Hak Masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Galang Secara Konstitusi

Yasril Alex, S.H, M.H (LBH LKA Melayu Luhak Tambusai)

“Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

BATAM, HalloPost.com – Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia ini adalah dasar lahirnya peraturan perundang-undangan khusus mengenai penguasaan atas tanah, air dan ruang angkasa dan menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Letak kondisi geografis Negara Indonesia sebagai Negara yang terdiri atas kepulauan yang jumlahnya terbesar di dunia dengan laut yang luasnya sekitar 5,8 juta km² dan berdasarkan World Resources Institute (lembaga sumber daya dunia) memiliki garis pantai sepanjang 91.181 km.

Pulau Batam, Rempang dan Galang (Barelang) merupakan bagian pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Singapura dan Malaysia.

Kota Batam merupakan salah satu kota yang cepat berkembang di Indonesia dan memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan kota / kabupaten lain karena adanya Hak Pengelolaan (HPL) dimana penguasa yang berwenang terhadap hak ini adalah Badan Pengusahaan Kawasan Kota Batam yang dikenal dengan BP Batam.

Berdasarkan sejarahnya Kota Batam dikembangkan sejak awal tahun 1970 sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina. Berdasarkan Keputusan Presiden No 41 Tahun 1973 tentang Industri Pulau Batam, pembangunan Kota Batam dipercayakan kepada lembaga pemerintah bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) yang dikenal dengan Otorita Batam dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 berubah menjadi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Namun belakangan ini kita di kejutkan oleh beberapa kejadian yang menimpa masyarakat Melayu Kampung Tua yang tinggal di wilayah Pulau Rempang dan Galang yang berhubungan langsung dengan Pulau Batam.

Peta Pulau Rempang Galang, (SC, MAF)

Peristiwa yang mengejutkan ini karena terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dari Kepolisian, TNI, Satpol PP dan BP Batam dengan Masyarakat penghuni secara turun temurun sejak 1834 di Pulau Rempang dan Pulau Galang yang mengakibatkan adanya korban luka dari Masyarakat dan dari Aparat Keamanan, tidak hanya itu beberapa orang Masyarakat juga telah di tetapkan sebagai Tersangka karena memukul Aparat Keamanan.

Hal ini terjadi karena wilayah pulau tersebut akan di masuki Investor yang telah mendapat izin selaku pemilik lahan dan akan mengembangkan industri, pariwisata dan usaha lainnya di pulau tersebut.

Bila kita menilik sejarah berdirinya BP Batam maka kita tidak lepas dari Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 tentang Industri Pulau Batam, pada Pasal 6 ayat (2. a) dinyatakan bahwa seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP Batam.

BACA JUGA  Hasil Reses DPRD Batam akan Diselelaraskan dengan Program Pemko Batam

Pada Pasal 6 ayat (2. b) menyatakan bahwa Hak Pengelolaan tersebut pada sub 1, ayat ini memberikan wewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam / BP Batam untuk:

  1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;
  2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
  3. Menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai sesuai dengan Pasal 43 Undang-undang Pokok Agraria;
  4. Menerima uang pemasukan ganti rugi dan uang wajib tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam / BP Batam.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992 Tentang Penambahan Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zoon) dalam diktum Pertama menyatakan wilayah lingkungan kerja Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 ditambah dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Selanjutnya Menteri Agraria/ Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Keputusan Nomor 9-VIII-1993 dalam diktum Pertama menyatakan Kesediaan untuk memberi hak pengelolaan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas seluruh tanah yang terletak di Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-pulau Lain Sekitarnya sehingga status tanah di pulau-pulau tersebut telah sama dengan status tanah yang ada di Pulau Batam.

Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BOB) / BP Batam.

Kehadiran Pemerintah Kota setelah lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang telah di ubah menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 kemudian di ubah menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, di Batam telah memunculkan konflik kewenangan antara pihak Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam/ BP Batam, salah satu yang menjadi kerancuan di Batam adalah mengenai kewenangan penguasaan dan/atau penggunaan tanah.

Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat mengeluarkan peraturan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dalam Pasal 2 ayat (1a) menyatakan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam.

Kebijakan ex-officio ini di buat untuk menghilangkan konflik kewenangan antara BP Batam dengan Pemerintahan Kota Batam, sehingga pembangunan di Kota Batam dan pulau-pulau di sekitarnya seperti Pulau Rempang dan Pulau Galang diharapkan dapat dilakukan sejalan untuk kedepan.

BACA JUGA  DPRD Batam Gelar Paripurna Tiga Agenda

Namun dalam perjalanannya kebijakan ex-officio ini tidaklah berjalan mulus hal ini terlihat dengan adanya peristiwa yang mengejutkan publik atas bentroknya masyarakat penghuni Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau-pulau lainnya pada tanggal 07 dan 11 September 2023 yang lalu dengan Aparat Keamanan.

Hal ini terjadi karena masyarakat menolak untuk di relokasi dari Kampung Tua yang telah lama di tempati, masyarakat tidak menolak investasi kawasan industri, pariwisata dan pembangunan lainnya, sedangkan BP Batam sebagai yang diamanatkan Hak Pengelolaan diatas tanah tersebut tetap mau menggusur masyarakat yang tinggal di areal tanah tersebut.

Bila kita mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 9 menyatakan:

(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah tentang pertanahan sedangkan Pemerintah Daerah di beri kewenangan yang salah satunya adalah urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berupa: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Seharusnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang, Pulau Galang dan pulau lain disekitarnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mestilah bijak sehingga hak-hak masyarakat yang tinggal di pulau tersebut tetap dapat di miliki oleh masyarakat yang telah tinggal di sana, karena Konstitusi negara kita juga telah menegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan ‘‘tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia’’ disebut juga sebanyak dua kali dalam sila pancasila supaya kita berbuat adil. Bahkan di tegaskan dalam Pasal 28A Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** ) serta Pasal 28H (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

BACA JUGA  Keseriusan Walikota Batam Bangun Maindland Hingga Pulau, Rudi Boyong Pimpinan OPD Ke Pulau

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga menyatakan bahwa :

”Tiap-tiap warga negara Indonesia, baik Laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Dari berbagai peraturan yang berkaitan dengan tanah yang ada di pulau Barelang sangat tepatlah Pemerintah Daerah Kota Batam melalui kewenangannya dalam UU No. 23 Tahun 2014 mengeluarkan sebuah keputusan bahwa tanah yang di huni masyarakat di enam belas titik tersebut di jadikan sebagai kawasan perumahan rakyat dan kawasan permukiman karena hal ini tidak menghambat investor yang mau berinvestasi di pulau tersebut seperti halnya di Pulau Batam dan tidak bertentangan dengan kewenangan absolut Pemerintah Pusat.

Opini ditulis: Yasril Alex, S.H, M.H

Dari

LBH LKA Melayu Luhak Tambusai

 

Sumber:

– UUD 1945

– UUPA No 5 tahun 1960

– UU No. 53 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kota Batam

– UU No. 22 Tahun 1999 /No. 32 Tahun 2004 /UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah / UU No. 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

– Kepres No 41 Tahun 1973 tentang Industri Pulau Batam

– PP No. 34 tahun 1983 Pembentukan Kotamadya Batam

– PP No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

– PP No. 62 Tahun 2019 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

– Kepres No. 28 Tahun 1992 Tentang Penambahan Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zoon)

– Keputusan Menteri Agraria/ BPN Nomor 9-VIII-1993 Tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah di Daerah Industri Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau-Pulau Lain di Sekitarnya.

– Kementrian Kelautan, Buku Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2005-2009, Kementrian Kelautan, Jakarta, 2005, hal 17.

– Zuriati Qurota Angyun. akuingintahu2016.blogspot.com /2016/10/ kotabatam. Html

– http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam.