Wacana Pilkada Melalui DPRD Mendapat Penolakan di Batam

Rikson Tampubolon (Sebelah kanan menggunakan kacamata) bersama dengan Zainal Abidin, Anggota Bawaslu Kota Batam saat menjadi narasumber dalam agenda dialog interaktif bersama GMKI Batam, Sabtu (17/1/26) (Foto: Jamaludin/Hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Wacana pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD mendapat penolakan dari berbagai pihak. Di parlemen, hampir semua partai politik, kecuali PDI Perjuangan yang secara konsisten menyatakan penolakan. Di Batam, penolakan serupa datang dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Menurut mereka, gagasan mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD justru berpotensi menyentralisasi kekuasaan serta membuka ruang praktik bagi-bagi kepentingan di antara koalisi partai politik.

“Kegiatan ini adalah bentuk early warning terhadap potensi kemunduran demokrasi. Kedaulatan rakyat tidak boleh dikompromikan dengan dalih efisiensi,” Kata Sekretaris Cabang GMKI Batam, Kevin Jonathan Manurung, dalam wawancara menegaskan bahwa dialog ini lahir dari kegelisahan atas wacana kodifikasi UU Pemilu dan Pilkada yang dinilai elitis.

Dalam dialog interaktif bertajuk “Rencana Revisi Undang-undang Pilkada: Merebut Kedaulatan Rakyat dan Hilangnya Demokrasi Rakyat”, yang digelar pada Sabtu (17/1) itu, Kevin menegaskan sikap GMKI Batam menolak keras jika revisi UU Pilkada dijadikan pintu masuk untuk mencabut hak pilih rakyat melalui Pilkada oleh DPRD.

“Kami mendukung revisi jika memperkuat independensi Bawaslu. Tapi jika justru melemahkan pengawasan dan menjauhkan rakyat dari keputusan politik, GMKI akan menjadi garda terdepan penolakan,” tegasnya.

BACA JUGA  Wakapolda Kepri Resmikan Polsek Bulang

Ia bahkan menyatakan GMKI Batam siap menggalang tekanan massa jika hak pilih rakyat terancam. “Kami sudah selesai dengan kajian. Jika hak rakyat diamputasi, jangan kaget jika gedung DPRD dipenuhi massa,” katanya.

Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat GMKI Batam, Perumahan Duta Mas, Baloi Permai, Batam Kota, ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kota Batam Zainal Abidin, serta akademisi dan pengamat politik Rikson Tampubolon.

sebagai narasumber, Zainal Abidin, menjelaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia menganut tradisi hukum tertulis ala Eropa Kontinental. Karena itu, setiap perubahan mekanisme Pilkada harus dilihat secara normatif dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

“Kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan melalui pemilu. Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD hari ini masih sebatas isu, belum menjadi undang-undang. Jika ditetapkan, maka berlaku. Jika tidak, kita tetap menggunakan aturan lama,” kata Zainal.

Ia menekankan bahwa proses penyusunan undang-undang seharusnya berbasis kajian akademik yang kuat, bukan semata pertimbangan teknis atau politik praktis. Menurutnya, wacana perubahan Pilkada pasti lahir dari evaluasi masa lalu, namun tetap harus dikawal secara kritis oleh publik.

BACA JUGA  Iklan Rokok di Neon Box Diduga Tak Berijin Dipasang Dekat Rumah Ibadah

Zainal juga mengulas konsep kedaulatan rakyat dari perspektif filsafat politik, mulai dari pemikiran John Locke hingga teori kontrak sosial, yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang menyerahkan mandat kepada wakilnya.

“Hilangnya demokrasi itu terjadi ketika masyarakat apatis. Mahasiswa adalah elite strategis yang suaranya bisa mempengaruhi arah kebijakan,” ujarnya.

Namun, ia menegaskan posisi Bawaslu sebagai lembaga implementatif. “Kami di Bawaslu hanya menjalankan kebijakan. Selama belum ditetapkan, itu hanya isu. Ketika sudah menjadi undang-undang, wajib kami laksanakan,” tegasnya.

Akademisi: Pilkada Lewat DPRD Bukan Solusi Politik Uang

Sementara itu, akademisi dari Institut Indo Baru Nasional Kota Batam, Rikson Tampubolon secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Ia menilai alasan efisiensi biaya politik yang kerap digunakan tidak sepenuhnya rasional.

“Apakah dengan memilih kepala daerah lewat DPRD otomatis mengurangi politik uang? Saya kira tidak. Uang itu hanya berpindah dari rakyat ke DPRD,” kata Rikson.

Ia bahkan menyebut bahwa lembaga legislatif termasuk institusi yang tingkat kepercayaannya rendah di mata publik. “Survei menunjukkan lembaga yang paling tidak dipercaya publik adalah DPR. Sementara yang paling dipercaya justru guru dan akademisi,” ujarnya.

BACA JUGA  Rilis Akhir Tahun 2020 Polda Kepulauan Riau

Menurut Rikson, jika mahasiswa tidak bergerak, wacana tersebut bisa dengan mudah disahkan. Ia mengingatkan bahwa sejarah politik Indonesia menunjukkan kecenderungan kekuasaan untuk mengulang pola lama dengan wajah baru.

“Ini bisa menjadi kemunduran demokrasi. Jangan sampai kepala daerah dipilih DPRD hari ini, lalu besok presiden dipilih MPR,” katanya.

Ia mendorong mahasiswa untuk membangun konsolidasi luas dengan organisasi kepemudaan, LSM, buruh, dan elemen masyarakat sipil lainnya.

“Ini bukan hanya isu politik, tapi juga soal ekonomi, lingkungan, dan masa depan kota Batam,” tambahnya.