BATAM, HalloPost.com – Beberapa waktu lalu Pengadilan Tinggi (PT) Kepri telah menjatuhkan putusan atas upaya hukum banding yang dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa, Roliati atas kasus pencurian uang sebanyak Rp 9 miliar yang dilaporkan oleh Warga Negara Singapura, Lim Siew Lan ke Polda Kepri.
Adapun hasil permusyawarahan majelis hakim Djoni Iswantoro selaku Ketua, dan Morgan Simanjuntak, Ig. Eko Purwanto selaku anggota sebagaimana tertuang dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 124/PDT/2024/PT TPG tanggal 12 Agustus 2024, yang menyatakan:
– Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 151/PID.B/2024/PN.BTM tanggal 10 Juni 2024; dan mengadili sendiri:
– Menyatakan Terdakwa ROLIATI tersebut di atas, tidak terbukti secar sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Alternatif Pertama atau dakwaan Alternatif Kedua atau dakwaan Alternatif Ketiga;
– Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
– Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota seketika setelah putusan ini diucapkan;
– Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
Putusan Majelis Hakim PT Kepri ini tentu merupakan kabar gembira bagi terdakwa, Roliati dan tim penasehat hukumnya yang merasa bahwa kasus tersebut sejak awal diduga kuat sarat dengan kriminalisasi dan upaya rekayasa perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda Kepri dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepri.
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, anugerah dan rahmat-Nya, memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada klien kami ROLIATI, yang telah mengalami kriminalisasi atau rekayasa perkara pidana oleh Penyidik Subdit 1 Polda Kepri dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau,” ujar Edward Sihotang kepada wartawan ketika jumpa pers di Batam Center, Jumat 30 Agustus 2024.
Kronologi Perkara
Sejak awal kasus ini bergulir, Edward menyebut telah terjadi banyak kekeliruan terhadap pemberitaan selama ini mengenai kasus yang menjerat kliennya. Maka dari itu, guna menjernihkan kabar yang telah beredar, Edward menjelaskan ihwal awal perkara ini.
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP-B/45/IV/2022/SPKT-Kepri tanggal 28 April 2022 dengan Pelapor Lim Siew Lan, Warga Negara Singapura, lahir di Singapura, tanggal 13 Desember 1954 (68 tahun), No Paspor: K1744267A, sebagai pemilik rekening Nomor: 8034128237 di Bank Maybank Indonesia.
“Lim Siew Lan yang merupakan kakak kandung dari (Alm) Lim Siang Huat. Jadi, tuduhan pencurian uang dimaksud dalam perkara ini adalah pencurian uang Lim Siew Lan dari Rekening: 8034218237 bukan mencuri Uang Perusahaan PT. Active Marine Industries sebagaimana yang banyak diberitakan oleh media elektronik,” kata dia.
Sebaliknya, Lim Siew Lan yang mengaku atau mengklaim uang yang di dalam Rekening: 8034218237 sebagai uang milik pribadinya, padahal sebenarnya uang tersebut adalah milik PT. Active Marine Industries yang dititipkan di dalam rekening atas nama Lim Siew Lan, sesuai dengan SURAT PERNYATAAN tanggal 04 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Lim Siang Huat selaku Direktur PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES.

Dalam Surat Pernyataan tersebut dituliskan bahwa saya selaku Direktur PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES melakukan transfer dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dari rekening 860-8000-8830 atas nama LIM SIEW LAN (CIMB Niaga) ke Rekening 8.034.128237
Maybank atas nama LIM SIEW LAN adalah sebagai Dana Penampungan Usaha PT. Active Marine Industries.
Selanjutnya, ihwal pembayaran yang dilakukan oleh Roliati kepada Ahmad Rustam Ritonga, SH. MH., adalah berdasarkan:
– PAYMENT VOUCHER PT. ACTIVE MARINE INDUSTRIES, tertanggal 08 Februari 2021;
– PERJANJIAN JASA ADVOKAT – PENGACARA PRIBADI ANTARA LIM SIANG HUAT DENGAN H.A.RUSTAM RITONGA,S.H.,M.H., tanggal 08 Februari 2021, yang telah dibukukan dan didaftarkan pada hari Rabu, 2 Juni 2021, Nomor: DAFT/167/2021, pada Kantor Notaris AZLAN,SH.,MKn.
