DPRD Batam Gelar Paripurna, Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2025

Walikota Batam, Amsakar Ahmad bersama Wakil Ketua I DPRD Batam Aweng Kurniawan pada Gelar Paripurna, Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2025, foto: Humas DPRD Batam

BATAM, HalloPost.com – DPRD Kota Batam kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin siang (30/6/2025). Agenda tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Haji Aweng Kurniawan, dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Tampak hadir pula jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh-tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR), para kepala OPD Pemko Batam, serta perwakilan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sebelum masuk ke agenda utama, rapat lebih dulu menyelesaikan dua poin penting, yakni penyampaian laporan Panitia Khusus atas pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 terkait Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, serta laporan Badan Anggaran mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024, yang ditutup dengan pengambilan keputusan bersama.

Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar menyampaikan bahwa percepatan pengajuan Perubahan APBD 2025 menjadi bukti komitmen kuat Pemko Batam dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

“Perubahan anggaran diarahkan untuk mendukung pemerataan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi, dan perlindungan sosial,” sebut Amsakar.

BACA JUGA  ‎Konsolidasi SWB Batam dan PWI Batam Sepakat Ciptakan Pers yang Profesional  ‎

Pendapatan Daerah Tumbuh 7,94 Persen

Pada perubahan APBD tahun ini, pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 7,94 persen. Dari semula Rp3,96 triliun, naik menjadi Rp4,27 triliun. Kenaikan itu utamanya bersumber dari naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,04 persen, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.

Pajak Daerah tumbuh signifikan menjadi Rp1,95 triliun atau naik 12,52 persen dibandingkan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah objek pajak seperti PBB-P2, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari listrik, hotel, hiburan hingga kuliner. Di sisi lain, Retribusi Daerah juga tercatat naik 7,18 persen, seiring optimalisasi layanan persampahan, parkir, pariwisata, dan penggunaan tenaga kerja asing.

Namun demikian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan 13,81 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya laba Bank Riau Kepri Syariah dan penyusutan saham Pemko Batam. Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah justru melonjak hingga 35,24 persen, didorong penyesuaian alokasi dari Pemprov Kepri.

Belanja Daerah Naik 8,19 Persen

BACA JUGA  Kunjungan dan Silaturahmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri di Polda Kepri

Di sisi belanja, angka totalnya juga meningkat dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun, atau naik sebesar 8,19 persen. Kenaikan ini tersebar dalam beberapa pos belanja.

Belanja Operasi mengalami kenaikan 6,61 persen, termasuk untuk belanja pegawai, barang dan jasa. Dua pos yang melonjak drastis adalah subsidi dan bantuan sosial, masing-masing naik hingga 312,5 persen dan 243,9 persen.

Sementara itu, Belanja Modal naik 25,70 persen, mencakup pengadaan alat berat untuk penanganan banjir dan pengelolaan sampah, pembangunan gedung, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, hingga proyek infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi.

Adapun Belanja Tidak Terduga justru menurun drastis hingga 79,69 persen. Dana tersebut sebagian besar dialihkan untuk mendukung infrastruktur publik dan penanganan kebencanaan.

Amsakar menegaskan, arah belanja dalam perubahan APBD kali ini berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kewajiban belanja wajib, pelayanan publik, serta penguatan sinergi antara Pemda dengan instansi vertikal dan Pemerintah Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga memaparkan bahwa pembiayaan daerah turut mengalami kenaikan sebesar 16,99 persen, dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar. Dana tersebut mayoritas berasal dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya.

BACA JUGA  Kapolda Kepri Pimpin Sertijab Dir Reskrimsus Polda Kepri

Ranperda tentang Perubahan APBD 2025 secara resmi diserahkan Wali Kota Amsakar kepada Wakil Ketua I DPRD Haji Aweng Kurniawan. Rapat kemudian ditutup dengan instruksi kepada seluruh fraksi partai politik untuk segera menyiapkan pandangan umum fraksinya, yang akan dibahas dalam agenda paripurna lanjutan.

Langkah ini menandai dimulainya tahapan krusial dalam proses pengesahan perubahan APBD 2025, demi memastikan berbagai program prioritas Pemko Batam dapat dijalankan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. ***