SUMSEL  

LSM PSR Demo di Kejati Minta Usut Tuntas Adanya Dugaan Indikasi Korupsi

LSM PSR Demo di Kejati Minta Usut Tuntas Adanya Dugaan Indikasi Korupsi, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada, Rabu 16 Agustus 2023, (Bunyamin).

SUMSEL, HalloPost.com – Aksi Demo Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh Pembela Suara Rakyat (PSR) di kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel dalam rangka menyuarakan aspirasi mendukung Kejaksaan dalam Pemberantasan Korupsi di Republik Indonesia, khususnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan pada, Rabu (16/08/23).

Hal ini sebagaimana terlihat di lapangan, Aan Hanafiah selaku Ketua DPW LSM Pembela Suara Rakyat yang didampingi Yudhi (korlap) turut menjelaskan bahwa aksi kali ini digelar di Kantor Kejati Sumatera Selatan untuk mempertanyakan dan melaporkan adanya dugaan indikasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang

pada proyek kegiatan tender dan kegiatan penunjukan langsung/PL Dinas PUPR Kota Palembang.

Selain itu PSR juga melaporkan adanya dugaan indikasi suap menyuap atau menerima uang pelicin terkait pelantikan sebanyak 128 Kepala Sekolah tingkat TK, SD, SMP Kota Palembang di Bulan September 2022 lalu.

LSM PSR Demo di Kejati Minta Usut Tuntas Adanya Dugaan Indikasi Korupsi, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada, Rabu 16 Agustus 2023, (Bunyamin).

“LSM Pembela Suara Rakyat (PSR) dalam hal ini berdasarkan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan dan tulisan sebagainya secara bertanggung jawab dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi maka PSR menggelar aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi pendapat di muka umum dihalaman depan gedung Kejati Sumsel,” ujar Aan.

BACA JUGA  BPI KPNPA Demo Kanwil BPN Sumsel Terkait Oknum BPN Kota Palembang Melakukan Pungli

Selain itu, Aan juga mengatakan jika Berdasarkan juga pada Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang maka PSR menyatakan sikap.

– Meminta Kejati Sumsel segera memerintahkan Kasi Pidsus dan Kasi C usut tuntas :

1. Pemeliharaan jalan Masjid Fisibillah dan jalan yayasan RT 15,dan RT 14 kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami sebesar Rp 499 juta.

2.Perbaikan Fasum Masjid Baiturahman lingkungan RT 53.

Kelurahan 15 Ulu kecamatan Jakabaring Palembang sebesar Rp 199 Juta.

3. Pemeliharaan Jalan lingkungan Bungaran II RT. 06 RW.07 Kel. 8 Ulu Kec. Jakabaring sebesar Rp 399 Juta.

4. Kegiatan Pengecoran Jalan Pangeran Ratu Lorong SMP 48 Rt. 024 Rw. 007 Kelurahan Lima Belas Ulu Kec. Jakabaring (jalan baru samping kantor camat) sebesar Rp 499 juta Cv. Sasty pratama. Adanya dugaan Korupsi, Tergerus Merugikan Negara

BACA JUGA  LSM JAKOR Demo Balai Besar Sumsel Pertanyakan Pekerjaan Trotoar Jalan yang Rusak

– Meminta Kajati Sumsel segera memerintahkan Kasi C dan Kasi Pidsus:

1. Jemput paksa Mantan Kadisdik Kota Palembang berinisial Mr Z( Zulianto) dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan (gratifikasi) Menerima (uang pelicin ) pengkondisian jabatan Kepala sekolah terkait pelantikan 128 kepala sekolah tingkat TK, tingkat SD dan tingkat SMP Kota Palembang pada bulan September 2022.

Dugaan gratifikasi (suap) menerima uang pelicin dari Kepala sekolah kepada mantan kadisdik Kota Palembang melalui perpanjangan tangan dalam pengkondisian jabatan Kepala sekolah di tingkat SD, SMP Baru.

Jauh-jauh hari sebelum tanggal dan hari H pelantikan sebanyak 128 KS TK, SD, SMP Kota Palembang akan di laksanakan di gedung Pameswara, dilantik sekertaris daerah (Sekda) Kota Palembang. Diduga Kepala Sekolah ikuti jalan satu pintu melalui perpanjangan tangan M

Mantan Kadisdik (MR Z) mereka sudah mengetahui akan dipromosikan di SD, SMP Baru.

BACA JUGA  UNSRI Gelar Wisuda Yang Ke-166, Perdana Profesi Insinyur di Wisuda

– Meminta Kajati Sumsel segera memerintahkan Kasi C dan Kasi Pidsus:

“Segera panggil lalu periksa Kepala BKD Kota Pelembang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan pengkondisian terbaik SK sebanyak 132 (Berkembang 4 SK) terkait pelantikan 128 Kepala sekolah tingkat TK, SD, SMP Kota Palembang pada September Tahun 2022 lalu,” tegas Aan.

Ditempat yang sama, Burnia, Staf Kejati Sumsel, saat temui massa menuturkan jika dirinya menyambut baik aksi demo LSM PRS Sumsel.

“Bila surat atau laporan yang masuk ke PTSP akan ditindak lanjuti dan akan disampaikan dengan atasan,” ujarnya.

Bunyamin