Dewan Batam Desak Solusi Tuntas untuk Limbah Elektronik Ilegal AS di Batu Ampar

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, Selasa (7/1/2026). Foto: M. Shafix

BATAM, HalloPost.com – Komisi III DPRD Kota Batam mendesak adanya penyelesaian segera atas penumpukan limbah elektronik ilegal asal Amerika Serikat di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar. Limbah itu diduga mengganggu aktivitas bongkar muat.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, menegaskan penumpukan kontainer berisi limbah itu tak boleh dibiarkan. “Pokoknya harus ada solusinya. Tidak mungkin kontainer ini menumpuk terus di sana. Ini mengganggu aktivitas hilir mudik kontainer lain,” ujarnya di ruang kerjanya, Rabu (7/1).

Menurut Arlon, sikap Komisi III sejak awal adalah meminta limbah elektronik itu dire-ekspor ke negara asal. “Batam bukan tempat limbah B3 dan memang tidak boleh impor limbah,” tegasnya.

Ia mengkhawatirkan, kelambatan penanganan dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk melegalkan impor limbah B3. Komisi III, kata dia, meminta perusahaan pengimpor, yakni PT Esun, PT Logam, dan PT Batam Batery untuk bertanggung jawab.

BACA JUGA  Buruh Demo di Pemko Batam, Wali Kota Amsakar Langsung Buka Ruang Dialog

Pengawasan Terbatas dan Kekhawatiran ‘Politik’

Ditanya soal bentuk pengawasan DPRD, Arlon mengaku Komisi III hanya pernah menghubungi pihak PT Esun. Perusahaan itu, katanya, beralasan impor yang mereka lakukan tak bermasalah dan barang boleh masuk ke Batam.

“Kami baru sampai sejauh itu. Ranahnya sudah sampai di Kepala BP Batam, Wali Kota, dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kami ibaratnya orang yang domainnya mengikut saja,” jelasnya.

Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat sidak limbah dari Amerika serikat di Batu Ampar, Kota Batam, 3/11/2015. Foto: KLH/BPLH.
Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) saat sidak limbah dari Amerika serikat di Batu Ampar, Kota Batam, 3/11/2015. Foto: KLH/BPLH.

Arlon menyatakan, hingga saat ini belum ada rencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus. Rencana pemanggilan importir sempat ada, tetapi urung dilakukan karena sensitivitas kasus. “Saya tidak tahu siapa yang bermain di sini. Ini kan gajah-gajah besar. Ada politiknya di sini. Kita lihat saja alurnya. Nanti salah ngomong saya,” bebernya.

BACA JUGA  6 ABK Kapal MT Arman 114 di Deportasi Imigrasi Batam Esok Hari, Ini Daftar Namanya

Klaim Telah Diambil Alih Eksekutif

Sebelum berbicara dengan Arlon, awak media sempat berpapasan dengan Ketua Komisi III DPRD Batam, Muhammad Rudi. Dalam perbincangan singkat, Rudi menyatakan kasus ini telah diambil alih oleh Wakil Wali Kota sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

“Beliau sudah mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk rapat membahas penyelesaian hukum kasus ini,” kata Rudi.

Klaim Rudi diperkuat oleh seorang sumber yang ikut dalam rapat tersebut. Menurut sumber itu, seluruh pihak masih mempelajari kasus dan rencananya akan menggelar rapat lanjutan pada Rabu (7/1) kemudian Kamis (8/1).

Tiga Importir Bukan Anggota Asosiasi

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Limbah (Aspel) B3 Batam, Eki Kurniawan, menegaskan ketiga perusahaan importir tersebut bukan anggotanya. “Ketiga perusahaan ini bukan anggota ASPEL,” jawabnya secara tertulis, Rabu.

BACA JUGA  Jalin Silaturahmi dan Kebersamaan, DPD-PKDP Kota Batam Gelar Turnamen Sepak Takraw

Eki menambahkan, sejauh ini belum ada anggota Aspel yang melakukan daur ulang limbah elektronik. Ditanya soal celah regulasi yang mungkin disalahgunakan untuk impor ilegal, ia menyatakan pengawasan justru semakin ketat, baik dari pemerintah maupun internal asosiasi.