PR Besar Pemko Batam: BPK Catat 80 Rekomendasi Senilai Rp15,88 Miliar Masih Menggantung

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan provinsi Kepulauan Riau. Foto: HalloPost

BATAM, HalloPost.com – Data hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menunjukkan Pemerintah Kota Batam masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar dalam menuntaskan rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2024.

Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI, tercatat terdapat 41 temuan pemeriksaan dengan nilai mencapai Rp27,51 miliar. Dari temuan tersebut, BPK menerbitkan 173 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam.

Dalam dokumen tersebut juga dijelaskan bahwa nilai valuta asing (valas) yang tercantum telah dikonversikan ke dalam mata uang rupiah tahun 2025 dengan periode 28 Juni 2024 hingga 30 Juni 2025. “Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2025,” dalam catatan periode akhir di TLRHP BPK RI IHPS l tahun 2025.

BACA JUGA  Polda Kepri Siapkan Personil Operasi Liong Seligi -2021 Tahun Baru Imlek 2572

Namun hingga periode pemantauan terakhir, hanya 90 rekomendasi atau 52,03 persen yang dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi BPK. Sementara itu, sebanyak 80 rekomendasi atau 46,24 persen masih berstatus belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan auditor negara.

Nilai rekomendasi yang masih belum sesuai tersebut mencapai sekitar Rp15,88 miliar.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan nilai rekomendasi yang telah dinyatakan selesai atau sesuai rekomendasi yang tercatat sekitar Rp982 juta.

Selain itu, pemantauan tindak lanjut yang direkomendasikan tahun 2025 tersebut masih terdapat tiga rekomendasi atau 1,73 persen yang belum ditindaklanjuti sama sekali oleh pihak terkait.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar nilai rekomendasi yang menjadi perhatian BPK masih berada pada kategori belum tuntas. Kondisi ini menjadi indikator bahwa berbagai persoalan yang ditemukan auditor negara masih memerlukan langkah penyelesaian lebih lanjut dari perangkat daerah maupun pejabat yang bertanggung jawab.

BACA JUGA  Kapolda Kepri Pimpin Sertijab Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres Jajaran

Meski demikian, dokumen BPK juga mencatat adanya tindak lanjut berupa penyetoran atau penyerahan aset kepada negara maupun daerah dengan nilai mencapai Rp10,78 miliar. Angka tersebut menunjukkan adanya upaya pemulihan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan.