PEMATANGSIANTAR, HalloPost.com – Diduga oknum guru pengajar di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Kota Pematangsiantar melakukan pungutan liar (pungli) kepada siswanya yang hendak mengambil Surat Keterangan Lulus (SKL).
Hal itu berdasarkan pengakuan orang tua siswi SMAN 5 Kota Pematang Siantar kepada HalloPost.com yang identitasnya tidak ingin di publikasi mengungkapkan jika putrinya yang baru lulus beberapa hari yang lalu dari SMAN 5 tersebut meminta uang sejumlah Rp 100 Ribu untuk pengambilan SKL dan raport.
“Putri saya, mau ambil SKL dan raport saja meminta uang Rp 100 Ribu, kan sudah tidak benar itu dan bahkan yang suruh adalah oknum guru,” terangnya kepada media ini bernada kesal, Rabu (22/05/2024).
Saat dikonfirmasi Kepala Sekolah SMAN 5, Rahmad Nasution menjelaskan bahwa tidak ada pungutan terhadap kelas XII.
“Kita telah sampaikan ke anak didik dan orang tua siswa sewaktu pengumuman tanggal 6 Mei 20204, bahwa segala urusan terkait kelulusan pengambilan SKL dan ijazah tidak ada biaya,” jelas Rahmad kepada HalloPost melalui pesan WhatsApp, Rabu (22/05/2024).
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacab Disdik) Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, Ramadhan Bintang saat dikonfirmasi mengatakan akan di cek kebenarannya.
“Akan di cek kebenarannya, mudah-mudahan tidak benar,” Balasnya melalui pesan WhatsApp, Rabu (22/05/2024).
Hal tersebut menjadi sorotan Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat (DPP LSM) fokus Mitra, A. D. Silalahi yang juga pemerhati pendidikan menjelaskan bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap murid.
“Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud No 44 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) tentang Pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan dasar, yang menyatakan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan,” jelas A.D. Silalahi saat ditemui media ini di kantornya Jalan Mangga, Pematang Siantar, Rabu (22/05/2024).
A.D. Silalahi juga mengatakan pelanggaran ketentuan Permendikbud dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang undangan.
(Irwan Purba).
Editor: Ali














