MERANTI, HalloPost.com – Fauzi Hasan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) diduga mengunakan fasilitas mobil dinas tidak dengan ketentuan aturan berlaku, Sabtu (20/07/2024).
Secara aturan menurut sumber yang diterima Hallopost dari website resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tentang mekanisme dan prosedur peminjaman kendaraan dinas yaitu ada 4:
1. Mengirimkan surat peminjaman kendaraan dinas ke Bagian Umum
2. Jika surat di disposisi bahwa diperbolehkan dipinjam maka peminjam wajib datang ke bagian umum untuk membahas tentang bensin, supir dan kartu tol yang akan digunakan selama perjalanan berlangsung
3. Pada saat hari peminjaman kendaraan dapat digunakan sesuai surat peminjaman
4. Setelah peminjaman selesai dan perjalan pulang diharapkan kendaraan dinas dalam keadaan bersih saat dikembalikan ke Bagian Umum.
Nah, dari ketentuan di atas Fauzi Hasan mengaku kepada Hallopost telah menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti sesuai dengan aturan berlaku padahal ke empat prosedur di atas belum dia penuhi.
“Ya saya memang menggunakan fasilitas mobil dinas, secara aturan jelas tidak melanggar. Mana yang melanggar tegas (Fauzi/Red). Yang melanggar itu ketika saya menggunakan mobil dinas tapi saya ambil uang transportasinya,” ungkap Fauzi melalui telephone WhatsApp pribadinya, Sabtu 20 Juli 2024.
Pasalnya, penyerahan berita acara peminjaman pengadaan barang dan jasa salah satunya mobil merk Innova zenix dengan nomor Polisi BM 1142 X, Warna hitam milik Bagian Umum Sekretariat Daerah (Sekda) diserahkan kepada Jabatan Sekretaris Dewan (Dewan), Khadafi dan bukan ketua DPRD Meranti.
Namun mobil tersebut diduga dialihfungsikan oleh Fauzi Hasan selaku Ketua DPRD Meranti untuk pemakaian pribadi tanpa dasar aturan yang berlaku.
Investigasi Hallopost, menemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran tidak pada tempat nya dalam menguntungkan perorangan, yaitu transaksi dikeluarkan sebesar Rp 16.470.588,- bersumber dari anggaran sekwan untuk transportasi tidak pada semestinya.
Secara aturan ketua DPRD tidak diperbolehkan mengambil uang tunjangan transportasi disaat bersamaan juga menggunakan fasilitas kendaraan dinas.
Hal ini berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Pasal 16 Berbunyi “Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.
Dalam artian pimpinan DPRD dilarang untuk difasilitasi kendaraan dinas jabatan jika disaat bersamaan juga menerima tunjangan transportasi kendaraan.
Sementara terkait adanya temuan dan pengalihfungsian mobil tersebut Khadafi selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) saat dikonfirmasi media ini belum memberikan tanggapan apa-apa terhadap pesan yang dilayangkan Hallopost, Sabtu 20 Juli 2024.
Perlu diketahui Penggunaan kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang pedoman pelaksanan peningkatan efisiensi, tabungan dan disiplin kerja.
Dalam lampiran II angka 5 dinyatakan bahwa penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya pada hari kerja. Dikeluarkannya Permen PAN merupakan respon dari Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Juga, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. (Red)














