BATAM, HalloPost.com – Data Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHPTLRHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menunjukkan Pemerintah Kota Batam telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil pemeriksaan selama periode 2005 hingga 2024. Namun demikian, masih terdapat rekomendasi senilai lebih dari Rp31,6 miliar yang belum diselesaikan secara tuntas.
Berdasarkan data RHPTLRHP BPK RI pada entitas Pemerintah Kota Batam, tercatat sebanyak 672 temuan pemeriksaan dengan nilai mencapai Rp206,64 miliar. Dari temuan tersebut, BPK menerbitkan 1.560 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp116,1 miliar yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam.
Hingga periode pemantauan terakhir, sebanyak 1.367 rekomendasi atau 87,63 persen telah dinyatakan sesuai dengan rekomendasi BPK, dengan nilai penyelesaian mencapai Rp84,43 miliar.
Sementara itu, masih terdapat 164 rekomendasi atau 10,51 persen yang berstatus Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) dengan nilai mencapai Rp31,628.82 miliar. Selain itu, masih terdapat 3 rekomendasi atau 0,19 persen yang berstatus Belum Ditindaklanjuti (BD).
Adapun rekomendasi yang masuk kategori Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDD) tercatat sebanyak 26 rekomendasi berdasarkan pertimbangan administratif maupun ketentuan yang berlaku.
Secara keseluruhan, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Pemerintah Kota Batam mencapai 89,30 persen.
Periode 2010–2014 Jadi yang Terbaik
Jika ditinjau berdasarkan periode pemeriksaan, capaian tindak lanjut terbaik terjadi pada periode 2010–2014. Pada periode tersebut, BPK mencatat 237 temuan dan 487 rekomendasi, dengan tingkat penyelesaian mencapai 97,95 persen.
Sementara periode 2005–2009 juga menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat penyelesaian sebesar 96,49 persen dari total 285 rekomendasi.
Pada periode 2015–2019, tingkat penyelesaian mulai mengalami penurunan menjadi 92,27 persen dari total 362 rekomendasi yang diterbitkan BPK.
Penurunan paling signifikan terlihat pada periode 2020–2024. Dari total 426 rekomendasi yang diterbitkan, hanya 307 rekomendasi yang telah dinyatakan sesuai rekomendasi BPK. Tingkat penyelesaian pada periode ini tercatat hanya 72,87 persen, jauh lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya.
Tahun 2024 Menjadi Sorotan
Data RHPTLRHP menunjukkan tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah rekomendasi terbanyak sekaligus tingkat penyelesaian terendah dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2024, BPK mencatat:
- 41 temuan pemeriksaan;
- 173 rekomendasi;
- 90 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti;
- 80 rekomendasi masih berstatus Belum Sesuai Rekomendasi;
- 3 rekomendasi berstatus Belum Ditindaklanjuti.
Tingkat penyelesaian rekomendasi tahun 2024 tercatat hanya 52,03 persen.
Sebagai perbandingan, tingkat penyelesaian rekomendasi pada tahun-tahun sebelumnya masih relatif tinggi, yakni:
- Tahun 2020 sebesar 96,61 persen;
- Tahun 2021 sebesar 96,47 persen;
- Tahun 2022 sebesar 76,92 persen;
- Tahun 2023 sebesar 63,64 persen.
Data tersebut menunjukkan tren penurunan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK dalam tiga tahun terakhir.
Masih Ada Pekerjaan Rumah
Meski capaian kumulatif Pemerintah Kota Batam tergolong baik dengan tingkat penyelesaian mencapai 89,30 persen, namun masih terdapat pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Nilai rekomendasi yang masih berstatus Belum Sesuai Rekomendasi mencapai sekitar Rp31,63 miliar, yang sebagian besar berasal dari hasil pemeriksaan beberapa tahun terakhir.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak lanjut administrasi maupun penyelesaian kewajiban keuangan daerah masih perlu dipercepat agar seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Selain itu, keberadaan tiga rekomendasi yang sama sekali belum ditindaklanjuti menjadi catatan tersendiri dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dengan masih adanya rekomendasi terbuka bernilai puluhan miliar rupiah tersebut, Pemerintah Kota Batam dituntut untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah sekaligus mempertahankan tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi BPK RI.














