BEM SI Kerakyatan Kepri Desak Pemerintah Pusat Evaluasi PP 25 dan PP 28/2025

Randy, Korda BEM SI KEPRI ditengah menggunakan sweater bertuliskan BULLS bersama BEM Se kepri, Kamis (11/12/25) (Foto: BEM SI KEPRI untuk hallopost)

BATAM, HalloPost.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Wilayah Kepulauan Riau menyatakan sikap tegas terkait terbitnya PP 25/2025 dan PP 28/2025 yang dinilai menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan di Kota Batam.

Kedua regulasi tersebut dianggap membuka ruang tumpang tindih kewenangan antara BP Batam dengan kementerian serta lembaga teknis pemerintah pusat, sehingga berpotensi mengganggu sistem administrasi yang seharusnya berjalan sesuai hierarki pemerintahan nasional.

Koordinator Daerah BEM SI Kerakyatan Kepri, Randi Febriandi, saat ditemui awak media pada 12 Desember 2025 mengatakan bahwa kedua peraturan pemerintah itu terkesan memberikan ruang kekuasaan yang terlalu besar kepada BP Batam, bahkan hingga berpotensi merampas kewenangan yang secara hukum berada pada kementerian dan lembaga teknis pemerintah pusat.

BACA JUGA  DPP Jowo Manunggal Kepri Memperingati Maulud Nabi Muhamad SAW

Ia menegaskan bahwa BP Batam merupakan lembaga teknokratis untuk pengembangan kawasan, bukan lembaga penyelenggara pemerintahan yang dapat mengambil alih kewenangan kementerian.

“BP Batam adalah lembaga teknokratis yang menjalankan fungsi pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan kawasan, bukan lembaga yang mengambil alih kewenangan kementerian. Terbitnya PP 25 dan PP 28 justru menimbulkan bias kewenangan yang sangat berbahaya,” ujar Randi pada Jumat (12/12/25).

Randy, yang merupakan Ketua BEM KM Umrah itu menilai bahwa dampak dari ketidaksinkronan dua regulasi tersebut mulai terlihat pada penanganan kasus 822 kontainer limbah B3 yang masuk ke Batam.

Menurutnya, kasus itu memperlihatkan bagaimana BP Batam dan Kementerian Lingkungan Hidup saling melempar tanggung jawab akibat tidak adanya garis komando yang jelas, yang disinyalir sebagai konsekuensi langsung dari perubahan kewenangan dalam PP 25/2025 dan PP 28/2025.

BACA JUGA  Diduga Tidak Terima Upah, Pekerja Pembangunan Proyek Gedung MUI Bongkar Besi yang Telah Terpasang

“Kasus 822 kontainer limbah B3 adalah bukti konkret bahwa tumpang tindih kewenangan telah menciptakan kebingungan birokratis. Ketika BP Batam dan KLH saling menunggu dan melempar tanggung jawab, masyarakat dan lingkungan yang dirugikan. Regulasi yang tidak sinkron memunculkan interpretasi ganda yang sangat berbahaya,” tambah Randi.

Sebelumnya, melalui siaran pers yang dirilis pada 11 Desember 2025, BEM SI Kerakyatan Kepri meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PP 25/2025 dan PP 28/2025, khususnya pada pasal-pasal yang dianggap menabrak atau merampas kewenangan kementerian serta lembaga teknis pemerintah pusat.

Mereka juga menegaskan pentingnya penegasan kembali posisi BP Batam sebagai lembaga teknokratis agar tidak bertindak di luar batas kewenangan yang diatur undang-undang.

BACA JUGA  Coffee Morning Bersama Awak Media, Kapolresta Barelang: Kami Bukan Anti Kritik

Selain itu, mereka mendesak pemerintah mengusut tuntas persoalan 822 kontainer limbah B3, memastikan tidak ada kekosongan kewenangan, serta menjamin penanganannya sesuai standar hukum lingkungan nasional.

Reporter: Jamaludin Lobang