MERANTI, HalloPost.com – Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual sesama jenis, terus diperkuat oleh pemerintah Indonesia. Berbagai regulasi telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku, baik dari kalangan masyarakat umum maupun aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah menegaskan bahwa restorative justice tidak dapat diterapkan, guna memastikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku.
Regulasi dan Sanksi dalam Hukum Indonesia
Pelecehan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh sesama jenis, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002.
Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa:
- Pasal 81: Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dipidana 5 hingga 15 tahun penjara dan dikenai denda maksimal Rp5 miliar. Jika pelaku adalah orang terdekat korban, seperti guru, orang tua, atau tenaga pendidik, hukuman dapat diperberat.
- Pasal 82: Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak dapat dipenjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.
Pelecehan seksual terhadap anak, baik oleh lawan jenis maupun sesama jenis, tetap dikenakan sanksi yang sama sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sanksi bagi PNS yang Melakukan Pelecehan
Jika pelaku pelecehan adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS), maka ia tidak hanya menghadapi sanksi pidana, tetapi juga sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Sanksi bagi PNS yang terbukti melakukan pelecehan seksual meliputi:
- Pemecatan Tidak dengan Hormat (PTDH) jika terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun.
- Penurunan pangkat atau jabatan jika kasus yang dilakukan masuk dalam kategori pelanggaran berat.
- Penundaan kenaikan pangkat atau gaji berkala sebagai hukuman disiplin sedang.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa PNS yang terbukti melakukan pelecehan seksual tidak akan mendapat toleransi dan akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Larangan Penerapan Restorative Justice
Pemerintah menegaskan bahwa dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, restorative justice tidak dapat diterapkan. Hal ini diperkuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022, yang melarang penghentian kasus pelecehan seksual melalui jalur damai atau mediasi.
Larangan ini bertujuan untuk:
- Menjamin keadilan bagi korban, terutama anak-anak yang rentan terhadap trauma berkepanjangan.
- Mencegah impunitas bagi pelaku kejahatan seksual.
- Menimbulkan efek jera, sehingga kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.
Kejaksaan Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice.
Upaya Pencegahan dan Edukasi
Pemerintah terus berupaya mencegah kejahatan seksual terhadap anak dengan berbagai cara, seperti:
- Sosialisasi di sekolah dan lingkungan masyarakat.
- Kampanye edukasi bagi orang tua dan tenaga pendidik.
- Penegakan hukum yang ketat dan transparan.
Masyarakat diimbau untuk melaporkan setiap dugaan pelecehan seksual terhadap anak kepada pihak berwenang agar korban mendapatkan perlindungan maksimal.
Dengan adanya regulasi yang jelas, sanksi tegas bagi pelaku, serta larangan restorative justice dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, diharapkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak dapat terwujud di Indonesia.
(Sumber Istimewa)














