Parkir Gratis di K-Square, Apa Untungnya untuk Batam?

EDITORIAL HalloPost.com

BATAM, HalloPost.com – Isu parkir gratis yang muncul di kawasan depan K-Square Mall Batam bukan sekadar soal kenyamanan pengunjung, tetapi telah menjadi cermin dari persoalan besar dalam tata ruang, pendapatan daerah, dan pengelolaan ruang publik di Batam.

Sejak awal Februari 2026, lahan publik di depan K-Square yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka atau jalur hijau, terlihat dimanfaatkan sebagai area parkir kendaraan tanpa sistem pengelolaan resmi dan tanpa kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal, sektor parkir merupakan salah satu potensi PAD yang selama ini belum optimal dikelola.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam menyatakan hingga kini belum ada pengajuan resmi dari pihak pengelola untuk menjadikan area tersebut sebagai tempat parkir yang terdaftar atau berizin. Hal ini membuka ruang kecemasan atas kemungkinan terjadinya kebocoran PAD sekaligus praktik penggunaan ruang publik yang tidak sesuai fungsi.

BACA JUGA  Tertangkap Tangan, 3 Orang Maling Kabel di Ruko Happy Garden Kepergok Warga

Di sisi lain, munculnya area parkir gratis justru memberikan kesan paradoks: di saat pemerintah berupaya menggenjot pendapatan dari pajak jasa parkir dan retribusi, termasuk dari pusat perbelanjaan besar seperti K-Square, terjadi pembiaran terhadap ruang yang memberikan keuntungan ekonomi tanpa kontribusi terhadap kas daerah.

Padahal Dishub punya kemampuan untuk memanggil manajemen K-Square atau mungkin menyetop ataupun menutup lokasi parkir yang ada di K-Square. Tapi pertanyaannya, apakah dishub berani menutup itu karena manajemen tidak mengantongi izin pengelolaan parkir.

Kondisi ini juga turut memunculkan beragam reaksi publik. Di satu sisi, parkir gratis dinilai menguntungkan konsumen mall yang tidak perlu membayar biaya parkir. Namun di sisi lain, ketidakteraturan ini dapat merusak estetika kota maupun lingkungan, mengingat ruang hijau penyangga jalan yang jadi area parkir adalah bagian dari buffer zone yang seharusnya dilindungi. Hal semacam ini memperlihatkan lemahnya tata kelola dan koordinasi antarlembaga terkait tata ruang, perizinan, dan pengawasan lahan.

BACA JUGA  Dukung Penuh 3 Periode Jokowi, Kobar Batam: Kalau Masyarakat Usulkan Sah-sah Saja

Lebih jauh lagi, fenomena parkir gratis perlu dilihat sebagai bagian dari persoalan tata kelola parkir secara keseluruhan di Batam. Selama ini, sektor parkir sering dikritik karena kurang memberikan kontribusi optimal terhadap PAD dan terkendala penertiban, termasuk praktik parkir liar di beberapa lokasi komersial.

Padahal, dengan sistem pengelolaan yang baik dan transparan, termasuk penataan parkir di kawasan padat aktivitas seperti mal, pasar, dan pusat bisnis, pemerintah bisa memaksimalkan layanan publik sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah daerah, khususnya Dishub Batam, memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan penataan dan pengawasan yang lebih tegas. Ini tidak hanya soal memastikan setiap lokasi parkir terdaftar dan berkontribusi terhadap PAD, tetapi juga menjaga fungsi ruang publik dan menghormati ketentuan dalam peraturan tata ruang wilayah yang berlaku. Upaya semacam ini akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi dari ruang kota yang digunakan.