PALEMBANG, HalloPost.com – Adanya dugaan korupsi oleh Camat Plaju, Kota Palembang pada dana anggaran sewa kelola senilai Rp1.122.760.122,-.
Hal tersebut diungkapkan terkait aksi demo LSM GRANSI pada hari kamis 11 Juli 2024 di Kejaksaan Tinggi Sumsel mendesak Satgas Lapdu Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersikap transparan terkait pelaporan 9 Camat di kota Palembang yang diduga korupsi anggaran operasional, termasuk dugaan korupsi yang dilakukan oleh Camat Rambutan Kabupaten Banyuasin.
LSM GRANSI mendesak Kejati Sumsel memanggil dan memeriksa Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang terkait anggaran APBD yang di gelontorkan sebesar Rp 120.273.000.000,00,- terutama tunjangan insentif kepada pungutan pajak.
Salah satu kecamatan yang dipertanyakan LSM GRANSI saat demo, yakni Kecamatan Plaju, atas dugaan korupsi anggaran swakelola sebesar Rp.1.122.760.122 di kantor Camat Plaju.
Karena dari anggaran tersebut sedikitnya ada 8 item anggaran yang diperuntukan diberi bantuan kepada masyarakat oleh OPD Kecamatan Plaju.
Disamping adanya dugaan mark up pembelian unit kendaraan dinas roda 2 dan pembelian CCTV, Televisi, Printer, Mesin Scanner, belanja ATK, belanja Batik MTQ dan lainnya, dilansir dari teropongindonesianews.com (29/7/2024).
Namun sangat disayangkan, saat awak media ini mendatangi kantor Camat Plaju, Furkon tidak berada di kantor.
“Pak Camat ada giat diluar ada rapat paripurna DPRD, Siang saja kalau bapak ada sudah selesai dari rapat paripurna,” ujar staf yang berada di kantor Camat Plaju, Rabu (21/8/2024).
Disisi lain, Ketua LSM LIBRA, Imron Tholib mengatakan patut diduga perbuatan Camat Plaju tersebut telah melanggar UU nomor 31 tahun 1999 dan diubah menjadi UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Hingga Berita ini dipublikasi, Awak media ini masih berupaya mendapatkan konfirmasi Camat Plaju, Kota Palembang. (Red)














