BATAM, HalloPost.com – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Batam menyoroti situasi kemanusiaan dan kerusakan ekologis di Papua melalui kegiatan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi pada Kamis malam, 14 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruko Alibaba Blok D Nomor 8, Botania, Kota Batam itu dihadiri puluhan mahasiswa Papua, pemuda gereja, dan masyarakat umum.
Film dokumenter karya sutradara Cypri Paju Dale dan Dandhy Laksono tersebut mengangkat persoalan ekspansi proyek strategis nasional di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada masyarakat adat dan lingkungan hidup. Pemutaran film kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka mengenai konflik sosial, militerisasi, hingga pengungsian warga sipil di Papua.
Ketua GMKI Cabang Batam, Beli Nyongki Willem Balol, mengatakan Papua saat ini menghadapi ancaman serius di tengah masifnya pembangunan dan investasi berskala besar. Menurut dia, negara tidak boleh memandang Papua sebagai ruang kosong yang dapat dieksploitasi demi kepentingan industri dan proyek nasional.
“Pemerintah harus memahami bahwa Papua bukan tanah kosong. Di sana ada manusia, budaya, sejarah, dan kehidupan yang telah ada jauh sebelum proyek-proyek nasional dibuat,” kata Willem dalam diskusi tersebut.
Ia menilai proyek pembangunan di Papua memperlihatkan pola eksploitasi sumber daya alam yang berulang. Pembukaan hutan secara besar-besaran, kata dia, telah mengancam tanah ulayat dan ruang hidup masyarakat adat.
GMKI Batam juga menyoroti ancaman ekologis di Papua Selatan, khususnya Merauke, yang disebut mengalami tekanan akibat pembukaan lahan skala besar. Kawasan hutan rawa, savana, dan daerah tangkapan air yang selama ini dijaga masyarakat adat dinilai berada dalam situasi rentan.
“Ketika hutan Papua dihancurkan, yang hilang bukan hanya pohon. Yang ikut hilang adalah sumber kehidupan masyarakat adat, identitas budaya, ruang hidup, dan masa depan generasi Papua,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, GMKI Batam menilai pendekatan keamanan di Papua turut memperparah situasi kemanusiaan. Mereka menyoroti meningkatnya jumlah warga sipil yang mengungsi akibat konflik bersenjata dan kehadiran aparat keamanan di sejumlah wilayah.
“Kehadiran aparat bersenjata yang semakin masif tidak menyelesaikan persoalan Papua. Yang terjadi justru masyarakat hidup dalam ketakutan dan trauma,” kata Willem.
Menurut GMKI Batam, penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan melalui pendekatan militeristik semata. Organisasi tersebut mendorong pemerintah mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat adat, serta penghormatan terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
Diskusi berlangsung hingga malam hari dengan partisipasi aktif mahasiswa Papua yang hadir. Sejumlah peserta menyampaikan harapan agar masyarakat Indonesia dapat melihat Papua secara lebih utuh, tidak semata melalui narasi keamanan dan pembangunan.
Bagi GMKI Batam, solidaritas terhadap Papua merupakan bagian dari perjuangan kemanusiaan dan keadilan ekologis. Mereka menilai pembangunan yang mengabaikan masyarakat adat hanya akan memperpanjang konflik sosial di Tanah Papua.
“Papua bukan tanah kosong. Papua adalah tanah kehidupan. Dan kehidupan tidak boleh dihancurkan atas nama pembangunan,” kata Willem.














