Nelayan Bulang Batam Terancam Reklamasi Perumahan, PT BPB Enggan Berkomentar

Ekosistem Bakau yang tercemar sedimentasi lumpur akibat aktivitas reklamasi perumahan yang diduga tidak sesuai aturan (17/12/25) (Foto: Akar Bhumi Indonesia/HalloPost)

BATAM, HalloPost.com – kapal nelayan masyarakat pesisir mengantar HalloPost bersama Akar Bhumi Indonesia menuju hulu Sungai Langkai, tempat kegiatan reklamasi pembangunan perumahan oleh PT Bayu Pariama Batam yang disebut nelayan ‘merusak mangrove dan menghilangkan mata pencaharian’.

Bersama masyarakat pesisir Kecamatan Bulang, Kota Batam, peninjauan dilakukan. Hasilnya, ditemukan reklamasi yang diperuntukkan bagi pembangunan Perumahan Rhabayu Green 2 dan 3, yang menurut akar Bhumi Indonesia berlokasi di sekitar koordinat 1°01’01.5″N 103°57’56.1″E.

Aktivitas pematangan lahan itu disinyalir telah menyebabkan pendangkalan sungai dan meningkatnya kekeruhan air laut, yang berdampak langsung pada ruang tangkap nelayan tradisional di Pulau Labu, Pulau Buluh, Pulau Air, serta pulau-pulau di sekitarnya.

Sebelum peninjauan dilakukan, masyarakat pesisir menyampaikan keberatan dan protes atas aktivitas reklamasi di kawasan hulu Sungai Langkai yang dilakukan oleh PT Bayu Pariama Batam (Rhabayu Group). Aduan tersebut disampaikan melalui pendampingan NGO lingkungan Akar Bhumi Indonesia, yang menerima laporan langsung dari nelayan setempat terkait dampak pencemaran perairan akibat reklamasi tersebut.

Berdasarkan temuan lapangan, pematangan lahan dilakukan di area seluas kurang lebih delapan hektare, dengan sekitar empat hektare di antaranya merupakan ekosistem mangrove yang tertimbun. Menurut organisasi pecinta lingkungan itu, Kerusakan mangrove tersebut dinilai memperparah sedimentasi lumpur yang masuk ke aliran sungai dan perairan pesisir.

Tokoh masyarakat Pulau Labu, Subur (45), mengatakan reklamasi dilakukan tanpa melibatkan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan hidup dari laut dan sungai di wilayah tersebut. Ia mempertanyakan kejelasan perizinan reklamasi, termasuk penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh BP Batam serta status kepemilikan lahan yang direklamasi.

BACA JUGA  "Breaking News" 2 Bocah ditemukan Meninggal Dunia, 1 Lagi Dalam Pencarian

“Kami hidup dari laut dan sungai di wilayah ini. Sekarang air menjadi keruh, mangrove rusak, dan hasil tangkapan menurun. Masyarakat tidak pernah diajak bicara sejak awal,” ujarnya Rabu (17/12/25).

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Kelautan dan Perikanan (Pokmaswas) Kecamatan Bulang, Muhammad Safit (49) menyebut sekitar 300 nelayan aktif terdampak langsung akibat menurunnya hasil tangkapan udang, kepiting, dan ikan, yang disebabkan meningkatnya kekeruhan air serta sedimentasi di sungai dan perairan pesisir.

Menurutnya, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Langkai merupakan ruang tangkap nelayan tradisional yang selama ini juga menjadi lokasi program penanaman dan pemulihan DAS bersama pemerintah. Namun, reklamasi yang dilakukan tanpa pengamanan lingkungan dinilai mengancam keberlanjutan wilayah tersebut .

Sementara itu, Mahendra (32), Ketua Bulang Perkasa yang merupakan nelayan dari Kelurahan Batu Legong, menyebut material tanah reklamasi disinyalir berasal dari aktivitas pemotongan bukit di sekitar pipa PGN.

Ia menuturkan kawasan yang direklamasi sebelumnya merupakan ekosistem mangrove yang masih utuh dan sehat, sehingga kerusakan di satu titik berpotensi menyebar mengikuti arus laut dan merusak biota laut dalam skala yang lebih luas .

BACA JUGA  Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni Buka pendidikan Politik Bagi Pelajar se-Sumatra Selatan

Pendiri Akar Bhumi Indonesia, Hendrik Hermawan, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi pada Rabu (17/12/2025), karena laporan masyarakat yang diterima dua pekan sebelumnya. Dalam verifikasi tersebut, tim menemukan papan pemberitahuan yang menyebutkan proyek berada dalam pengawasan BP Batam.

“Hasil verifikasi lapangan menunjukkan reklamasi dilakukan di kawasan mangrove yang masih sangat baik, dengan vegetasi lengkap dan beragam. Kami juga tidak menemukan adanya upaya pengendalian dampak lingkungan, seperti pemasangan pengaman sedimentasi,” kata Hendrik.

Akar Bhumi Indonesia menilai terdapat pelanggaran terhadap sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang perlindungan ekosistem mangrove.

Atas temuan itu, Akar Bhumi Indonesia menyatakan akan melaporkan kasus ini kepada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bagian dari upaya advokasi perlindungan lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir .

Masyarakat pesisir Kecamatan Bulang pun mendesak penghentian sementara kegiatan reklamasi, keterbukaan dokumen perizinan dan AMDAL, pelibatan masyarakat serta nelayan terdampak, dan pemulihan ekosistem mangrove serta sungai yang telah rusak.

“Pada prinsipnya masyarakat tidak menolak pembangunan. Namun pembangunan harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merusak lingkungan yang menjadi sumber kehidupan nelayan pesisir,” tegas Hendrik .

BACA JUGA  Penemuan Mayat membusuk di Pondok Pesantren Gemparkan Warga Depok

Selain itu, Akar Bhumi Indonesia juga menyoroti kedekatan lokasi reklamasi dengan kawasan Hutan Lindung Sei Pelungut yang masih memiliki keanekaragaman hayati tinggi.

Berdasarkan pengamatan lapangan dan keterangan masyarakat, kawasan tersebut menjadi habitat berbagai jenis burung, kera, hingga buaya. Meningkatnya kekeruhan air akibat sedimentasi reklamasi dikhawatirkan akan mengganggu habitat satwa dan berpotensi memicu konflik satwa-manusia di kemudian hari.

Sementara itu, hallopost telah berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT Bayu Pariama Batam dengan mendatangi alamat perusahaan pada Selasa siang (23/12/25). Saat tiba dibagian penerima tamu, resepsionis menyebut manajemen sedang tidak berada di lokasi. Upaya menghubungi melalui whatsapp pun tak bisa dilakukan karena resepsionis enggan memberi nomor yang bisa dihubungi.