BATAM, HalloPost.com – Udara Batam pada Desember 2025 terasa lebih panas dari biasanya. Bukan hanya oleh terik matahari kepulauan, melainkan oleh gejolak ketidakpastian yang menyelimuti delapan perusahaan bongkar muat [PBM] di Terminal Peti Kemas [TPK] Batu Ampar. Sejak 15 Desember, PT Batu Ampar Container Terminal [BACT] resmi bertahta sebagai pengelola tunggal. Sebuah keputusan yang oleh banyak pihak disebut sebagai “kembalinya era monopoli”, dan mengancam mematikan denyut nadi bisnis logistik lokal yang telah bertahun-tahun hidup.
Cerita ini bukan sekadar tentang persaingan bisnis. Ini tentang nasib ratusan kepala keluarga, investasi miliaran rupiah yang tiba-tiba terancam menjadi besi tua, dan sebuah pertanyaan besar: Apakah semangat reformasi pelabuhan yang diusung Undang-Undang Pelayaran No. 17/2008 telah mati di gerbang Batam sendiri?
Dari Reformasi Kembali ke Monarki Pelabuhan
Osman Hasyim, Ketua Forum Masyarakat Peduli Batam Maju [FMPBM], menyorongkan tubuhnya ke depan, suaranya tegas. “Monopoli itu tidak boleh terjadi!” serunya di sebuah kedai kopi di Tiban, 5 Januari 2026. Baginya, situasi ini adalah ironi yang pahit. UU No. 17/2008 justru lahir untuk memutus monopoli PT Pelindo Indonesia [kini Pelindo] di pelabuhan. Ia dirancang untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, swasta, dan daerah.
“Tujuannya agar pelabuhan jadi mesin pemerataan ekonomi, bukan menara gading satu perusahaan,” ujar Osman. Kini, menurutnya, esensi itu tercederai. Kekuasaan untuk memberikan persetujuan kegiatan di TPK Batu Ampar terpusat di satu entitas: PT BACT. “Seharusnya izin itu ada di tangan negara, sebagai regulator netral yang bisa mengawasi. Ketika izin ada di pengelola yang juga pelaku usaha, di situlah konflik kepentingan dan praktik monopoli bermula.”
Ceritanya berawal dari perjanjian konsesi antara BP Batam dan PT Batam Petikemas [BTP]. Lalu, lahirlah PT BACT sebagai operator tunggal. Konsekuensinya langsung terasa. Budi Susanto, Sekretaris APBMI Batam, menggambarkan perubahannya dengan sederhana: dulu, PBM bisa bekerja di tiga dermaga [Selatan, Timur, Utara] sesuai ukuran kapal. Kini, semua kapal kontainer wajib merapat ke Dermaga Utara, area kekuasaan BACT.

“Dampaknya langsung ke PBM yang melayani kapal-kapal feeder dari Singapura. Mereka seperti tiba-tiba diusir dari rumah sendiri,” ucap Budi.
Duka Investasi 100 Miliar dan Pekerja yang Terlunta
Delapan perusahaan yang terdampak— PT PLM, PT PKJM, hingga PT GIS, dll—bukan sekadar nama. Itu adalah kumpulan cerita tentang crane dan forklift diperkirakan bernilai Rp 100 miliar yang kini diam membisu. Itu adalah simbol dari puluhan tahun keringat yang membangun logistik Batam.
“Investasinya sudah berapa? Karyawannya sudah berapa?” tanya Osman Hasyim retoris. Pertanyaan yang jawabannya terasa seperti pukulan. Di balik angka miliaran, ada ratusan pekerja yang masa depannya tiba-tiba gelap. “Kasihan kawan-kawan yang bekerja sudah puluhan tahun membantu Batam di bidang logistik, tiba-tiba berhenti total,” keluh Budi Susanto.
298 orang jumlah tenaga operasional dan non-operasional terancam dipecat. 21.462 box per bulan atau kehilangan pendapatan sebanyak Rp. 18 miliar per bulan [dihitung sesuai Perka BP Batam yang berlaku] akibat kebijakan ini.
Mereka pun bukan menolak modernisasi. “Kami tidak anti pengembangan TPK Batu Ampar,” tegas Budi. Permintaan mereka sederhana: Dilibatkan. Siap berdiskusi tentang Service Level Agreement (SLA), siap meng-upgrade alat jika itu standar yang ditetapkan. Intinya, mereka ingin tetap eksis, berkontribusi, dan “bertumbuh-kembang bersama,” bukan disingkirkan secara paksa.
Solusi yang mereka ajukan pun masuk akal: Izinkan mereka tetap beroperasi di area Dermaga Utara lama yang masih menggunakan alat konvensional, atau berikan ruang untuk berkontribusi dengan skema bagi hasil— seperti yang telah berjalan sebelumnya— 20% dari kegiatan bongkar muat. “Agar ada kearifan lokal,” harap Budi.
Surat-Surat yang Tak Terjawab dan Penantian akan ‘Mukjizat’
Yang paling menyayat mungkin adalah sikap penguasa. Meski sudah ada surat edaran dari BP Batam, ketidakpastian tetap membayangi. Sepanjang 2025, empat kali surat permohonan audiensi dikirim PBM kepada BP Batam. Empat kali pula, sepi menjadi jawaban.
“Kami menunggu mukjizat dari BP Batam agar bisa menyelamatkan usaha bongkar muat ini,” ujar Budi Susanto di akhir wawancara, dengan senyum sarkastis dan tawa getir.
Permohonan mereka jelas: pertama, ruang untuk bernapas di Dermaga Utara lama. Kedua, dialog terbuka untuk mencari solusi berkelanjutan. Namun, sejauh ini, yang terdengar hanya dentang kemajuan monopoli, yang meminggirkan pelaku lama.
Batam di Persimpangan
Kisah monopoli di TPK Batu Ampar ini adalah potret klasik pertarungan antara efisiensi skala besar dan keberlanjutan ekosistem usaha lokal. Di satu sisi, operator tunggal dianggap mampu menertibkan dan memodernisasi pelabuhan. Di sisi lain, cara penerapannya yang tiba-tiba dan eksklusif berisiko mematikan rantai ekonomi yang telah terbangun, serta mengabaikan semangat anti-monopoli yang justru menjadi fondasi hukum pelabuhan modern Indonesia.
Batam kini berada di persimpangan. Apakah akan menjadi kota yang hanya ramah bagi raksasa kapital, atau tetap menjadi rumah bagi para pelaku usaha yang telah menjadi tulang punggung logistiknya? Jawabannya tidak hanya menentukan nasib tujuh perusahaan dan ratusan pekerjanya, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan ekonomi dan kepatuhan pada semangat reformasi yang selama ini digaungkan.
Nasib mereka, dan mungkin masa depan iklim usaha Batam, kini bergantung pada apakah “mukjizat” berupa kebijakan yang berkeadilan dan berdialog akan datang dari gedung BP Batam, atau apakah kesenyapan yang akan menjadi akhir cerita. Menarik untuk dinantikan.














