BATAM, HalloPost.com – Tidak hanya menghadirkan 3 orang saksi perobohan bangunan gedung hotel Pura Jaya Resort, kini PT Dani Tasha Lestari Hadirkan 1 orang saksi ahli terkait perobohan pembangunan Hotel Pura Jaya.
Saksi Ahli yang dihadirkan yaitu M. Syuzairi, dimana saksi ahli pernah menduduki jabatan sebagai Asisten Ekonomi Pembangunan Pemko Batam dan Asisten Pemerintahan Pemko Batam yang juga akademisi serta saat ini merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Dalam penyampaiannya, Ahli mengatakan status kepemilikan lahan di Batam dengan di luar Batam memang berbeda, juga bangunan di kota Batam itu ada Kepres Kepres 41 tahun 1973 ketentuan ganti rugi Kepmendagri 43 Tahun 1977 bukan tahun 1995, Bebas penguasaan untuk dapatkan HPL PP dan Permen AtR/BPN 18 tahun 2021.
Dimana BP Batam ingin mendapatkan hak kelola dia harus terlebih dahulu melakukan Clear and clean pembebasan dari kawasan fisik masyarakat.
“Oleh sebab itu, tentu dalam objek ini telah dilakukan Clear and clean maka BP Batam dapat mengajukan ke BPN dan apabila telah mendapatkan sertifikat dan HPL baru mereka bisa merekomendasikan,” jelasnya.
Kata M. Syuzairi, ini sudah sering kita bahas ada persepsi yang salah, ketika HPL turun diberikan kepada Badan diberikan untuk tugas pokok dan pungsi nya itu dianggap seolah-olah ketika diberikan sudah menjadi milik BB Batam, seharusnya konteks ini kita tidak bisa namanya pemilik dalam undang-undang 45 pasal 33.

Saat Penasehat Hukum PT DTL, Muhammad Sayuti menanyakan kepada Ahli, yang dimaksud Hak Guna Bangunan itu apa kah diberikan kepada si penerima alokasi atau HGB bersifat kepemilikannya kepada yang mendirikan bangunan?.
M. Syuzairi menjawab jika HGB itu menjadi yang mendapat PL karena walaupun dia sudah mendapatkan HPL dari otorita tidak secara otomatis dia mempunyai hak di sana karena pihak perusahaan harus mengurus lagi guna bangunan bangunan baru bisa muncul hak perusahaan.
“Dan setahu saya PPN itu tidak mengeluarkan hak setiap guna bangunan apabila di dalam lokasi tanah tersebut masih terdapat hak penguasaan masyarakat,” ucapnya.
Ahli juga menjelaskan bahwa bangunan dalam sebuah wilayah atau daerah yang telah di alokasikan juga terpisah antara tanah dengan bangunan.
“Setahu saya yang dipisah antara bangunan dan tanah, dalam ketentuan Kemendagri 4377 tahun 1995. Jadi dalam konteks tanah dan bangunan tidak pisah di situ disebutkan bahwa terkait ganti rugi terhadap tanah, rumah dan bangunan yang berada di atas tanah tentunya dalam konteks ini maka ada perbedaan antara tanah dan bangunan,” ucap M. Syuzairi, Dosen Negeri FEB UMRAH.
Syuzairi juga menegaskan lagi pemisahan antara tanah dengan bangunan, dalam hal ini apakah sudah selesai?, kalaupun BP Batam mengatakan bahwa tanah itu merupakan bagian dari Hak mereka, tapi kalau fisik tentu tidak bisa, kalau ini terjadi, maka orang tidak akan mau berinvestasi. Jadi, menurut pandangan Ahli perlunya adanya aspek keadilan.
Menjawab pertanyaan Penasehat Hukum PT DTL, terkait setelah selesainya WTO selama 30 tahun dan masih mendapatkan kesempatan memperpanjang WTO tersebut, apakah penerima alokasi masih mendapatkan prioritas memperpanjang atau boleh serta-merta dibatalkan atau tidak disetujui untuk meneruskan.
“Menurut pandangan saya dalam asas ekonomis, dia ada biaya tinggi yang telah dikeluarkan, dalam hal ini dalam pandangan saya sebaiknya yang diberikan perpanjangan itu orang yang sudah menguasai fisik Tante sudah banyak biaya yang dia keluarkan dan sudah berinvestasi, dan sudah mendapatkan PL dan membayar kewajiban WTO selama 30 tahun, serta sudah membayar PBB (Pajak Bumi dan Bangunan,” jelasnya.
Ditempat yang sama, usai persidangan Penasehat Hukum Tergugat 1 PT PEP dan tergugat 2 PT LMS mengatakan bahwa saksi ahli menyampaikan ada terkait perjanjian.
“Dari keterangan dari saksi ahli tadi ada keterangan perjanjian. Yang jelas kami sebagai penerima alokasi lahan kami tidak mengetahui keberadaan tanah penggugat BP, dan Minggu depan kami akan menghadirkan 2 orang saksi,” ucapnya singkat. (Red)














