BATAM, HalloPost.com – Polemik antara insan pers dengan Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, memasuki babak baru. Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi damai kepada Intelkam Polresta Barelang, Sabtu (29/8/2026).
Surat tersebut disampaikan sebagai pemberitahuan resmi terkait rencana penyampaian aspirasi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 3 September 2026.
Koordinator Aksi, Haris Dianto, bersama sejumlah perwakilan forum mendatangi gedung Intelkam Polresta Barelang untuk menyerahkan surat pemberitahuan sekaligus menyampaikan sikap forum terkait polemik pernyataan yang dinilai berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan media.
Haris mengatakan, penyampaian surat tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif pelaksanaan aksi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen forum untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka, tertib, dan bertanggung jawab.
“Surat pemberitahuan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen kami agar aksi pada 3 September nanti berjalan secara damai, tertib, dan sesuai aturan,” ujar Haris.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan respons terhadap polemik yang dinilai menyentuh persoalan kemerdekaan pers, independensi pemberitaan, serta ruang kerja wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
“Kami ingin menyampaikan aspirasi bahwa kemitraan antara pemerintah dan media harus tetap berada dalam koridor profesionalitas, tanpa mengganggu independensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik,” katanya.
Forum menilai persoalan tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan antara seorang pejabat dengan satu perusahaan media. Menurut mereka, persoalan itu perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas karena berkaitan dengan kemerdekaan pers dan kepentingan publik untuk memperoleh informasi.
Polemik tersebut sebelumnya muncul dari sebuah forum yang membahas hubungan pemerintah dengan media, termasuk keberlanjutan kerja sama dengan salah satu perusahaan media yang pemberitaannya dinilai kritis.
Dalam rekaman percakapan yang dirangkum dari forum tersebut, terdengar pernyataan mengenai keberlanjutan kerja sama dengan salah satu media.
“BN (nama media) langsung putusin depan kami hari ini, mau kerja sama apa tidak. Kalau tidak, Bu Li putusin hari ini,” demikian pernyataan yang terdengar dalam rekaman tersebut.
Dalam forum yang sama juga dibahas mengenai pemberitaan yang dianggap terlalu kritis terhadap pejabat serta pemberitaan yang sebelumnya diturunkan setelah adanya komunikasi dengan pihak pemerintah.
“Kalau sudah tulis, kita ngomel, di-take down. Tidak konsisten, padahal kerja sama,” demikian pernyataan lainnya dalam forum tersebut.
Pembahasan juga menyentuh motif pemberitaan dan pemilihan judul berita.
“Lu bikin judul gimana, lu punya kepentingan lain atau ada yang kasih lu gimana, gua tulis? Itu namanya menusuk teman lu,” demikian pernyataan yang terdengar dalam rekaman tersebut.
Namun, pihak media yang disebut dalam polemik tersebut memberikan penjelasan. Owner media BN, Z, mengatakan kritik yang disampaikan media tidak dimaksudkan untuk menyerang kehormatan maupun kredibilitas pemerintah.
Menurutnya, kritik merupakan bagian dari fungsi media, terlebih karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan BP Batam.
“Dalam kasus kritik itu justru muncul karena ekspektasi masyarakat ke BP Batam yang tinggi,” ujarnya.
Ia mengatakan, apabila terdapat pemberitaan yang dianggap keliru, pemerintah memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi maupun menggunakan hak jawab.
“Kritik, kalau ada kesalahan, kasih ruang untuk klarifikasi atau hak jawaban,” katanya.
Z juga menekankan pentingnya profesionalitas, integritas, dan independensi dalam hubungan antara pemerintah dan media.
“Media juga harus punya integritas dan independensi karena tanpa itu kita, pastinya juga masyarakat, saling menghargai secara tugas masing-masing,” ujarnya.
Terkait keberlanjutan kerja sama, Z menyerahkan keputusan tersebut kepada BP Batam.
“Apakah kerja sama atau tidak, saya serahkan kepada BP Batam,” katanya.
Enam Tuntutan
Menyusul polemik tersebut, Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam menyatakan akan menggelar aksi penyampaian pendapat secara damai pada Kamis, 3 September 2026.
Aksi diperkirakan diikuti sekitar 50 orang. Massa dijadwalkan berkumpul sekitar pukul 09.00 WIB di kawasan Welcome to Batam dan BP Batam, sebelum bergerak menuju lokasi penyampaian aspirasi sekitar pukul 10.00 WIB.
Lokasi aksi direncanakan berada di Kantor BP Batam dan Kantor Pemerintah Kota Batam. Massa akan membawa spanduk serta atribut aksi lainnya dengan tetap mengedepankan ketertiban dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
Koordinator aksi, Cipta Gemindo Saragih, mengatakan terdapat enam tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.
Pertama, meminta Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam meminta maaf secara terbuka kepada insan pers dan publik.
Kedua, meminta Kepala BP Batam melakukan evaluasi terhadap pejabat pada bagian humas.
Ketiga, meminta adanya jaminan kebebasan pers, termasuk memastikan jajaran BP Batam memberikan ruang kepada media dan wartawan untuk menjalankan tugas jurnalistik tanpa tekanan.
Keempat, meminta adanya kesepakatan tertulis sebagai bentuk komitmen terhadap hubungan profesional antara pemerintah dan media.
Kelima, menolak segala bentuk pembungkaman terhadap pers.
Keenam, meminta jaminan tidak adanya tindakan balasan terhadap media maupun wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik.
Cipta mengatakan, persoalan tersebut tidak seharusnya direduksi menjadi perselisihan antara satu pejabat dan satu perusahaan media.
Menurutnya, terdapat prinsip yang lebih luas yang perlu dijaga, yakni kemerdekaan pers dan independensi media dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Forum juga menilai hubungan kemitraan antara pemerintah dan media perlu ditempatkan dalam koridor profesional. Kerja sama antara kedua pihak, menurut mereka, tidak semestinya memengaruhi independensi media dalam menjalankan fungsi jurnalistik.
Forum berharap polemik tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai, tanpa mengganggu kebebasan pers maupun hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Sikap tersebut rencananya kembali ditegaskan Forum Barisan Perlawanan Wartawan Kota Batam dalam aksi damai yang dijadwalkan berlangsung pada 3 September 2026.














