Jaksa Segera Ajukan Memori Kasasi atas Putusan Lepas Ineke Kartika Dewi

Sidang Ineke Kartika Dewi pada kasus bijih timah di Pengadilan Negeri Batam, (Foto: Shafix/HalloPost)

BATAM, HalloPost.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau dalam waktu dekat ini akan segera mengirimkan memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) atas vonis lepas (onslag van alle recht vervolging) Ineke Kartika Dewi perkara penggelapan uang Rp1,2 Miliar PT Delapan Daya Energi (DDE) bisnis bijih nikel di Desa Waturampa, Kecamatan Trobulu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Sampai saat ini, Jaksa Penuntut Umum belum menerima putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Namun, jika benar demikian maka atas putusan tersebut Jaksa akan mengajukan kasasi ke MARI,” ungkapnya ketika dikonfirmasi, Kamis 17 Oktober 2024.

Berita sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepri di Tanjungpinang, Erwin Mangatas Malau (Ketua Majelis), Priyanto, dan Morgan Simanjuntak (Anggota) telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 254/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 6 Agustus 2024.

BACA JUGA  Usai Larat di Dekat Pipa Migas Batam-Singapura, Kapal MT Arman 114 Akhirnya Dievakuasi
Ineke Kartika Dewi sempat melakukan mediasi dengan Ali Jambi, (Foto: Shafix/HalloPost)

Ineke Kartika Dewi dan David M.H Lumban Gaol (berkas terpisah) sebagai terdakwa dalam perkara ini dijatuhkan vonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Tiwik (Ketua Majelis), Andi Bayu Mandala Putra Syadli dan Dina Puspasari (Anggota) pada Selasa 6 Agustus 2024 lalu.

“Menyatakan terdakwa (Ineke Kartika Dewi dan David M.H Lumban Gaol) telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun,” kata Tiwik membacakan amar putusan.

BACA JUGA  Puluhan Anak Pengungsi Luar Negeri di Batam Ikuti Pendidikan Formal

Majelis Hakim juga memutuskan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

“Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan barang bukti yang didapat dari terdakwa oleh Penuntut Umum tetap terlampir dalam berkas perkara. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5 ribu,” kata Majelis Hakim. (Shafix)