Dinilai Beratkan Pekerja, La Tunreng: TAPERA Berpotensi Tingkatkan Kemiskinan

La Tunreng, Dewan pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Selatan. Foto: ist

SULSEL, HalloPost.com – Program Pemerintah Pusat Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) mendapat penolakan dari sejumlah pihak, program yang berupa potongan dari penghasilan karyawan itu di nilai sangat memberatkan.

Dewan pembina Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulsel La Tunreng mengatakan sebaiknya pemerintah mengkaji ulang penerapan program TAPERA tersebut, pasalnya menurut La Tunreng sangat memberatkan bagi karyawan yang memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah perbulannya.

“Coba bayangkan misal karyawan yang hanya bergaji 3-4 juta perbulan, belum potongan BPJS, pajak di tambah lagi potongan Tapera, berapa sisa gaji mereka dan apakah itu cukup untuk mereka gunakan sebulan ?,” kata La Tunreng.

Pengusaha Sulsel ini melanjutkan, sebanyak 70 persen pekerja di Indonesia masih berpendapatan minim sehingga belum layak untuk mendapatkan kredit.

“Harus di sinkronkan antara persyaratan kredit rumah dengan penghasilan pekerja jangan sampai memberatkan bagi pekerja dan juga selama ini perbankan sudah memiliki standart syarat untuk memiliki rumah secara kredit, layak atau tidaknya ya dari penghasilan mereka tersebut,” tambah La Tunreng.

BACA JUGA  Mobil Rantis Brimob Tabrak Ojol Hingga Tewas, Kapolda Metro Jaya Minta Maaf dan Amankan 7 Anggota Brimob

Sementara itu ketua APINDO Sulsel SUHARDI Program Tapera merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang sebagai bentuk penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu.

Dana yang terkumpul hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah masa kepesertaan berakhir.

Dalam program ini, peserta Tapera mencakup TNI, Polri, ASN, pekerja swasta, pekerja mandiri (freelance), atau setiap pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum.

Menurut Suhardi, program Tapera ini dianggap memberatkan pengusaha dan pekerja. “Kami merasa program ini akan menambah beban biaya operasional perusahaan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil pasca-pandemi,” ujarnya.

BACA JUGA  Anies Kampanye Akbar, Politisi Nasdem Luncurkan Akronim Anies Yakin Presiden (AYP)

Selain itu, Suhardi juga menyoroti kurangnya sosialisasi dan transparansi dari pemerintah terkait pengelolaan dana Tapera. “Kami mengharapkan pemerintah dapat mencari solusi yang lebih tepat dan adil bagi semua pihak, baik itu pengusaha maupun pekerja,” tambah Suhardi.

Permintaan dari APINDO Sulsel ini diharapkan bisa menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan evaluasi kembali terhadap program Tapera, sehingga kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal tanpa memberatkan salah satu pihak.

Aturan mengenai Tapera diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2016 yang ditetapkan pada 24 Maret 2016. Aturan lebih lanjut mengenai Tapera juga dimuat dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada 20 Mei 2024.

BACA JUGA  Bakal Digelar Perkara Wanprestasi di Pengadilan Tinggi Kepri, Musrin: Majelis Hakim Diminta Objektif dalam Putusan

Peserta Tapera wajib dipotong gaji atau upahnya sebesar 3%. Besaran simpanan untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja (Pengusaha) sebesar 0,5% dan Pekerja sebesar 2,5%. Sementara besaran simpanan untuk Peserta Pekerja Mandiri ditanggung sendiri sebesar 3%. (**)