BATAM, HalloPost.com – Menanggapi Kabel Internet yang semerawutan menyeluruh di Kota Batam terdapat di sejumlah perumahan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan juga turut menanggapi.
Rudi menegaskan bahwa seluruh perusahaan Internet Service Provider (ISP) wajib mengikuti aturan yang telah dipersyaratkan pemerintah, terutama dalam hal pembangunan sarana prasarana yang berada di ruang publik.
Menurutnya, keberadaan kabel internet yang semrawut di tiang-tiang listrik PLN bukan hanya melanggar ketentuan tata bangunan, tetapi juga merusak estetika kota serta menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat.
“Semua ISP harus mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan, terutama bangunan termasuk fasilitas seperti kabel yang masuk dalam area publik. Harus sesuai dengan aturan tata bangunan demi kenyamanan serta estetika kota yang baik, dan tidak boleh mengganggu kenyamanan publik dengan kabel yang tidak tertata rapi,” ujar Rudi Panjaitan, Rabu (24/9/2025).
Bukan hanya semerawutan, kabel internet yang memanfaatkan tiang listrik PLN di Kota Batam tanpa safety dan tidak tentu arah itu juga berpotensi terjadinya konsleting listrik yang bisa menimbulkan kebakaran serius.
Kepala Diskominfo itu juga menambahkan tim pengawas akan melakukan penertiban terkait sarana dan prasarana yang menimbulkan ketidaknyamanan publik.
“Tim pengawasan bangunan dan gedung akan melakukan penertiban terkait sarana dan prasarana yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat tersebut,” tegasnya.
Fenomena kabel internet yang melilit di tiang listrik PLN Batam memang sudah menahun, bahkan semakin menjamur dengan bertambahnya pengusaha provider yang baru. Namun sangat disayangkan, PLN Batam Justru melakukan pembiaran tanpa penindakan. Bahkan menutup diri dengan tidak ingin mempublikasikan ke publik penguasa provider yang sudah menjadi mitra pemanfaatan tiang listrik PLN Batam seperti yang disampaikan Novi Hendra, Humas PLN Batam pada beberapa waktu lalu.
“Maaf pak, saya tidak bisa bantu keluarkan data provider-nya,” jawabnya singkat, Jumat (19/9/2025).
Dengan menutup informasi publik, justru menambah ketidakprofesionalan dan meragukan kepemimpinan Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo terhadap kepercayaan masyarakat untuk lebih baik lagi.
Sikap tertutup PLN Batam juga dinilai bertentangan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Data pemanfaatan aset negara seperti tiang listrik adalah informasi publik yang wajib dibuka demi kepentingan masyarakat, keselamatan, dan tata ruang kota. (Red)














