BATAM  

Bebas Melintas, Truk Pengangkut Material Proyek Tanpa Plat dan “Nomor Plat Mati”

Proyek diduga beroperasi dan melintas di jalan umum singkil - rimo tanpa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor. (Senin, 31/08/2026) Foto: Ismail.

‎ACEH SINGKIL, HalloPost.com – Aktivitas kendaraan pengangkut material proyek di wilayah Aceh Singkil menjadi sorotan. Dari pantauan di lapangan, sejumlah mobil truk yang digunakan untuk mengangkut material proyek diduga beroperasi dan melintas di jalan umum singkil – rimo tanpa menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor. (Senin, 31/08/2026).

‎Selain itu, terdapat pula kendaraan pengangkut material yang diduga menggunakan kendaraan dengan masa berlaku administrasi yang telah berakhir atau yang dikenal masyarakat sebagai “plat mati”.

‎Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut material proyek. Sebab, kendaraan yang keluar dari lokasi proyek dan beroperasi di jalan umum tetap wajib tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan lalu lintas.

‎Sekretaris Percepatan Pembangunan Aceh (PPA) Subulussalam – Aceh Singkil, Muhlis, menyoroti dugaan adanya kendaraan pengangkut material proyek yang beroperasi tanpa kelengkapan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

‎Menurut Muhlis, jika benar ditemukan kendaraan yang melintas di jalan umum tanpa plat nomor atau memiliki dokumen kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan, maka persoalan tersebut patut menjadi perhatian serius aparat dan instansi yang berwenang.

BACA JUGA  Perdana di 2021, BP BLINK Kembali Hadir di Tengah Masyarakat Batam

‎“Kita mempertanyakan pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut material proyek tersebut. Kalau memang kendaraan itu beroperasi di jalan umum, maka harus tunduk pada aturan yang berlaku. Tidak boleh ada pengecualian hanya karena kendaraan itu bekerja untuk kepentingan proyek,” tegas Muhlis.

‎Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

‎Sementara Pasal 70 mengatur ketentuan mengenai masa berlaku registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengesahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

‎Kemudian, Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa dipasangi TNKB yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua (2) bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

‎Selain itu, Pasal 288 ayat (1) mengatur ketentuan sanksi terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi STNK atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana dipersyaratkan.

BACA JUGA  Status Baru Chat Pertemuan Ayu Aulia dan “RK” Kembali Picu Spekulasi

‎Tidak hanya itu, kendaraan angkutan barang seperti truk juga memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, termasuk ketentuan uji berkala/KIR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

‎Muhlis menegaskan, status kendaraan sebagai pengangkut material proyek tidak serta-merta memberikan pengecualian terhadap aturan lalu lintas.

‎“Kalau masyarakat biasa saja dapat diperiksa ketika kendaraannya tidak memiliki kelengkapan, maka kendaraan pengangkut material proyek juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jangan sampai hukum terkesan tajam ke bawah tetapi tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan tertentu,” ujar Muhlis.

‎Lebih lanjut, Muhlis meminta aparat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pengangkut material proyek yang diduga tidak memenuhi persyaratan administrasi.

‎Menurutnya, perlu dilakukan pengecekan secara menyeluruh untuk memastikan status kendaraan, mulai dari kelengkapan TNKB, STNK, masa berlaku administrasi kendaraan hingga kelayakan kendaraan untuk beroperasi.

‎“Ini perlu diperiksa. Jangan hanya melihat kendaraan lewat begitu saja. Kalau benar ada yang tidak memakai plat atau administrasinya sudah tidak berlaku, tentu harus diketahui siapa pemilik kendaraan, siapa pengguna dan untuk proyek mana kendaraan itu bekerja,” katanya.

BACA JUGA  Bentuk Pansus Pertama, DPRD Kota Batam Bahas Ranperda Tatib

‎Ia juga menilai pihak pelaksana proyek maupun perusahaan penyedia kendaraan harus memastikan seluruh armada yang digunakan dalam aktivitas proyek memenuhi ketentuan hukum.

‎“Jangan sampai proyek pembangunan yang seharusnya membawa manfaat justru menimbulkan persoalan lain karena kendaraan yang digunakan tidak memenuhi aturan. Pelaksana proyek juga harus bertanggung jawab memastikan armada yang digunakan legal dan layak jalan,” tegasnya.