BATAM, HalloPost.com – Usai viral pemberitaan terkait pematangan lahan yang dikelola oleh PT KBM yang berada di Jalan Trans Barelang, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam beberapa hari ini justru membuat gerah pihak PT KBM. Dimna pihaknya merasa difitnah akibat pemberitaan yang di rilis oleh NGO Akar Bhumi Indonesia kepada media yang ada di kota Batam.
Pasalnya, lahan yang dikelola oleh PT KBM Menur NGO ABI merupakan bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat kota Batam dikarenakan tempatnya tepat di Daerah Tangkapan Air (DTA) Tembesi, Kota Batam.
Atas ketidak sepahaman yang disampaikan pihak NGO ABI, Yusril Kota yang mengaku sebagai juru bicara PT KBM melakukan konferensi pers untuk menyampaikan keabsahan kepemilikan lahan hingga legalitas perijinan pematangan lahan PT ABM kepada sejumlah wartawan yang hadir, Selasa (16/12/2025) siang.
Yusril mengatakan berita tersebut tanpa konfirmasi sehingga merusak nama baik PT KBM. Apa yang disampaikan Akar Bumi Indonesia sebagai sumber berita dinilai menyesatkan dan membuat pandangan negatif masyarakat.
“Verifikasi lapangan oleh ABI sebagai pembenarannya yang tidak benar tanpa verifikasi data terkait perizinan yang dimiliki serta upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT KBM,” ujar Yusril Kota.
Dia juga menerangkan untuk diketahui PT KBM memperoleh Izin Prinsip (IP) lahan dengan Penetapan Lokasi seluas 17,1 Ha peruntukan Pariwisata pada tahun 2012 dan lunas UWTO lebih dulu ketimbang proyek Bendungan Dam Tembesi dimulai tahun 2014.
Selain itu, PL seluas 17,1 Ha tersebut berkurang dari PL semula seluas 17,6 Ha, sebab PT. KBM legowo mengurangi luas lahan demi kepentingan umum bendungan Dam Tembesi.

“Selain lahan sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan, juga BP Batam telah menerbitkan Fatwa Planologi,” kata Dia.
Kata Yusril, Sebelum melakukan kegiatan cut and fill serta pematangan lahan, PT KBM terlebih dahulu menyiapkan dan sudah terbit Izin cut and fill dan izin pematangan lahan serta rekomendasi AMDAL bahkan Persetujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut, serta Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha sudah dikantongi.
“PT KBM juga mengantongi Izin Pemanfaatan ROW untk pertamanan dan penghijauan,” serunya.
“Dalam melakukan cut and fill dan pematangan lahan dilakukan pengawasan oleh pegawai BP Batam. PT KBM berusaha meminimalisir dampak negatif dengan melakukan pemasangan Silt Curtain dan Silt Protector,” tambah nya lagi.
Di akhir konfrensi pers nya, Yusril menyampaikan bahwa PT KBM melalui kuasa hukum lagi mempertimbangkan untuk menggugat LSM ABI yang dinilai gegabah membuat kajian tanpa data dan klarifikasi, sehingga menyesatkan dan merusak nama baik PT. KBM. (Red).