Dalam pasal 5 ayat 2 disepakati bahwa LIM SIANG HUAT (Pihak Pertama) berkewajiban untuk membayar Pengacara/Pihak Kedua sebagai Fee dan atau Honorarium yaitu sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah), dengan cara dua tahap pembayaran, yaitu:
• Tahap Pertama, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar pada saat tandatangan perjanjian;
• Tahap Kedua, paling lambat tanggal 22 Juni 2021, sebesar Rp. 8.975.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
– Bahwa selaku orang yang diberikan perintah oleh LIM SIANG HUAT untuk membayar pelunasan Jasa Advokat kepada Ahmad Rustam Ritonga,SH.MH., sesuai Payment Voucher tanggal 8 Februari 2021, maka ROLIATI melakukan transfer ke rekening Ahmad Rustam Ritonga,SH.MH., pada tanggal 28 Juni 2021 secara berulang-ulang sampai dengan jumlah Rp. 8.975.000.000,- adalah dalam rangka menjalankan perintah LIM SIANG HUAT dan tidak ada niat untuk memiliki uang tersebut untuk dirinya sendiri.
– Demikian pula Ahmad Rustam Ritonga,SH.MH., menerima uang yang ditransfer adalah sebagai pembayaran jasa Pengacara yang telah disepakati antara LIM SIANG HUAT dan Ahmad Rustam Ritonga,SH.,MH., yang secara hukum adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat;

“Setelah menerima pelunasan, Pak Rustam menerbitkan Tanda Terima/Kuitansi penerimaan uang tertanggal 12 Juli 2021, yang isinya penerimaan uang sebesar Rp. 8.975.000.000,- sebagai “pembayaran pelunasan Jasa Pengacara Pribadi dari LIM SIANG HUAT”,” tegasnya.
Kejati Kepri Ajukan Kasasi Atas Putusan PT Kepri
Pada tanggal 16 Agustus 2024 lalu, ketika wartawan mengkonfirmasi kepada Kasi Penkum Kejati Kepri, Yusnar Yusuf perihal putusan PT Kepri ini. Yusnar Yusuf mengatakan bahwa Penuntut Umum akan segera menyatakan Kasasi dan segera menyusun dan menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 248 ayat (1) KUHAP.
Upaya hukum Kasasi dari Jaksa ini juga mendapat tanggapan dari tim penasehat hukum terdakwa Roliati. Edward mengatakan upaya hukum tersebut merupakan hal yang biasa dan merupakan hak Penuntut Umum.
“Kami selaku Penasihat Hukum ROLIATI siap untuk menanggapi Memori Kasasi yang diajukan JPU,” jelasnya.
Kemudian, ia juga memberikan tanggapan mengenai adanya statement Kuasa Hukum Dewi (isteri mendiang Lim Siang Huat), Bottor Erikson Pardede atas Putusan PT Kepri ini kepada suatu media online. Menurutnya apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Dewi tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan karena dalam persidangan (Roliati) Dewi ini tidak datang sebagai saksi ketika dihadirkan.
Polisi Diduga Melakukan Penyalahan Kewenangan Dalam Perkara Roliati
Edward Sihotang juga menyebut bahwa mengenai penanganan perkara kliennya oleh penyidik Subdit I Ditreskrimum Polda Kepri ini patut diduga melanggar Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan pelaksanaannya dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, yang melanggar:
1. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam Pasal 13 khususnya huruf b UU Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4. Sumpah/Janji anggota Kepolisian yang diatur dalam Pasal 23 UU Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
Pasal 23
Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut:
“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TriBrata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
Bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
Bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
Bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan
Bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya;
5. Pasal 6 huruf k, n dan q Peraturan Pemerintah Nomor: 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:
Pasal 6
Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:
k. memanipulasi perkara;
n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
q. menyalahgunakan wewenang;
Untuk itu, kata dia, atas ada dugaan kuat upaya kriminalisasi dan rekayasa perkara pidana terhadap kliennya tersebut tim penasehat hukum Roliati yang terdiri dari, Edward Sihotang SH., Sahat Hutauruk SH., Dwiki Kristantio SH., Herbal Sondang Paulina SH., akan melaporkan hal ini ke pihak Divisi Propam Mabes Polri atau Polda Kepri.
“Tentunya nanti akan kita laporkan ke Divisi Propam para penyidik yang kita duga melakukan penyalahan kewenangan menangani perkara ini,” pungkasnya. (Shafix)














