BATAM, HalloPost.com – Terjawab sudah pemilik aset Reklame Baliho yang berada di Jalan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di depan SP Plaza Sagulung, Kota Batam.
Dalam pemberitaan HalloPost.com sebelumnya yang berjudul “Dipasang Billboard Reklame, JPO di Depan SP Plaza di Batam Aset Siapa?”. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim tidak mengetahui jika aset tersebut adalah dalam pengawasan dan tanggung jawab miliknya.
“Tidak semua JPO punya kita, ada juga punya provinsi dan BP Batam,” ucap Salim.

Dia juga menegaskan kembali jika JPO tersebut bukan milik Pemko Batam dan mengatakan itu milik Provinsi Kepri atau BP Batam. “Kalau tidak salah itu milik Pemprov kalau tidak punya BP Batam bukan kita punya,” ucapnya ragu, Senin (25/9/2023).
Sedangkan, pihak Pelita Stiker yang mengaku sudah pernah mendapatkan izin titik baliho yang saat ini tengah tayang reklame mobil Honda tepat berada di badan JPO tersebut juga mulai terungkap kebenarannya.
“Izinnya sudah sejak lama, Saya dulu buat ijinnya waktu kepala dinas Pak Zulhendri izinnya,” ucap pemilik Pelita Stiker kepada HalloPost.com, Rabu (27/9/2023).
Media ini kembali menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Salim, pada Senin (2/10/2023) untuk memastikan kebenaran kepemilikan aset serta izin titik Reklame tersebut.
Pada saat itu Salim menjawab akan di cek kembali dan dia juga menjelaskan jika proses sewa menyewa aset ke BPKAD di Pemko.
“Nanti saya cek dulu lah, karena kalau sekarang ini proses pengajuannya tetap ke walikota dan prosesnya itu di BPKAD, sewa menyewa gitu, maupun kita penggunanya, tapi soal sewa menyewa kesana. Nanti saya cek ya, saya tanya anggota dan kawan-kawan nanti,” ucap Salim, Senin (2/10/2023).
Mengagetkan, saat dikonfirmasi kembali oleh media ini, terkait izin penggunaan titik Baliho tersebut, Salim mengatakan sudah memanggil pemiliknya, namun enggan menyebutkan kan nama pemilik (pengguna) aset Pemko Batam tersebut.
“Sudah kita panggil orangnya supaya mengajukan izin ke BKAD Walikota,” sebutnya, Selasa (3/10/2023).
Saat ditanya siapa pihak penyewa, Salim mengatakan tidak tahu, “Saya tidak tau, tadi anggota saya yang jumpa supaya dia urus izinnya lagi ke BKAD,” jelasnya.
Salim juga menjelaskan soal sewa menyewa itu di BKAD bukan di kita (Dinas Perhubungan) pengajuannya, “Kami inikan pengelola pemanfaat, tetapi kami tidak punya wewenang untuk menyewa-nyewa kan, menyewakan itu tetap kesana, ke Kasda, sama dengan iklannya itu bukan ke kami, ke Bapenda,” bebernya lagi.
Sebelum mengakhiri pembicaraannya, Salim mengatakan mungkin dulu sudah ada ijinnya, tapi belum perpanjangan, mungkin.
“Karena perjanjian sewa-menyewa itukan ada jangka waktu, paling lama 5 tahun dan paling cepat 1 tahun,” tutup Salim.
Tentu saja pendapat Kepala Dinas Perhubungan tersebut bertolak belakang apa yang disampaikan Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Santi Supri saat dikonfirmasi media ini mengatakan asetnya tercatat di Dinas Perhubungan sebagai pengguna barang.
“Biasanya prosedur jika ada aset di SKPD yang akan disewakan maka SKPD harus mengusulkan ke Pak Sekda selaku pengelola barang untuk mendapatkan persetujuan nya,” ucap Santi. (Red)














