DPRD Batam Ditolak Saat Sidak, PT Nanindah Mutiara Shipyard Angkat Bicara

PT Nanindah Mutiara Shipyard di Tanjung Uncang Batam, Jum'at (27/2/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Penolakan terhadap rombongan Komisi III DPRD Kota Batam saat hendak melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan PT Nanindah Mutiara Shipyard, Tanjung Uncang, memicu polemik publik.

Insiden yang videonya beredar luas di media sosial itu terjadi ketika anggota dewan ingin menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan reklamasi laut menggunakan material yang disinyalir mengandung limbah B3 di sekitar area perusahaan. Rombongan dewan disebut tidak dapat memasuki lokasi karena tidak bertemu dengan pihak manajemen perusahaan saat itu.

Menanggapi pemberitaan yang berkembang, pihak PT Nanindah Mutiara Shipyard membantah adanya tindakan pengusiran terhadap Komisi III DPRD Batam.

Melalui kuasa hukumnya, Imanuel Sinaga, pihak perusahaan menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara manajemen dan petugas keamanan di lapangan.

BACA JUGA  Warga Resah, Satnarkoba Polresta Barelang Bongkar Loket Sabu di Kampung Aceh

Ia menjelaskan, saat rombongan dewan datang, manajemen telah menginstruksikan kepada petugas keamanan agar meminta rombongan menunggu hingga perwakilan perusahaan tiba di lokasi.

Menurutnya, pihak HRD perusahaan sebenarnya sudah dalam perjalanan menuju lokasi, namun setibanya di area galangan, rombongan DPRD disebut sudah tidak berada di tempat.

Ia menerangkan bahwa kantor operasional berada di lokasi berbeda, yakni di Graha, sehingga membutuhkan waktu sekitar 10 menit perjalanan menggunakan kendaraan untuk sampai ke titik yang dimaksud.

“HRD sudah datang, tapi mereka sudah tidak ada lagi. Kantornya kan berbeda, jadi perlu waktu 10 menit untuk sampai,” ujarnya.

Imanuel juga mengaku, usai kejadian ia telah berkomunikasi dengan Komisi III untuk mempersilakan proses pemeriksaan atau peninjauan dilakukan kembali.

Terkait video yang beredar dan memperlihatkan situasi yang disebut memanas, ia menilai persoalan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila kunjungan dilengkapi dengan surat tugas resmi.

BACA JUGA  Wali Kota Batam Amsakar Achmad Lantik Sekda dan Sejumlah Pejabat Baru

Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan utama bukanlah ketiadaan surat tugas, melainkan semata-mata kesalahpahaman di lapangan.

“Seharusnya memang ada surat tugas, tapi bukan itu yang kami persoalkan. Ini hanya miskomunikasi dengan security,” tuturnya.

Sebagai penegasan, pihak perusahaan membantah adanya pelarangan sidak maupun dugaan penimbunan limbah B3 untuk kepentingan reklamasi di perairan dekat area perusahaan.

Ia menyebut lahan yang diratakan merupakan tanah milik perusahaan yang sudah lama tidak dimanfaatkan dan bukan kawasan tangkap ikan maupun hutan mangrove.

“Itu lahan kita yang lama tidak dipakai. Saat diratakan memang terlihat sampah-sampah seperti plastik dan kayu, tapi tidak ada limbah B3,” jelasnya.

Ia menambahkan, laporan masyarakat merupakan hal yang sah dan menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD. Namun, ia berharap ke depan komunikasi antara pihak legislatif dan perusahaan dapat berjalan lebih baik agar tidak menimbulkan persepsi baru karena persoalan tersebut murni miskomunikasi.