Hallopost.com,Meranti – Indra, seorang honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mengungkapkan kekecewaannya setelah dinyatakan lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, ia kini harus menghadapi penundaan pengangkatan yang diumumkan pemerintah baru-baru ini.pada sabtu(08/03/2025)
Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), telah memutuskan untuk menunda pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk PPPK. Pengangkatan CPNS dijadwalkan ulang menjadi 1 Oktober 2025, sementara PPPK akan diangkat pada 1 Maret 2026.
Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa penyesuaian jadwal ini dilakukan untuk memastikan proses pengangkatan berjalan dengan baik dan seragam di seluruh instansi. Ia menekankan bahwa penundaan ini bukan karena efisiensi anggaran, melainkan untuk penataan ASN secara menyeluruh.
Indra, yang telah mengabdikan diri sebagai honorer selama bertahun-tahun, awalnya merasa lega saat namanya diumumkan sebagai salah satu yang lulus seleksi PPPK. Namun, harapan itu berubah menjadi kekecewaan ketika mengetahui bahwa pengangkatannya ditunda.
“Saya sudah berjuang dan mengikuti semua proses seleksi dengan harapan mendapatkan kepastian status kerja. Tapi setelah dinyatakan lulus, saya malah harus menunggu tanpa kepastian kapan bisa mulai bekerja sebagai PPPK. Ini sangat mengecewakan,” ungkap Indra dengan nada kesal kepada hallopost pada 08 Maret 2025
Indra juga mempertanyakan nasibnya dan para honorer lain yang mengalami hal serupa. Menurutnya, proses seleksi sudah sesuai prosedur, dan seharusnya tidak ada alasan untuk menunda pengangkatan mereka.
“Saya kecewa terhadap Kepala BKN dan MenPAN-RB yang menunda pengangkatan CASN tahun 2024. Seharusnya mereka mendahulukan tahap 1, karena tahap 1 sudah memasuki tahap tanda tangan pertek BKN. Selain itu, perintah dari Komisi II DPR RI adalah agar pengangkatan dipercepat, bukan malah dibuat serentak,” tegasnya.
Para honorer yang mengalami penundaan pengangkatan berharap pemerintah segera memberikan kepastian. Mereka meminta transparansi dalam proses pengangkatan dan tidak ingin terus digantung dalam ketidakpastian.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait di Kabupaten Kepulauan Meranti belum memberikan pernyataan resmi terkait dampak penundaan tersebut terhadap tenaga honorer di daerah tersebut.














