“Mendagri Nilai Sistem Pemerintahan Jadi Pemicu Kepala Daerah Terjerat Korupsi”
BATAM, HalloPost.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar pemerintah kabupaten/kota yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) bertanggung jawab dan patuh terhadap proses hukum yang berlaku.
Ia juga mengingatkan seluruh bupati di Indonesia untuk bekerja secara jujur dan transparan dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, prinsip dasar dalam penegakan hukum adalah “keep them out of jail”.
“Bagaimana caranya menjaga agar seseorang tidak masuk penjara karena tidak melanggar hukum. Kalau kejadian ini berulang-ulang, maka mungkin yang perlu kita perhatikan adalah sistemnya,” ujarnya di Hotel Aston, Kota Batam, usai Rakernas ke XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Selasa (20/1/2025).
Mendagri menilai, dalam sistem bernegara sering kali terdapat orang baik yang akhirnya menjadi kurang baik akibat lingkungan dan sistem pemerintahan yang tidak sehat.
“Misalnya sistem rekrutmen dengan biaya tinggi, sehingga yang terpilih merasa harus mengembalikan modal. Ini harus seimbang, jangan sekadar menangkap sebanyak-banyaknya. Kita justru berhasil jika tidak ada yang melanggar,” jelasnya.
Ia juga sempat mempertanyakan substansi pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi). Menurutnya, rakernas seharusnya menghasilkan komitmen kepala daerah untuk taat terhadap regulasi yang berlaku.
“Buat sistem yang bisa mencegah orang melakukan korupsi, sehingga tidak ada lagi yang masuk penjara karena OTT,” tutupnya.
Untuk diketahui, pernyataan Mendagri tersebut disampaikan menyusul konfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menangkap Bupati Pati, Sudewo, dalam operasi tangkap tangan. OTT tersebut merupakan yang ketiga dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.
KPK menjelaskan, OTT terhadap Bupati Pati berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Praktik yang diduga bermasalah itu mencakup pengisian jabatan kepala urusan, kepala seksi, hingga sekretaris desa.














