Hukum dan Adat Dari Sudut Pandang Orang Ekonomi

  • Bagikan

Hallo, kita ketemu lagi,

Kali ini saya akan membahas tentang hukum dan adat dari sudut pandang orang ekonomi.

Bagi orang yang tidak paham hukum atau bukan Sarjana Hukum jika mendengar kata “hukum” menjadi hal yang sangat menyusahkan, menakutkan dan bahkan mengerikan.

Yups, disini saya ingin menjelaskan makna hukum yang sebenarnya.

Hukum itu bermacam-macam, ada hukum Perdata dan hukum Pidana, semua yang malanggar pasti akan mendapatkan sanksi.

Sebelum kita masuk kemasalah ilmu hukumnya kita menelaahnya terlebih dahulu.

Kalau kita bahas “Adat” mungkin semua tahu yaa

Adat adalah kebiasaan daerah, jika kita beradat maka kita akan bisa jauh lebih baik dari orang yang berpendidikan tinggi karena terkadang banyak ditemukan orang yang berpendidikan tinggi tetapi bisa juga tidak beradat, beradat bisa juga dikatakan “beretitut”, jika kita tidak menjalankan adat-adat yang ada didaerah kita maka kita akan dikatagorikan “Tidak beradat atau tidak beretitut”

Nah, dari situ kita bisa mengembangkan hal tersebut, kalau kita hidup bebas berarti kita tidak beradat atau tidak menjalankan hukum-hukum yang berlaku maka kita bisa dikenakan sanksi hukuman. Sanksi hukuman ini harus kita terima akibat dari dasarnya kita tidak beradat, baik itu hukuman melanggar undang-undang yang berlaku di negara kita maupun hukuman adat dari daerah asal kita.

BACA JUGA  Perhelatan FEKDI 2021: Barometer Perkembangan Ekonomi Keuangan Digital Indonesia

Jika kita tidak beradat atau mengabaikan adat-adat yang ada maka akan sulit bagi kita untuk memahami hukuman dari undang-undang yang berlaku, kenapa ??

Karena adat adalah pondasinya hukum.

Kenapa ADAT dikatakan PONDASI HUKUM ?

Karena kita harus mengetahui bahwa ADAT terlebih dahulu ada di muka bumi ini dari pada HUKUM dan dasar dari pada ADAT itu sendiri adalah kitab suci yang tidak lain adalah Al-Qur’an Nur Karim.

Kalau kita beradat, pasti kita akan bersikap jauh lebih baik dalam mengambil sebuah tindakan salah satunya menelaah persoalan terlebih dahulu dan menjaga perkataan.

Tetapi jika masalah sudah terjadi, disinilah letak perkaranya. Mau tidak mau kita harus menerima hukumannya.

Hukuman yang harus kita terima tidak saja berupa hukuman Perdata atau hukuman Pidana saja tetapi bisa juga mendapat Hukuman Malu.

Hukuman malu ini merupakan hukuman yang paling awal dan sederhana tetapi justru sebenarnya yang bisa menghancurkan seseorang tetapi jika masih punya malu. Tetapi kalau tidak mempunyai malu lagi maka ini yang membuat masalah jadi besar hingga harus menjalankan hukuman yang berdasarkan undang-undang yang berlaku.

BACA JUGA  Perlunya Rancangan Pola Pendidikan Karakter

Di zaman yang canggih seperti sekarang ini seharusnya kita bisa banyak belajar dari media-media sosial yang tidak lain adalah internet, dimana kita tahu internet itu adalah peluang untuk kita menimba ilmu yang kita butuhkan jadi kita bisa mendapatkan ilmu apa saja yang kita inginkan terutama dalam materi kali ini tentunya ilmu tentang hukum dan adat agar kita tidak tergelincir dengan sendirinya.

Setiap orang mempunyai kebutuhannya masing-masing, maksudnya disini selain kita harus tahu makna dan arti hukum secara luas kita juga harus menyesuaikan dengan keilmuan kita. Seperti saya seorang yang bergelar ekonomi yang bisa menjadi pemimpin sebuah peruasahaan maka saya merasa harus menguasai ilmu Hukum Perburuan sebagai pegangan seorang leader sebuah perusahaan agar tidak salah dalam menerapkan dan menjalankannya karena kita ketahui hukum perbuaruan ini selain dari sebagian dari hukum-hukum yang ada, hukum perbuaruan ini juga termasuk dalam katagori hukum perdata, maka kita harus sangat berhati-hati dalam menerapkannya.

Hukum perbuaruan ini juga harus dikuasai oleh seluruh pencari nafkah dimuka bumi ini, kalau sudah dikatakan pencari nafkah bisa dikatakan sebagian besar dari manusian pasti sebagai pencari nafkah (tenaga kerja atau pencipta kerja/pengusaha).

BACA JUGA  Perhelatan FEKDI 2021: Barometer Perkembangan Ekonomi Keuangan Digital Indonesia

Mengapa Hukum Perburuan harus dukuasai oleh pencari nafkah (tenaga kerja atau pencipta kerja/pengusaha) ?

Karena Hukum Perburuan ini panduan bagi pencari nafkah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hukum Perburuan diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam hukum ketenagakerjaan ini semua yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, sesudah kerja semuanya diatur dalam undang-undang ini, selain itu mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha maka sebaiknya kita sebagai tenaga kerja atau pengusaha harus menguasai UU Ketenagakerjaan ini agar kita tidak saking dirugikan.

Dengan menguasai UU Ketenagakerjaan ini, maka kita bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi secara mandiri.

Kesimpulannya :

Beradatlah kamu, karena dengan beradat kamu akan dihargai orang, dan jika kamu berilmu maka kamu akan tahu bahwa makin berilmu makin merunduklah kamu karena berilmu bukan untuk sombong tetapi untuk lebih bisa bijaksana lagi dengan menelaah masalah yang dihadapi.

KASUS dari HUKUM PERBURUAN dan PENYELESAIANNYA akan saya share di artikel berikut.

 

Batam, 11 September 2021

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *