TANJUNGPINANG, HalloPost.com – Badan Bank Tanah resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan tanah negara, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.
Penandatanganan MoU berlangsung di Tanjungpinang dan dihadiri jajaran pimpinan kedua lembaga. Pelaksana Tugas Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menegaskan bahwa dukungan hukum menjadi kebutuhan mendasar dalam setiap proses pengadaan dan pengelolaan aset tanah negara.
Menurut Hakiki, hingga saat ini Badan Bank Tanah telah melakukan perolehan dan pengelolaan lahan seluas 34.767,05 hektare di berbagai wilayah Indonesia. Lahan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kepentingan sosial, pengembangan kawasan, serta pemerataan pembangunan nasional.
“Seluruh proses tersebut menuntut kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta mitigasi risiko hukum yang matang. Nota Kesepahaman ini menjadi landasan strategis untuk memperkuat dukungan dan pendampingan hukum secara kelembagaan,” ujarnya Selasa (10/2/26).
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, J. Devy Sudarso, menyatakan pihaknya menyambut baik langkah proaktif Badan Bank Tanah dalam membangun kolaborasi antarlembaga. Ia menilai sinergi ini menjadi wujud komitmen bersama menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel di sektor pertanahan.
“Dengan tata kelola yang profesional dan semangat melayani, kerja sama ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” kata Devy.
Menurutnya, peran Badan Bank Tanah di Kepulauan Riau memiliki arti strategis mengingat karakteristik wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan menjadi kawasan strategis nasiotingg Pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama di Batam, Bintan, dan Karimun, mendorong meningkatnya kebutuhan lahan yang terencana dan memiliki kepastian hukum.
Kompleksitas persoalan pertanahan di wilayah tersebut pun cukup tinggi. Mulai dari tumpang tindih penguasaan lahan, kawasan hutan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga kebutuhan lahan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur.
Melalui MoU ini, kedua lembaga sepakat memperkuat koordinasi, konsultasi, dan pendampingan hukum guna meminimalkan potensi sengketa serta memastikan pengelolaan tanah negara berjalan profesional, aman, dan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi model sinergi antarinstansi dalam mendukung agenda pembangunan nasional berbasis kepastian hukum.














