DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025

DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025, Senin (30/6/2025) foto: humasdprdbatam.

BATAM, HalloPost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Senin (30/6/2025) siang. Forum legislatif tersebut dipimpin Wakil Ketua I, Haji Aweng Kurniawan, serta dihadiri langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Rapat paripurna ini turut dihadiri unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu Kota Rempah (LAMKR), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Batam, serta perwakilan dari Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sebelum memasuki agenda utama penyampaian nota keuangan, forum lebih dahulu menuntaskan dua pokok agenda, yakni Laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, serta Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024. Kedua agenda tersebut ditutup dengan pengambilan keputusan.

Dalam paparannya, Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa pengajuan lebih awal Perubahan APBD 2025 merupakan bentuk konsistensi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang bersifat berkelanjutan. Menurutnya, orientasi utama perubahan anggaran diarahkan pada akselerasi kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penguatan daya saing ekonomi, hingga penguatan perlindungan sosial.

BACA JUGA  Berto Izaak Doko: Tetap Berkeyakinan Bahwa Kita Berada di Pihak yang Benar, Dalam Sambutan HUT PPM Ke-40

Kenaikan Pendapatan Daerah

Secara makro, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2025 tercatat mengalami kenaikan sebesar 7,94 persen—dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,27 triliun. Peningkatan ini terutama ditopang oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencatat lonjakan hingga 11,04 persen. Sumber dominan berasal dari pajak daerah yang naik menjadi Rp1,95 triliun (12,52 persen), didorong pertambahan objek pajak seperti PBB-P2, PBJT dari listrik, perhotelan, hiburan, serta makanan dan minuman. Retribusi daerah turut meningkat 7,18 persen, seiring perbaikan tata kelola layanan persampahan, parkir, pariwisata, serta penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Namun demikian, terjadi kontraksi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang turun 13,81 persen. Penurunan ini diakibatkan oleh berkurangnya laba Bank Riau Kepri Syariah serta pengurangan porsi saham Pemko Batam. Sebaliknya, pendapatan transfer antar daerah mencatat lonjakan signifikan sebesar 35,24 persen, seiring penyesuaian alokasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BACA JUGA  Prajurit Petarung Malaka dan 13th MEU Pertajam Kemampuan Tembak Tempur dan Bantuan

Belanja Daerah Meningkat 8,19 Persen

Dari sisi belanja, total anggaran daerah meningkat dari Rp4,07 triliun menjadi Rp4,41 triliun atau tumbuh 8,19 persen. Distribusi belanja tersebut meliputi:

Belanja Operasi meningkat 6,61 persen, mencakup belanja pegawai dan barang/jasa, serta lonjakan signifikan pada belanja subsidi (312,5 persen) dan bantuan sosial (243,9 persen).

Belanja Modal tumbuh 25,70 persen, dialokasikan untuk pengadaan alat berat penanganan banjir dan sampah, pembangunan gedung serta sarana pendidikan, peribadatan, serta peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi.

Belanja Tidak Terduga justru berkurang drastis hingga 79,69 persen, lantaran sebagian besar anggaran dialihkan untuk mendukung penanganan bencana dan penguatan infrastruktur publik.

Dalam penekanan akhirnya, Amsakar menjelaskan bahwa prioritas belanja perubahan APBD diarahkan untuk menunjang pemenuhan belanja wajib sesuai regulasi, memperluas cakupan pelayanan publik, memperkuat sinergi dengan instansi vertikal maupun Pemerintah Pusat, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi lokal. Ia juga menyinggung aspek pembiayaan daerah yang naik dari Rp115 miliar menjadi Rp134,5 miliar (16,99 persen), dengan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber dominan.

BACA JUGA  Kapolda Kepri: Kolaborasi Polri, BNN, Bea Cukai dan TNI Jadi Benteng Perangi Penyelundupan Narkotika

Ranperda Perubahan APBD 2025 kemudian diserahkan Wali Kota kepada Wakil Ketua I DPRD, Haji Aweng Kurniawan, untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut. Rapat paripurna ditutup dengan arahan kepada seluruh fraksi politik agar menyiapkan pandangan umum terhadap Ranperda tersebut pada agenda paripurna lanjutan. Dengan demikian, proses legislasi mengenai Perubahan APBD 2025 memasuki fase krusial, yang akan menentukan efektivitas implementasi program prioritas Pemko Batam bagi kesejahteraan publik. (*)