetap seimbang.
Rincian postur keuangan sebagai berikut:
* Pendapatan Daerah: Rp4.279.388.200.511 (naik Rp314,7 miliar)
* Belanja Daerah: Rp4.413.924.938.657 (naik Rp334,2 miliar)
* Pembiayaan Daerah: Rp134.536.738.146 (naik Rp19,5 miliar)
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 diperkirakan mencapai 6,69 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional maupun provinsi. Inflasi diperkirakan terkendali di angka 2,04 persen. “Indikator tersebut menunjukkan optimisme terhadap stabilitas dan daya tahan ekonomi Kota Batam ke depan,” lanjut Setia.
Penyesuaian Mandatori Nasional
Banggar juga mencatat bahwa APBD-P telah mengakomodasi mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Misalnya, batas maksimal belanja pegawai 30 persen dari pendapatan daerah serta kewajiban minimal 40 persen belanja infrastruktur pelayanan publik yang harus dicapai paling lambat tahun 2027.
Catatan strategis lainnya adalah perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan fungsi pengawasan DPRD, serta peningkatan kualitas layanan publik.
Usai penyampaian laporan, DPRD secara aklamasi menyetujui dan menetapkan Ranperda Perubahan APBD 2025 menjadi Peraturan Daerah. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD bersama Wali Kota Batam.
Pendapat Akhir Wali Kota Amsakar
Menanggapi hasil pembahasan, Wali Kota Batam, H. Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi legislatif dan eksekutif dalam menyelesaikan agenda ini sesuai tenggat waktu.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Banggar DPRD yang telah mendukung Pemko memenuhi belanja wajib yang besarannya ditentukan undang-undang yakni; belanja pendidikan sebesar 29,31% dari ketentuan minimal 20%, belanja kesehatan 12,4%, belanja infrastruktur publik 33,49% dan belanja pegawai 37,85%,” ungkap Amsakar.
Ia juga mengapresiasi penyelarasan APBD-P dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sekaligus mengingatkan aparatur Pemko untuk segera menyiapkan administrasi pelaksanaan.
Penutup Sidang Paripurna
Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menegaskan agar APBDP segera disampaikan ke Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi dalam waktu tiga hari sebagaimana aturan berlaku.
“Dengan pengesahan ini, kami berharap program pembangunan di sisa tahun anggaran 2025 dapat berjalan optimal, transparan, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Batam,” tegas Kamaluddin.
Sidang paripurna pun ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama, menandai konsensus politik daerah untuk memastikan kesinambungan pembangunan dan stabilitas fiskal Batam di tahun berjalan. (*)














