BATAM, HalloPost.com – Berawal dari proyek Shell LNG Canada milik PT Siemens Indonesia (SI), PT Hapsibah dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut berdasarkan Contract Order Nomor 4509797344. Dalam pelaksanaannya, PT Hapsibah menggandeng PT Bintang Kepri Jaya (BKJ) sebagai mitra penyedia seluruh material scaffolding. Kerja sama itu dibentuk secara resmi melalui perjanjian bernomor 2499/L/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020.
“Untuk menjalankan project tersebut PT Hapsibah menggandeng PT BKJ (Bintang Kepri Jaya) dalam hal penyediaan semua material scaffolding dengan surat perjanjian kerja sama No 2499/L/VI/2020 tgl 05 Juni 2020,” ujar Nofrizal, salah satu kuasa hukum PT Hapsibah.
Namun, seiring berjalannya waktu, PT BKJ dikabarkan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diminta oleh PT Siemens Indonesia. Hal ini mendorong PT BKJ untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga demi menutupi kekurangan.
“Lalu PT BKJ pun tidak mampu memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh PT SI, dan akhirnya PT BKJ mencoba melakukan kerjasama lagi dengan beberapa pihak lain untuk memenuhi kebutuhan project tersebut,” tambah Nofrizal.
Sayangnya, pihak-pihak ketiga yang dilibatkan oleh PT BKJ tersebut tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan PT Hapsibah maupun PT Siemens Indonesia.
“Dari sinilah muncul permasalahan, dikarenakan PT BKJ yang mengajak pihak lain, untuk memenuhi kebutuhan ini,” kata Nofrizal.
Permasalahan yang timbul meliputi: pertama, soal pembayaran kepada pihak ketiga yang diajak oleh PT BKJ; kedua, pelanggaran terhadap poin-poin perjanjian yang dibuat secara notariil; dan ketiga, dugaan pemalsuan tanda tangan dalam proses pencairan cek, yang berujung pada laporan polisi terkait pemalsuan tanda tangan di Polresta Barelang.
“Dari munculnya permasalah yang seperti itu dibelakang hari, setelah proyek ini selesai walaupun penuh dengan permasalahan, akhirnya PT Hapsibah dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap PT SI,” terang Nofrizal.
Namun, kendala hukum belum berhenti di situ. Seiring dengan selesainya proyek, muncul pula persoalan-persoalan hukum baru, baik di ranah pidana maupun perdata.
Yanto, kuasa hukum lainnya dari PT Hapsibah, menjelaskan bahwa Direktur PT Hapsibah, Juli, beserta komisaris perusahaan sempat dilaporkan oleh PT BKJ ke Polresta Barelang. Tidak hanya itu, laporan serupa juga datang dari pihak lain ke Polda Kepri. Namun, kedua laporan tersebut tidak berlanjut.
“Secara pidana buk Juli (selaku Direktur PT. Hapsibah) dan komisarisnya ada dilaporkan oleh PT. BKJ di Polresta Barelang, selain itu juga ada laporan dari pihak lain terhadap buk Juli di Polda Kepri, namun dua laporan ini dihentikan oleh penyidik,” ujar Yanto.
Ia melanjutkan bahwa pada tahap penyelidikan, penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang menyatakan bahwa laporan tidak dapat dilanjutkan.
“Kita terima SP2HP dari penyidik waktu itu bahwasanya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti atau SP3,” imbuhnya.
Meski permasalahan pidana telah dihentikan, sengketa kemudian berlanjut ke ranah perdata. PT BKJ mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Hapsibah di Pengadilan Negeri Batam.
Menurut Nofrizal, jumlah gugatan yang diajukan lebih dari dua, namun ia dan Yanto hanya menangani dua di antaranya.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara:
- 172/Pdt.G/2022/PN Btm, diputus pada 4 Januari 2023, dengan putusan: gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO),
- 173/Pdt.G/2022/PN Btm, juga diputus pada tanggal yang sama, dengan hasil serupa,
- 144/Pdt.G/2023/PN Btm, diputus pada 10 Oktober 2023, dan kembali dengan hasil NO,
- 41/Pdt.G/2023/PN Btm, juga diputus pada 10 Oktober 2023 dengan putusan NO.
Dengan hasil tersebut, PT Hapsibah berhasil memenangkan seluruh gugatan yang diajukan terhadapnya.
“Kalau yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Batam semuanya sudah inkrah dan gugatan itu semuanya tidak dapat diterima atau NO, dalam artian ibu Juli menang dan semuanya sudah inkrah hingga tingkat kasasi,” ujar Nofrizal.
Saat ini, hanya satu perkara yang masih berproses dan belum berkekuatan hukum tetap.
CEO PT Hapsibah, Juli, melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa berbagai gugatan yang diajukan terhadap perusahaannya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karena itu, pihaknya merasa perlu mengklarifikasi situasi agar publik memahami bahwa gugatan-gugatan tersebut telah ditolak seluruhnya oleh pengadilan.
Terlepas dari berbagai konflik hukum yang pernah dihadapi, PT Hapsibah tetap eksis dan aktif berkontribusi dalam berbagai proyek di wilayah Kepulauan Riau.
Penulis: Ali














