Hallopost.com, Kepulauan Meranti- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-15 Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB Jaya Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Laskar Muda Melayu Riau, Kelompok Perhutanan Sosial Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, serta KOPGRABKT Jaya Meranti menggelar kegiatan penghijauan dan bakti sosial di Desa Sesap, Minggu (10/5/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dipusatkan pada penanaman puluhan ribu bibit mangrove sebagai bagian dari program reboisasi dan pengelolaan hutan berbasis keberlanjutan. Selain itu, panitia juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat setempat sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap warga pesisir.
Ketua DPC GRIB Jaya Kepulauan Meranti, Jami’an, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan manifestasi komitmen kolektif dalam menjaga kelestarian ekosistem mangrove sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan pesisir.
Menurutnya, pemanfaatan fungsi hutan mangrove harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan aspek konservasi, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan sosial-ekonomi masyarakat lokal.
“Konsep pembangunan berkelanjutan harus menjadi pijakan utama. Pelestarian alam tidak boleh dipertentangkan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat, melainkan harus berjalan beriringan demi generasi mendatang,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan bijaksana menyikapi dinamika kebijakan terkait perdagangan ekonomi karbon dan pemanfaatan hasil hutan mangrove. Pihaknya berharap pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat dapat menghadirkan kebijakan afirmatif bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Kepulauan Meranti.
Jami’an menilai, legalisasi dan penataan administrasi dalam pemanfaatan fungsi hutan sosial dapat menjadi solusi yang mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus membuka ruang kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup.
“Apabila tata kelola dilakukan secara legal, terukur, dan sesuai regulasi kehutanan serta lingkungan hidup, maka masyarakat akan memperoleh manfaat ekonomi, sementara kelestarian hutan tetap terjaga,” katanya.
Sementara itu, Ketua Laskar Muda Melayu Riau, Jefrizal, menyampaikan bahwa pemanfaatan hutan mangrove telah lama menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat pesisir.
Ia menilai skema perhutanan sosial merupakan salah satu pendekatan strategis dalam menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekologis dan kebutuhan ekonomi warga.
“Perhutanan sosial menjadi jalan tengah yang realistis agar masyarakat tetap dapat bertahan hidup sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove,” ujarnya.
Perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial Koperasi Bumi Mangrove Sejahtera, Asnawi Nazar, mengatakan pihaknya telah membentuk kelembagaan kelompok perhutanan sosial sebagai wadah kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan kawasan mangrove berbasis ekonomi kerakyatan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dapat memperkuat tata kelola pemanfaatan hutan mangrove secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi bagi masyarakat.
Hal senada disampaikan perwakilan KOPGRABKT Jaya Meranti, R. Antoni. Ia menyoroti pentingnya keberlangsungan aktivitas ekonomi bagi para pekerja, khususnya buruh bongkar muat yang selama ini bergantung pada sektor pengolahan hasil mangrove.
Menurut Antoni, apabila rantai produksi kembali berjalan secara legal dan terstruktur, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan, penguatan daya beli, keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga stabilitas sektor ketenagakerjaan.
“Ketika aktivitas produksi bergerak, maka roda ekonomi masyarakat juga akan ikut berputar. Dampaknya bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi pelaku UMKM dan sektor ekonomi lainnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Konsultan LPB BDS-P Kementerian Koperasi dan UKM RI, Arman Saputra, menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-15 GRIB Jaya Indonesia serta apresiasi terhadap keterlibatan organisasi masyarakat dalam mendukung program pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi masyarakat dalam pemanfaatan fungsi hutan sosial. Namun demikian, setiap kegiatan tetap harus memperhatikan studi kelayakan dari berbagai aspek, mulai dari hukum, lingkungan, produksi, hingga pemasaran.
“Seluruh aktivitas pemanfaatan hutan sosial harus dilakukan secara terukur, memenuhi aspek legalitas, dan memiliki nilai keberlanjutan ekonomi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” pungkasnya.














